Akhirnya, Perjuangan Honorer K2 Menemui Titik Terang | Pasific Pos.com

| 18 October, 2018 |

Yonas Alfons Nussy (Foto Tiara/Pasific Pos). Yonas Alfons Nussy (Foto Tiara/Pasific Pos).

Akhirnya, Perjuangan Honorer K2 Menemui Titik Terang

Info Papua Penulis  Rabu, 26 September 2018 13:08 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Nussy : Kami DPRP dan MRP Sudah Komitmen Mengawal Aspirasi Masyarakat

 

Jayapura, - Perjuangan Honorer K2 selama ini untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tak sia-sia bahkan sudah menemui titik terang akan nasib para honorer K2 ini.

Hal itu dikatakan, Anggota Komisi I DPR Papua bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM, Yonas Alfons Nussy kepada Wartawan di salah satu Cafe yang ada di Ruko Kota Jayapura, Selasa (25/9/18) malam.


Dimana hari ini (red.kemarin) Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP. MH memimpin langsung rapat resmi kepala daerah. Sehingga pihaknya mengapresiasi apa yang dilakukan gubernur Papua itu.


Menurut Yonas Nussy, gubernur mampu menyatukan semua aspirasi dari seluruh Papua, sehingga apa yang menjadi harapan rakyat agar K2 dapat menjadi ASN sudah diselesaikan hari ini.


"Hasil pertemuan tadi sangat menggembirakan bagi kami, khususnya bagi masyarakat yang ikut di dalamnya honorer K2 ini, karena ada kesepakatan bersama untuk bertemu Presiden RI. Selain itu, sstem online ditiadakan dan penerimaan CPNS di Papua dilakukan secara manual," ungkapnya.


Dikatakan, telah disepakati penerimaan CPNS di Papua sesuai kewenangan UU Otsus Papua di mana gubernur, bupati/wali kota diberikan kewenangan menentukan kuota penerimaan CPNS sesuai kebutuhan di daerah.


"Mengenai IPDN kami juga mendorong Pemda agar Papua dalam seleksi IPDN tersendiri, agar anak-anak Papua dapat didik sebagai calon Pamong yang baik dan disiplin untuk memimpin Papua ke depan lebih baik, lagi," ujar Nussy.


Untuk itu, kata Nussy, pihaknya akan meminta presiden agar menerima aspirasi rakyat Papua yang telah disampaikan lewat gubernur, bupati dan wali kota itu. Karena dalam UU Otsus pasal 27 memberikan kewenangan kepada pemprov Papua dalam rekrutmen ASN.


"Kami DPRP dan MRP sudah komitmen mengawal apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Minimal minggu depan kami dapat bertemu presiden di Jakarta. Ini kesepakatan bersama yang tadi dilahirkan," jelasnya.


Bahkan, tandas Nussy, DPR Papua sudah menyatakan menolak semua kebijakan negara dalam penerimaan CPNS di Papua. Pihaknya juga sudah menyampaikan langsung ke gubernur agar segera menandatangani Perdasi kepegawaian, dan saran itu sudah diterima oleh gubernur Papua.


"Semoga dalam beberapa hari ini dikaji oleh Biro Hukum. Kami memberikan dukungan moral dan politik ke gubernur. Namun kami juga sudah siapkan regulasinya," kata Yonas.


Yonas Nussy menambahkan, kalau itu merupakan prinsip dasar sehingga gubernur dapat menggunakan kewenangannya.


"Jadi persoalan politik diserahkan kepada DPR Papua dan DPR Papua melakukan dukungan moral tetapi juga harus didukung dengan regulasi, aturan," pungkasnya. (TIARA)

Dibaca 168 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.