Kerugian Negara Kasus Dugaan Korupsi di Badan Kesbangpol Rp. 829 Juta Lebih | Pasific Pos.com

| 18 October, 2018 |

Kerugian Negara Kasus Dugaan Korupsi di Badan Kesbangpol Rp. 829 Juta Lebih

Papua Barat Penulis  Selasa, 25 September 2018 14:02 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Manokwari, Muslim, SH menghadirkan Auditor Muda BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat, Lalu Fadlurrahman, MAP dalam lanjutan sidang kasus dugaan korupsi atas terdakwa, William Wamaty, Senin (24/9).

William Wamaty tersangkut kasus korupsi kegiatan Sosialisasi Perdasi, Perdasus dan Rekrutmen Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Tahun Anggaran 2016 di Badan Kesbangpol Provinsi Papua Barat.

Di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Papua Barat di Manokwari yang diketuai, Sonny A.B. Laoemoery, SH, saksi ahli menjelaskan, tugasnya melakukan audit perhitungan kerugian negara (PKN) dengan tujuan menghitung nilai kerugian kegiatan Sosialisasi Perdasi, Perdasus, dan Rekrutmen Anggota MRPB Tahun Anggaran 2016 di Badan Kesbangpol.

Ia menerangkan, audit PKN dilakukan melalui prosedur, yakni melakukan ekspos terhadap dokumen dan apabila ditemukan nilai kerugian awal, ditindaklanjuti dengan surat perintah penugasan untuk melakukan klarifikasi di lapangan.

“Dokumen yang ada pada kami terlampir di laporan, diantaranya dokumen keuangan, dokumen SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) dan BAP dari para saksi terkait,” ungkapnya.

Diungkapkan saksi, sesuai hasil audit PKN, ditemukan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp. 829 juta lebih dengan sumber APBD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2016 yang melekat di DAP Badan Kesbangpol Provinsi Papua Barat pada kegiatan Sosialisasi Perdasi, Perdasus, dan Rekrutmen Anggota MRPB.

Menurut Fadlurrahman, timbulnya kerugian negara disebabkan adanya SPJ fiktif dan SPJ yang tidak sesuai kebenaran pelaksanaan kegiatan, serta pengeluaran yang tidak sesuai kriteria Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2015 tentang Lamsam.

“Lamsam adalah belanja dinas dalam daerah yang seharusnya tidak dibayarkan lagi, tetapi malah dibayarkan. Ada juga uang harian untuk pembicara kegiatan yang dibayarkan Rp. 800.000, tetapi dalam SPJ sebesar Rp. 1 juta,” tambahnya.

Ia mengungkapkan, dalam konteks kegiatan itu terdapat 16 item belanja yang tertuang dalam DPA Badan Kesbangpol Provinsi Papua Barat yang kemudian di SPJ-kan. Antara lain, honorarium panitia pelaksana kegiatan, peserta kegiatan, belanja rutinitas kantor, belanja dokumentasi, belanja kelengkapan peserta kegiatan, belanja dekorasi, belanja cetak, belanja penggandaan, belanja sewa gedung, belanja sewa sarana mobilitas darat, belanja makanan dan minuman di kegiatan, belanja dinas luar daerah, dan belanja narasumber.

Ditanya JPU tentang selisih pada item belanja kelengkapan peserta kegiatan, Fadlurrahman menerangkan, ada 3 orang yang melakukan belanja di Jakarta, yakni terdakwa, Kristin Werbete selaku PPK (pejabat pembuat komitmen) dan Margaret selaku bendahara kegiatan, dimana hasil belanja tidak sebesar nilai yang tertuang dalam SPJ, yakni Rp. 400 juta lebih, tetapi hanya Rp. 126 juta sekian.

“William Wamaty yang membeli topi, sedangkan Kristin Werbete dan Margaret yang membeli kemeja dan tas. Ini keterangan langsung orang yang melakukan belanja. Menurut keahlian kami anggap sah dan relevan,” tandas Fadlurrahman.

Ditanya penasehat hukum terdakwa, Pieter Wellikin, SH tentang status Margaret dalam pemeriksaan, saksi ahli menjelaskan, yang bersangkutan diperiksa sebagai staf dan bendahara kegiatan atau pengelola anggaran serta bertugas membuat SPJ kegiatan.

“Secara teknis memang Margaret mengelola keuangan untuk belanja kegiatan, tetapi tidak ada surat keputusan yang mengangkatnya sebagai panitia atau bendahara kegiatan,” tambah saksi ahli.

Dicecar tentang adanya pengembalian dana sebesar Rp. 300 juta dari kliennya, apakah mengurangi kerugian negara, ia menjelaskan, memang benar ada pengembalian dana sebesar Rp. 300 juta oleh terdakwa ke kas daerah, tetapi tetapi tidak mengurangi kerugian negara.

Menanggapi keterangan saksi ahli di persidangan, William Wamaty mengaku apa yang dilakukannya karena situasi yang terdesak, karena dirinya ditunjuk selaku sekretaris dalam kegiatan tanpa ketua.

“Saat itu saya juga sebagai narasumber dan harus terima tanggung jawab kegiatan. Oleh karena itu, semua anggaran yang saya terima, saya serahkan ke Margaret dan Kristin Werbete selaku PPK, sehingga saya bisa konsentrasi kepada pembuatan perdasi dan perdasus,” jelas William Wamaty.

Usai mendengarkan keterangan saksi ahli dan tanggapan terdakwa, majelis hakim menutup persidangan dan akan dilanjurkan 27 September 2018 dengan agenda pemeriksaan saksi meringankan yang akan dihadirkan penasehat hukum terdakwa. [BOM-R1] 

Dibaca 423 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.