Pembayaran Hak Pengelola Situs Mansinam Tidak Penuh | Pasific Pos.com

| 18 October, 2018 |

Pembayaran Hak Pengelola Situs Mansinam Tidak Penuh

Papua Barat Penulis  Selasa, 25 September 2018 13:57 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Sejak 2016 hingga sekarang, hak puluhan pengelola Situs Mansinam, Kabupaten Manokwari belum dibayarkan secara penuh. Ini terungkap ketika puluhan pengelola Situs Mansinam ini mengadu ke Komisi B DPR Papua Barat, beberapa waktu lalu.

Ketua Komisi B DPR Papua Barat, Jhon Dimara mengakui ada keluhan yang disampaikan para pengelolan Situs Mansinam.

“Iay, beberapa minggu lalu, 25 orang datang mewakili yang lain memberikan aspirasi ke saya selaku Ketua Komisi B tentang hak mereka yang belum dibayar secara penuh oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat,” ungkap Dimara yang dikonfirmasi Tabura Pos via ponselnya, Senin (24/9).

Diungkapkan Dimara, 25 orang yang mewakili rekan-rekannya itu mengaku hak mereka pada 2018 ini belum dibayarkan penuh, sama halnya dengan pengalaman pada 2016 dan 2017.

“Mereka punya hak cuma dibayarkan dari Januari, Februari, Maret saja, sedangkan April sampai sekarang belum dibayar,” katanya.

Ia membeberkan, setiap tahun biaya pembayaran honor pengelola Situs Mansinam telah dianggarkan Pemprov Papua Barat, maka sudah seharusnya mereka menerima honor tersebut.

“Biar mau dibayar per triwulan, tapi tetap harus dibayar hak mereka, karena mereka sebagai pengelola Situs Mansinam di-SK-kan mantan Gubernur, Abraham O. Atururi dan SK berlaku sampai 2020,” tandas Dimara.

Menindaklanjuti hal ini, dia mengaku akan menemui pihak BPKAD Provinsi Papua Barat guna memastikan alasan hak para pengelola Situs Mansinam belum dibayarkan.

Ia menyatakan, besaran honor yang diberikan untuk para pengelolan Situs Mansinam hanya Rp. 960.000 per bulan, seharusnya mereka dibayar sesuai upah minimum provinsi (UMP), karena mereka bekerja sesuai SK.

“Sudah tidak layak lagi dibayar Rp. 960.000. Itu tidak cukup, bisa habis hanya beli Benson dan peralatan kebersihan, belum lagi membiayai anak sekolah. Seharusnya mereka digaji sesuai UMP sebesar Rp. 2 juta lebih,” tambahnya.

Menurutnya, pembayaran honor pengelola Situs Mansinam sebesar Rp. 960.000 per bulan sudah diatur dalam SK Gubernur, tetapi karena dirasa sudah tidak layak, maka dirinya akan mengajukan perubahan SK atau mengusulkan peraturan gubernur (pergub), bila perlu perdasus yang mengatur tentang pengelolaan Situs Mansinam dan honornya.

Dirinya pun menilai Pemprov Papua Barat tidak serius mempekerjakan masyarakat untuk menjaga Situs Mansinam, padahal Situs Mansinam itu merupakan tempat peradaban bagi orang Papua.

“Yang kerja di situ 100 persen orang Papua, sehingga saya minta pimpinan dan anggota DPR Papua Barat melihat ini. Mau dibayar harian, mingguan, bulanan, tetap harus diberikan upah, karena sudah bekerja,” tukasnya. [SDR-R1] 

Dibaca 414 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.