Gubernur Didesak Tandatangani Perdasi Kepegaiwan Daerah | Pasific Pos.com

| 18 October, 2018 |

John R. Gobay John R. Gobay

Gubernur Didesak Tandatangani Perdasi Kepegaiwan Daerah

Sosial & Politik Penulis  Senin, 24 September 2018 22:47 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

 

Jayapura, - Legislator Papua, John NR Gobai mendesak Gubernur Papua untuk segera menandatangani Perdasi tentang Kepegawaian Daerah yang sudah disahkan oleh DPR Papua pada akhir 2017 lalu.

"Jadi Gubernur tinggal menandatangani Perdasi itu, dan segera perintahkan Sekda dan Biro Hukum untuk memberi nomor dan memasukkan ke dalam lembaran daerah,“ kata John Gobai kepada Wartawan di ruang kerjanya, Senin (24/9/18).


Menurut Gobai, dengan masuknya Perdasi itu ke dalam lembaran daerah, maka Perdasi itu bisa diberlakukan di Provinsi Papua.


Apalagi, lanjut John Gobai, dalam Perdasi itu, mengatur penerimaan kepegawaian daerah, termasuk seleksi, pengumuman dan lainnya.


Bahkan lanjut Gobai, dalam Perdasi Kepegawaian Daerah itu, sudah diatur mengenai prosentase penerimaan pegawai yakni 80 persen untuk Orang Asli Papua (OAP) dan 20 persen untuk warga nusantara di Papua.


"Ini kan pelaksanaan dari UU Otsus pasal 27. Jadi, kami minta kepada gubernur segera menandatangani raperdasi Kepegawaian Daerah,“ ucapnya


Untuk itu, kata John Gobai, dengan adanya Perdasi Kepegawaian Daerah itu, maka menjadi dasar bagi gubernur untuk bisa dengan pemerintah pusat, terutama menyangkut kekhususan Papua.


“Ini kekhususan Papua yang harus diakui oleh pusat, termasuk prosentase penerimaan 80 persen OAP, tidak menggunakan sistem online dan lainnya,“ ujar Gobai.


Apalagi kata Gobai, dalam penerimaan kepegawaian daerah ini, gubernur dan bupati/wali kota yang mengetahui tentang kebutuhan pegawai di daerah.


"Sekarang, kita tidak perlu banyak berdebat. Raperdasi ini segera ditandatangani dan segera bawa ke Jakarta, gunakan pasal 27 UU Otsus sebagai dasar untuk bicara dengan Jakarta terkait dengan penerimaan CPNS, IPDN dan lainnya, karena semua sudah diatur dalam raperdasi ini,“ paparnya.


Menurutnya, dengan diberlakukannya Perdasi Kepegawaian itu, Pemprov Papua bisa meminta kewenangan kepada pemerintah pusat sesuai UU Otsus Pasal 27 tentang penerimaan pegawai.


"Jangan UU sektoral, termasuk UU ASN menginjak-injak UU Otsus ini," tegas John Gobai.


Jhon Gobai menambahkan, kalau UU Nomor 23 tahun 2014 dipasal 399 itu telah memberikan peluang hukum pada Papua.


"Apalagi ada Perdasinya, tinggal ditandatangi sehingga kita juga bisa melakukan penerimaan pegawai sesuai kondisi obyektif yang ada di Papua, " pungkasnya. (TIARA)

Dibaca 87 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.