Masalah honorer di Papua, Dewan Minta Diselesaikan Sebelum Penerimaan CPNS | Pasific Pos.com

| 18 October, 2018 |

Yonas Alfons Nussy (Foto Tiara/Pasific Pos). Yonas Alfons Nussy (Foto Tiara/Pasific Pos).

Masalah honorer di Papua, Dewan Minta Diselesaikan Sebelum Penerimaan CPNS

Info Papua Penulis  Senin, 24 September 2018 22:10 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Nussy : Khusus di Papua, Penerimaan Pegawai Dipending Dulu

 

Jayapura, - Anggota Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, Yonas Alfons Nussy mengatakan, masalah honorer K2 yang tersisa yang sampai saat ini masih ada dan belum diangkat sebagai pegawai di instansi provinsi maupun kabupaten/kota, Sehingga ia meminta untuk harus diselesaikan dulu sebelum penerimaan CPNS berikutnya.

"Ini adalah konsekuwensi yang tak boleh diabaikan negara karena ada rakyat yang sudah mengabdikan dirinya secara baik dan kepada pemerintah bahkan rakyat Indonesia khususnya, di Papua," kata Nussy kepada Wartawan saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (24/9/18).


Apalagi kata Nussy, di Papua ini ada undang-undang otonomi khusus di dalam memberikan kesempatan untuk masyarakat Papua mendapatkan jatah sebagai ASN. Ini harus dilihat dari kebutuhan dan kondisi daerah.


"Itu artinya gubernur, bupati/walikota yang mengetahui kebutuhan pegawai di daerahnya. Selain itu, diharapkan dalam penetapan UU nasional harus memperhitungkan bahwa di negara ini ada undang-undang khusus di Aceh dan Papua, " jelas Nussy.


Oleh karena itu lanjut Nussy, dalam penetapan UU Nasional harus diperhitungkan juga, bahwa ada pengecualian undang-undang di Papua dan Aceh, sehingga kewenangan undang-undang Otsus dapat diakui dan mengakomodir kepentingan-kepentingan daerah.


Menurutnya, harus ada penghormatan, kalau ada hal hal yang diatur dalam UU Otsus harusnya dalam undang-undang Nasional tidak boleh lagi mengatur hal yang sama dalam pandangan hukum, baik UU ASN, UU Kesehatan, pendidikan, kehutanan termasuk pertambangan itu harusnya menghormati UU Otsus.


"Jadi kami sarankan dalam perubahan amandemen UU ASN harus memperhitungkan UU Otsus Papua, olehnya itu kami juga mendorong ke pemerintah untuk kita segera koordinasi rapat kerja bersama menyampaikan ini kepada pemerintah pusat lewat departemen terkait," paparnya.


Sebab ujar Nussy, dalam penetapan undang-undang ASN juga harus memperhitungkan UU Otsus, sehingga dalam penerimaan pegawai secara nasional dipending dulu, khusus untuk Papua. Artinya harus selesikan persoalan ini dengan baik dulu, jangan menambah masalah dan membuat stabilitas daerah menjadi sulit.


"Untuk penerimaan kali ini, kami mohon untuk tidak dilanjutkan dulu, dihentikan sampai ada komunikasi dengan pemerintah pusat. Jadi khusus untuk Papua harus ditunda dulu. Penerimaan apa pun, kami mohon untuk ditunda dulu, termasuk IPDN," tandas Nussy. (TIARA)

Dibaca 224 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.