Musda KNPI Ke XIV Menuai Protes dari OKP | Pasific Pos.com

| 18 October, 2018 |

Musda KNPI Ke XIV Menuai Protes dari OKP

Sosial & Politik Penulis  Senin, 24 September 2018 21:08 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA - Rencana pergelaran Musyawarah Daerah (Musda) ke XIV KNPI DPD Provinsi Papua yang akan dilaksanakan pada 15 Oktober mendatang menuai protes dari Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) di Papua.

Protes ini menyusul adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan Stering Comite (SC)/ terkait pelaksanaan Musda.

Yopie Romhadi, Ketua GAMKI menyebut ada beberapa pelanggaran yang dilakukan pihak SC yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga KNPI Papua dan melanggar hasil Musda XIII Merauke. Yang paling membuat pihaknya geram adalah pihak panitia mewajibkan kandidat calon ketua KNPI membayar uang pendaftaran sebesar 25 juta rupiah.


"KNPI bukan organisasi profesi bukan organisasi provite sehingga kami menolak dengan tegas. Tidak boleh ada pungutan- pungutan apapun untuk pencalonan ketua KNPI Provinsi,"kata Yopie, Minggu (23/9/2018) malam.


Dijelaskan, bahwa KNPI adalah organisasi resmi yang terdaftar di Kesbangpol dan juga terdaftar di lembar negara, sehingga kegiatan KNPI sudah dialokasikan oleh negara. Pihaknya pun meminta putusan sepihak tersebut ditinjau ulang.


"Secara tegas kami katakan bahwa Musda itu dibiayai oleh Negara. Kenapa harus ada kontribusi – kontribusi dari kandidat. Ini sangat menciderai nilai – nilai idealisme kita sebagai pemuda,"tegasnya.


Hal lain yang sangat disayangkan pihaknya adalah adanya penggelembungan jumlah OKP yang menjadi peserta Musda KNPI mendatang

"Keputusan peserta Musda KNPI ke XIII di Merauke itu peserta Musda hanya terdiri dari 53 OKP. Yang terjadi hasil verifikasi SC beberapa bulan yang lalu menghasilkan 130 OKP. Sehingga timbul pertanyaan bagi kami selaku OKP pemegang mandataris Musda ke XIII mempertanyakan hal tersebut. Kenapa sampai terjadi penggelembungan perserta sehingga ini harus dijelaskan,"katanya.


Termasuk pemunduran pelaksanaan Musda. Sesuai Musda XIII Merauke, pelaksanaan disepakati pada 10 Oktober 2018, namun berubah dan rencana panitia terbaru akan dilaksanakan pada 15 oktiber, ini tentu menjadi tanda tanya bagi OKP lain.


"Kami mendesak kepada panitia agar segera melaksanakan Musda KNPI Provinsi sebelum deadline yang ditentukan oleh pengurus pusat pada tanggal 10 oktober. Sebab kalo pelaksanaan tanggal 15 Oktober yang sudah direncanakan oleh panitia, maka legitimasi dari pada panitia dipertanyakan. Karena SK Provinsi di kasih batas sampai tanggal 10 oktober. Sehingga kalo panitia menetapkan Musda tanggal 15 oktober sudah barang tentu legitimasi dari pada KNPI di pertanyakan karena sudah melewati batas ambang waktu,"ungkapnya.

Pihaknyapun khawatir jika perosalan ini masih belum dirampungkan sebelum Musda maka akan menjadi persoalan yang berakibat ricuh.


"Kita berharap itu jangan sampai barang ini dibawah lagi ke Musda, karena nanti ini akan menjadi kekisruhan di pelaksanaan Musda dan ini akan terjadi ceos disana. Makanya kita berharap SC segera merevisi hasil keputusan hasil keputusan SC,"katanya.


Syahrir. R. dari OKP Pemuda Islam Indonesia, menyoroti SK kepanitiaan. Dikatakan sesuai AD/ART, KNPI, penanggung jawab kegiatan adalah Ketua dan Sekretaris, namun yang terjadi, sekretaris KNPI Papua mengangkat dirinya sendiri sebagai ketua SC.


"Harap ditinjau kembali apa yang telah diputuskan. Karena dalam putusan itukan ada kalimat jika terjadi kekeliruan maka akan ditinjau kembali. Jadi kami harap sebelum Musda masalah ini sudah selesai,"ucapnya.
Senada juga yang disampaikan Victor Ketua GMKI cabang Jayapura dan Dedy Pattiwael Ketua Wira Karya Indonesia. Dedy malah menyebut apapun alasannya sangat tidak dibenarkan adanya pungutan.


"KNPI berpijak pada AD/ART organisasi, jadi meski informasinya pungutan itu sudah disepakati para kandidat, namun tetap sepihak dan tidak dibenarkan. Informasi lagi yang kami peroleh adalah nantinya jika ada yang mau melihat berlangsungnya debat kandidat ditarik yang masuk sebesar 500 ribu, ini tidak benar,"ungkapnya.


Menurutnya, budaya menarik pungutan diluar ketentuan tersebut harus dihilangkan. Mengingat pengkaderan KNPI harus bersih.


"Karena ketika kita meletakan ini hari ini maka ini akan menjadi terus menerus. Akan ada calon- calon kemudian ditetapkan menjadi calon ketua KNPI harus punya uang sekian, padahal kita tau bahwa ini ajang pemuda yang kemudian kita memilih pemuda yang potensial. Akibat hal – hal ini bisa potensi anak muda bisa hilang karena yang harus maju adalah yang punya uang padahal dia mampu memimpin pemuda tapi karena satu dan lain hal dia jadi tidak bisa apa- apa,"tegasnya.


Rando Rudamaga ketua GMKI Papua bahkan akan melaporkan kasus ini ke Kemenkumham dan Ombudmens.


"Supaya jadi pembelajaran, kita akan bawa ke tim cyber pungli di Kemenkumham Provinsi Papua, dan kami dorong ke Ombudsmen untuk melakukan pemeriksaan kepada panitia Musda DPD KNPI Papua,"katanya.


Menyikapi sikap protes dari kalangan OKP tersebut, Ketua SC KNPI Papua yang juga sekretaris KNPI Papua Sudin Retoop dikonfirmasi mengaku hal tersebut tidak perlu dibesar-besarkan.


"Ini masalah internal, masalah keterlambatan pendanaan segala macam karena itu tidak berkaitan juga dengan OKP. Karena ini sebetulnya sudah dapat persetujuan dari kandidat, dan tidak ada masalah. Kita tidak ada masalah dengan kandidat. OKP kok terganggu,"katanya.


Namun, atas sikap protes tersebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Ketua KNPI Papua dan bersepakat meniadakan pungutan kepada para kandidat calon ketua KNPI.


"Sesuai petunjuk pak ketua, supaya menghindari fitnah dan segala macam, walaupun itu sangat dibutuhkan untuk membantu kegiatan, namun karena ketua anggap bahwa itu teman - teman menganggap menjadi pungutan, maka itu kita tiadakan,"katanya.


Sementara salah satu kandidat calon ketua KNPI pada Musda XIV mendatang Yulianus Dwaa dengan nomor urut peserta 04 mengaku tidak ada paksaan untuk membayar sejumlah uang ke panitia. Dirinya bahkan mengaku sudah memberikan uang sebesar 5 juta untuk membantu kinerja Panitia.


"Intinya pak Ketua sudah klarifikasi dan sudah sampaikan ke kami tidak ada pungutan. Kalau saya memberikan sukarela itu wajar, kalau ada patokan itu tidak betul karena itu bukan budaya kita di KNPI, kalau untuk memberikan sekedar membantu panitia untuk beli gula kopi itu nggak masalah," katanya.


Dirinya mengaku tidak mengetahui adanya pungutan berjumlah 25 juta rupiah. Yulianus Dwaa menyebut kwitansi yang tersebar di Media sosial Facebook adalah milik Zakius Degey bernomor urut 01.


"Kalau menyangkut itu saya tidak dengar, karena yang mengambil pendaftaran itu tim saya, ketua tim dan sekretaris tim. Dan disampaikan ke saya untuk membantu operasional dan itu tidak masalah. Kalau yang kwitansi itu milik Zakius Degey, bisa dikonfirmasi ke yang bersangkutan,"ucapannya.


Sementara Zakius Degey dikonfirmasi atas posisi kwitansi tersebut urung memberikan respon.

Dibaca 95 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.