Mengurus Sertifikat Secara 'Online' di Papua Terkendala Jaringan | Pasific Pos.com

| 15 December, 2018 |

Sekda Papua TEA Hery Dosinaen bersama Kepala Wilayah Badan Pertanahan/ATR Provinsi Papua Arius Yambe, ketika menyerahkan sertifikat mesjid dan gereja yang berada di wilayah kota Jayapura, Senin, 24 September 2018. Sekda Papua TEA Hery Dosinaen bersama Kepala Wilayah Badan Pertanahan/ATR Provinsi Papua Arius Yambe, ketika menyerahkan sertifikat mesjid dan gereja yang berada di wilayah kota Jayapura, Senin, 24 September 2018.

Mengurus Sertifikat Secara "Online" di Papua Terkendala Jaringan

Kota Jayapura Penulis  Senin, 24 September 2018 17:52 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA,- Dalam rangka mempermudah pengurusan sertifikat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluncurkan fasilitas "Desa Online". Dengan pelayanan ini, mengurus sertifikat bisa dilakukan dalam jaringan atau daring (online).

Hanya jasa program tersebut belum bisa diterapkan disemua kabupaten di Papua, mengingat terkendala jaringan seluler yang acapkali melanda Papua.


“Ini salah-satu proses terintegrasi, baik sistem informasi yang tentunya didukung infrastruktur komunikasi yang baik dan tentunya harus ada koordinasi yang baik dari semua pihak,” Ujar Sekda disela-sela upacara peringatan hari ATR Nasional, Senin (24/9/2018).


Masih menurut Sekda, untuk meminimalisir sengketa tanah di Papua, membutuhkan kerja keras dari semua pemangku kepentingan (stakeholders) baik Gubernur, Bupati/Walikota dan stakeholders lainnya, untuk bersama melihat persoalan tanah di Papua, termasuk cukup banyak masyarakat yang belum sadar untuk membuat sertifikat tanah.


Terkait rumah yang berlokasi di laut, ungkapnya, hal ini menjadi catatan penting, untuk memetakan dan membuat sertifikat dimaksud.


“rumah yang ada diatas laut ini juga menjadi tantangan kita, terutama di Kabupaten yang masih terpencil, tapi harus ada komitmen kita untuk bagaimana penataan tanah dan tata ruang ini dan tentunya bermuara kepada kepemilikan sertifikat bagi masyarakat,” katanya.


Sementara Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Agraria dan Tata Ruang (BPN/ATR) Provinsi Papua Arius Yambe, mengatakan, pengurusan sertifikat tanahnya di Papua masih terkendala tanah adat. Namun, kendala itu perlahan teratasi melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).


Arius mengatakan, ada kesan di masyarakat bahwa selama ini membuat sertifikat tanah itu mahal, sulit, prosedur tak jelas dan lain-lain. Tapi melalui pendekatan, sosialisasi, maka target 50.000 bidang tanah bisa mendekati penyelesaian sekitar 85 persen hingga tahun 2018 ini.


“Artinya kita melihat masyarakat membutuhkan sertifikat tanah untuk melegalisasi aset mereka. Yang penting masyarakat mau, hanya kurang sosialisasi saja,” ujar Arius.

Dibaca 128 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.