Ubah Nomenklatur Tanpa Pemberitahuan Bisa Jadi Temuan | Pasific Pos.com

| 18 October, 2018 |

Ubah Nomenklatur Tanpa Pemberitahuan Bisa Jadi Temuan

Papua Barat Penulis  Senin, 24 September 2018 14:37 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP - Kepala Inspektorat Provinsi Papua Barat, Sugiyono mengatakan, sebelum pembahasan dan penetapan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) masih ada pembahasan Rancangan Anggaran Kegiatan (RKA), dimana saat itulah inspektorat berkewajiban untuk melakukan review RKA.

Tujuannya, Sugiyono mengungkapkan, untuk memastikan bahwa RKA yang disusun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Papua Barat sudah sesuai dengan ketentuan atau belum.

Dikatakan Sugiyono, bila RKA belum sesuai dengan ketentuan, maka tim riveuw akan memberikan petunjuk agar dalam penetapan DPA nanti berdasarkan ketentuan yang ada.  Review tersebut juga untuk memastikan tidak ada perubahan nomengklatur dalam DPA. “Namun jika ada sedikit saja tidak sesuai, misalnya lokasi kegiatan maka bisa dikategorikan sebagai temuan,” jelasnya.

Kecuali OPD terkiat mengajukan perubahan tersebut kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Papua Barat, dalam hal ini Sekretaris Daerah (Sekda). Nanti, lanjut dia, pak Sekda merekomendasikan untuk dibawa ke anggaran perubahan. Karena, tambah dia, revisi nomenklaturnya, lokasi maupun anggaran kegiatan harus ada persetujuan dan penetapan dari Ketua TAPD pemprov Papua Barat.[FSM-R3] 

Dibaca 89 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.