Apalagi kata Tuler Yikwa, lembaga adat bisa berperan sangat penting sebagai mitra pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan juga mengatasi permasalahan di tengah-tengah masyarakat.

"Jangan kami lembaga adat ini hanya dijadikan alat pemadam kebakaran saja ketika ada masalah. Tapi setelah itu, kami tidak diberikan perhatian,“ kata Tuler Yikwa dengan nada sinis kepada Pasific Pos di Jayapura, Jumat (21/9/18).

Bahkan tandas Tuler, sebagai mitra bagi pemerintah daerah, mestinya mendapatkan perhatian, karena lembaga adat ini juga berperan langsung ditengah-tengah masyarakat.

"Kami Lembaga Adat Laapago ini sudah ada dasar hukumnya. SK dari menteri jelas, tapi pemerintah seolah-olah tidak akui, seharusnya mereka mendukung,“ tandasnya.

Malah, lanjut Tuler Yikwa, dalam masalah keamanan, justru Kapolres dan Dandim yang selalu mendukung dan mengajak bekerjasama dalam mengatasi berbagai permasalahan di Kota Jayapura.

"Lembaga adat itu ada, jadi harus diakui. Dimana mana itu, pemerintah akui lembaga adat tapi di kota ini mana? Padahal, kita bicara demi masyarakat,“ ketusnya.

Padahal, kata Tuler, pemerintah sering mengatakan lembaga adat berperan penting, namun sampai sekarang belum melibatkan pihaknya.

Untuk itu, ia meminta kepada gubernur, DPR Papua dan Pemkot Jayapura agar mengakomodir lembaga adat Laapago Kota Jayapura.

"Kami harus diakui dan segera dilibatkan kami semua lembaga adat, tokoh tokoh adat, juga dari gereja, karena situasi di lapangan, situasi masyarakat sekarang ini, banyak permasalahan. Kami jangan hanya dijadikan alat pemadam ketika ada masalah. Ada masalah kita selalu siap dan buka mata, pemerintah tidak pernah turun di lapangan ketika masyarakat ada masalah,“ pungkasnya. (TIARA)