Moker PTFI Datangi Kantor Ombudsman Papua | Pasific Pos.com

| 18 October, 2018 |

Moker PTFI Datangi Kantor Ombudsman Papua

Lintas Daerah Penulis  Rabu, 19 September 2018 20:09 1
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura, Puluhan buruh mogok kerja (moker) PT Freeport Indonesia mendatangi kantor Ombudsman propinsi Papua, Rabu (19/9).

Kedatangan puluhan buruh moker ini dikoordinatori oleh Markus (Koorlap Aksi/Perwakilan FIM) dan Yosepus Talakua (Koordinator Moker se-Papua) .


Kedatangan buruh moker di kantor ombudaman disambut oleh ketua Ombudsman RI Perwakilan wilayah Papua, Iwanngin Sabar Olif.


Markus selaku koordinator mengatakan kedatangan kesini sesuai dengan perjanjian kemarin bahwa akan dilaksanakan koordinasi terkait penyelesaian apa yang menjadi tuntutan kami. "Kami harapkan Ombudsman bersifat netral dan tidak memihak siapapun," ujar Markus.


Kericuhan dan adu mulut terjadi saat Melania Kirihio salah satu anggota Ombudsman RI tiba menemui massa . Namun situasi dapat dikendalikan. Selanjutnya massa diarahkan menuju ke ruang rapat Ombudsman untuk dilaksanakan koordinasi.


Melania Kirihio dihadapan buruh moker menjelaskan bahwa permasalahan sudah semua disampaikan kepada saudara Aser Gobay selaku Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) DPC Kabupaten Mimika.


Sementara ketua Ombudsman Papua, Iwanggin Sabar Olif menjelaskan bahwa SPSI pusat merekomendasikan kepada SPSI daerah dibawah pimpinan Lukas Anleo dan bukan dibawah Aser Gobay.


"Saya sampaikan kepada bapak sekalian lebih baiknya permasalahan ini diselesaikan secara internal karena kami tidak bisa memutuskan. Kami melihat bahwa rekomendasi yang diterima dari Disnaker Mimika adalah SPSI dibawah pimpinan Lukas Anleo bukan dibawah Aser Gobay," tegas Iwanggin.


Dari pertemuan ini diketahui bahwa apa yang menjadi tuntutan dari pihak MOKER dibawah pimpinan Markus (FIM) dan Sdr. Yosepus Talakua (Koordinator MOKER Se-Papua) tidak berdasar dikarenakan dari pihak Disnaker menyampaikan bahwa SPSI DPC Mimika yang diakui oleh Freeport Indonesia dibawah pimpinan Lukas Anlua sedangkan SPSI DPC cabang Mimika dibawah pimpinan Aser Gobay tidak diakui oleh PT Freeport Indonesia. Sehingga Ombudsman RI Perwakilan wilayah Papua tidak dapat melakukan intervensi terhadap hal tersebut.


Pihak Ombudsman RI perwakilan wilayah Papua meminta kelompok MOKER dibawah Aser Gobay untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara internal karena Ombudsman menilai bahwa SPSI ada dualisme kepemimpinan.

Dibaca 294 kali

1 comment

  • Comment Link tp 20/ 09/ 2018 posted by tp

    gagal paham pejabat dalam menelaah aturan keputusan diambilpun jadi salah.
    Pasal 9

    Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dibentuk atas kehendak bebas pekerja/buruh tanpa tekanan atau campur tangan pengusaha, pemerintah, partai politik, dan pihak manapun.

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.