MK Tolak Gugatan 5 Paslon, Omtob Siap Dilantik | Pasific Pos.com

| 21 July, 2019 |

MK Tolak Gugatan 5 Paslon, Omtob Siap Dilantik

Headline Penulis  Senin, 17 September 2018 18:56 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jakarta, - Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan yang diajukan oleh 5 pasangan calon (paslon) pada pemilihan kepala daerah (pilkada) kabupaten Mimika. Putusan ini dibacakan oleh ketua Anwar Usman pada sidang pembacaan putusan Senin (17/9).

Majelis hakim dalam putusannya menilai bahwa kelima paslon tidak memiliki kedudukan hukum yang sah. Hal ini sesuai dengan pasal 158 dalam point B menyatakan, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa,  pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah
hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;


"Untuk kabupaten Mimika batas maksimal selisih suara adalah 2.741 suara," ujar majelis hakim saat membacakan pertimbangan hukum dalam putusannya.
Hakim dalam putusannya juga menjelaskan mengapa sidang pada tanggal 3 September lalu perlu dilakukan. "Sidang pada 3 September dianggap penting untuk mengetahui keabsahan SK dari 8 KPPS yang dipermasalahkan," ujar hakim anggota saat membacakan pertimbangan hukum.


Lebih lanjut hakim menyatakan, Setelah memeriksa SK KPPS pada tanggal 3 September, telah membuat terang bahwa SK ada dan sah. " Keterlambatan tidak berarti KPPS ilegal. Menurut mahkamah hal ini tidak bertentangan. Saat pelaksanaan tidak ada laporan dan seluruh petugas telah diambil sumpah. Sehingga SK adalah sah," ujar majelis hakim.


Kelima paslon yang ditolak permohonannya antara lain, d Paslon nomor urut 1, Petrus Yanwarin – Alpius Edoway (Petraled) dengan nomor perkara 68/PHP.BUP-XVI/2018 dan kuasa hukum Raimondus Ronald Welafubun, S.H. dan Zainal Sukri, S.H.


Paslon nomor urut 2, Robertus Waraopea dan Albert Bolang (RnB) kuasa hukum Laode M. Rusliadi, S.H., dan Jimmy Buwana, S.H. dengan nomor perkara 51/PHP.BUP-XVI/2018.


Paslon nomor urut 3, Wilhelmus Pigai dan Athanasius Allo Rafra (Musa) dengan nomor perkara 52/PHP.BUP-XVI/2018, kuasa hukum Haris Azhar, S.H. M.A., dkk.


Paslon nomor urut 4, Hans Magal – Abdul Muis (Ham) dengna nomor perkara 53/PHP.BUP-XVI/2018 dan kuasa hukum Arsi Divinubun, S.H.,M.H., dkk. Paslon nomor urut 7, Philipus B. Wakerkwa – H. Basri (Philbas) dengan nomor perkara 67/PHP.BUP-XVI/2018 dan kuasa hukumnya, Ambrosius Lamera, S.H.


Sementara itu untuk pimpinan sidang MK selaku ketua Anwar Usman dan Aswanto (Anggota), Saldi Isra (Anggota), Manahan MP Sitompul (Anggota), Suhartoyo (Anggota), Wahiduddin Adams (Anggota), I Dewa Gede Palguna (Anggota) , Enny Nurbaningsih (Anggota) dengan panitera pengganti Alboin Pasaribu dan Suryo Gilang Romadlon.


Pada sidang perkara PHP Bupati dan Wabup Mimika itu diajukan oleh lima pasangan calon (Paslon) sebagai pemohon, sementara KPU Kabupaten Mimika sebagai termohon.


tidak memenuhi syarat berdasarkan Pasal 158 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017 pemohon yang mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara tahap akhir Pilkada Pasal 157


Hakim menilai bahwa sidang belum cukup untuk SK KPPS. Sehingga sidnag oada 3 september perlu diadakan untuk mengetahui keabsahan SK dari 8 KPPS.
Kedudukan hukum MK mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh termohon dan pihak terkait.


Perbedaan suara terbanyak 1.5 persen dari total suara sah. Jumlah pendhduk adlaah 306.517 sehingga selisih terbnayak adalah 2.741 suara dengan demjkian berdasarkan pasla 158 sehingga tidak memenuhi syarat . Berdasarkan pasal 158 tersebut maka Mahkamah berpendapat tidak memiliki kedudukan hukum.

Dibaca 336 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.