64 Anggota DPRP Ikut Bimtek di LPPM STIE Tribuana Bekasi | Pasific Pos.com

| 25 September, 2018 |

Foto bersama anggota dewan usai mengikuti Bimtek di Hotel Harris & Convensional Bekasi (foto Tiara/Pasific Pos). Foto bersama anggota dewan usai mengikuti Bimtek di Hotel Harris & Convensional Bekasi (foto Tiara/Pasific Pos).

64 Anggota DPRP Ikut Bimtek di LPPM STIE Tribuana Bekasi

Info Papua Penulis  Jumat, 14 September 2018 15:10 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

 

BEKASI, - Guna meningkatkan kapasitas dan pendalaman tugas kepada anggota DPRD, maka pimpinan beserta 64 Anggota DPR Papua mengikuti Bimbingan Tehnik (Bimtek) Nasional yang dilaksanakan oleh Lembaga Penilitian Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIE Tribuana, dengan tema " Fungsi pengawasan DPRD dalam rangka menyikapi audit BPK dan mekanisme implementasi Transaksi Non Tunai, yang diselemggarakan selama tiga hari, sejak Rabu-Jumat (12-14/9/18) di Hotel Harris & Convensional Bekasi.

Kepala LPPM-STIE Tribuana, Dr. H. Suroyo, SE. MM memgatakan, kampus STIE Tribuana mendapatkan kepercayaan dari Kemendagri khususnya Badan SDM Kemendagri untuk menyelenggarakan Bimtek Nasional, bagi anggota dewan di seluruh Indonesia.


"Kami diberi amanah untuk menyelenggarakan semacam Bimtek, sosialisasi atau apa pun yang terkait dengan DPR Provinsi, DPR Kabupaten/Kota.Karena amanah ini yang telah diberikan,maka pihak LPPM menawarkan keseluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua, dari provinsi sampai kabupaten/kota. Alhamdulillah dalam waktu dua bulan ini, kami sudah dua kali ini menyelnggarakan Bimtek anggota dewan. Yang pertama anggota dewan kabupaten Batang Jawa Tengah kedua untuk anggota dewan provinsi Papua. Dan ketiga di Oktober nanti anggota dewan Provinsi Bali. Insya Allah semua akan berjalan dengan baik," kata Suroyo kepada Pasific Pos disela-sela acara Bimtek berlangsung di Hotel Harris & Convensional Bekasi, Kamis (13/9/18).


Meskipun pihaknya dari kalangan akademisi, tapi ini juga adalah merupakan tugas pokok untuk memberikan pencerahan, mengedukasi para anggota dewan agar kopetensi khususnya di bidang SAINS.


Apalagi kata Suroyo, pengetahuan ini semakin kritis. Meskipun begitu kami bukan dari unsur penyelenggara praktisi tapi kami dari unsur penyelenggara akademisi.


"Dan memang itu diberikan peluang oleh Kemendagri bahwa penyelenggara Bimtek itu disamping dari kalangan kampus akademisi tapi juga ada dari kalangan diklat, praktisi atau birokrasi, SDM Provinsi sampai kalangan partai politik juga bisa menyelenggarakan diklat. Tapi kami memang SDM kami ini sudah mumpuni, khususnya dari kalangan akademisi rata rata doktor yang sudah profesional, sudah berpengalaman baik di bidang birokrasi maupun dibidang akademik,"paparnya.


Dikatakan, Bimtek ini untuk seluruh Indonesia, namun Papua sangat menarik dari sumber daya alam, juga menarik dari SDM-nya, dan masih banyak lagi potensi Papua yang menarik.


Sehingga dari kegiatan Bimtek ini, pihaknya berharap, anggota dewan Papua ini mempunyai attitude (sikap) yang sama dengan teman teman dewan lainnya di Indonesia. Selain mempunyai attitude, tapi juga mempunyai sayen atau pengetahuan serta mempunyai skil (keterampilan) yang sama.


"Mereka ini kebanyakan paham akan pengetahuannya, tapi kalau dibidang skil ada, maka sebagai anggota dewan tidak kompoten. Akhirnya seolah olah dia tidak bisa seimbang dengan pemerintahan, sehingga ia bisa dianggap hanya turut rame saja. Jadi pihak LPPM punya harapan setiap anggota dewan itu mempunyai attitude atau prilaku yang baik, yang kedua mempunyai pengetahuan yang baik lalu mempunyai skil atau keterampilan sebagai seorang anggota dewan yang baik. Itu saja, maka kami tawarkan kepada teman teman DPR Papua untuk mengikuti Bimtek ini," jelas Suroyo.


Sementara itu, Konsultan Anti Fraud (Former Penyelidik KPK RI), Sutan Maizan Rusdi, SE. SH. MM. Ak. CA mengatakan, dari hasil diskusi yang berkembang tadi ada semacam kekhawatiran bahwa penerapan transaksi non tunai ini di daerah Papua seperti kekhawatiran tidak berjalan mulus terkait dengan infrastruktur.


"Makanya di salah satu pasalanya di point terakhir, untuk daerah yang belum cukup infrastrukturnya itu perlu dilakukan sinkronisasi, perlu dilkaukan pembenahan dan perlu dilakukan edukasi," kata Sutan Maizan Rusdi usai memberikan materi tentang Mekanisme pencegahan tindak pidana korupsi terkait penerapan Transaksi Non Tunai.


Oleh karena itu lanjut Sutan, ketika ini tidak bisa dipaksakan dan ketika harus ada ususlan maka kedua belah pihak, baik dari Papua itu sendiri dengan melibatkan pemerintah pusat. Sehingga undang undang ini tidak terlalu dipaksakan pelaksanaannya.


Apalagi menurut Sutan, dengan kondisi geografis disana, sehingga itu tidak bisa dipaksakan seperti itu.


Hanya saja kata Sutan, yang namanya undang-undang kalau sudah ketuk palu maka itu berlaku untuk semua warga negara.


"Nah, makanya saya bilang tadi kalau memang seperti itu, tidak apa-apa Papua minta usulan atau masukan. Itu boleh siapa bilang nggak boleh. Apalagi ini kan baru rancangan undang-undang. Tapi yang namanya aturan tetap harus ikut, sehingga harus ada langkah langkah yang bisa mempermudah mereka,," jelasnya.


"Itu kan baru RUU baru mau ketuk palu. Sehingga dengan RUU ini dan sebelum ketuk palu, Papua harus melakukan sinkronisasi, beri masukan terhadap point-point di pasal-pasal yang dimaksud itu dengan alasan-alasannya. Harus begitu, itu nggak apa-apa, kita ini kan negara demokrasi," sambungnya.


Sutan menuturkan, jika dirinya bukan corongnya pemerintah, juga bukan corongnya negara tapi sebagai bangsa bagian dari Papua, dirinya berharap dari Bimtek ini para peserta memahami. Memahami bahwa implementasi ini ada di Permendagri terkait dengan dilakukan terhadap provinsi dan kabupaten/kota


"Kan udah jalan sejak 2017 dan sekarang ada RUU mau diundangkan. Nah itu kan mau tidak mau harus menerima, mau tidak mau harus mengetahui bahwa ini ada lho sesuatu yang akan diundang-undangkan," tekannya.


Menurut Sutan, itu yang harus dipahami, sehingga ketika menyampaikan materi ia mengajak audance para anggota DPR Papua ini untuk kolaborasi pikiran, merubah pola pikir mereka.


"Dengan begitu mereka juga tidak ngantuk atau bosan dalam mengikuti Bimtek ini. Jadi menurut saya, saya termasuk berhasil dalam menyampaikan materi kepada bapak dan ibu dewan Provinsi Papua ini," imbuhnya.


Bahkan kata Sutan, karakter orang Papua itu unik, gentel, fulgar dan apa adanya.


"Mungkin dari sisi penyampainnya saja atau redaksinya saja di diperbaiki. Tekanannya itu yang mencirikan dara orang Papua ya seperti itu. Tapi saya paham hatinya mereka baik dan mereka sangat antusias dalam mengikuti Bimtek ini, mereka orang-orang hebat yang menjadi anggota dewan di DPR Papua, "ungkapnya.


Bahkan ujar Sutan, para anggota dewan DPR Papua ini mempunyai rasa tanggungjawab bahwa dia dibiayai datang jauh-jauh untuk mengikuti Bimtek, sehingga mereka berkomitmen harus mengikuti pelatihan ini sampai selesai.


"Jadi mreka punya komitmen yang baik untuk mengikuti Bimtek ini sampai habis, "pungkasnya.


Ketua Komisi V DPR Papua, Yan Permenas Mandenas, SSos. M. Si sebelum menutup kegiatan Bimtek mewakili Ketua DPR Papua menyampaikan terimakasih kepada pihak LPPM STIE Tribuana Bekasi sebagai menyelenggara Bimtek Nasiinal Anggota DPR Papua.


"Kami beri apresiasi dan menyampaikan kepada LPPM STIE Tribuana selaku sponsor kegiatan Bintek Nasional DPR Papua serta sejumlah staf DPR Papua yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dengan sukses selama tiga hari, " kata Yan Mandenas disela-sela acara penutupan.


Menurut Politisi mudah ini, diskusi yang panjang ini sangat baik, karena tidak setiap saat anggota DPR Papua bisa mengikuti Bimtek.


"Ini moment yang sangat baik sekali untuk teman-teman bisa bertanya langsung sekaligus bisa berdiskusi sehingga untuk mempertegas dan mempertajam maksud tujuan, selain kita mendapat pencerahan dari hasil diskusi Bimtek ini tetapi juga sekaligus kita juga mendapat arahan dan petunjuk resmi untuk pelaksanaan pengawasan tugas-tugas DPR di daerah. Baik itu masalah keuangan maupun masalah administrasi," ujar Yan Mandenas.


Untuk itu, pihaknya berharap, kedepannya pada Bimtek-Bimtek yang akan datang bisa mendapatkan pemateri-pemateri yang memang sebagai pelaku dan pengambil kebijakan sehingga itu bisa balance dengan kondisi yang benar-benar hadapi di daerah.


"Karena sesungguhnya dengan kita berkomunikasi saya yakin tidak terlalu sulit," ucapnya.


Dan pada kesempatan itu, mewakil pimpinan seta tim DPR Papua, Yan Mandenas menyampaikan permohonan maaf, yang mana dinamika diskusinya yang sudah dilalui memang cukup panjang dan puas.


"Tapi itulah Papua yang sesungguhnya sehingga apabila ada tutur kata atau prilaku yang kurang berkenan di hati bapak ibu panitia pelaksana Bimtek, juga dari STIE Tribuana dan teman-teman pembawa materi, maka saya mewakili semua tim dari DPR Papua menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Tapi mudah mudahan pada waktu yang akan datang kita akan bertemu lagi dalam suasana yang lebih baik lagi," tutur Yan Mandenas.


Namun Yan Mandenas mengakui, jika Bimtek ini bisa dilaksanakan dengan baik dan memuaskan bagi semua anggota dewan juga para staf.


"Jasil dari Bimtek ini sesuai dengan harapan yang ingin kita dapatkan melalui panitia pelaksana dan ini membawa manfaat bagi bangsa dan negara khususnya di Tanah Papua," tandas YPM. (TIARA)

Dibaca 79 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.