DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan kepada Komisioner KPU dan Bawaslu Papua | Pasific Pos.com

| 16 November, 2018 |

DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan kepada Komisioner KPU dan Bawaslu Papua

Headline Written by  Kamis, 13 September 2018 21:08 font size decrease font size increase font size 0
Rate this item
(0 votes)

Jakarta - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan kepada komisioner KPU Provinsi Papua Tarwinto dan komisioner Bawaslu Papua Anugrah Pata terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Mimika 2018.

Tarwinto adalah komisioner KPU Provinsi Papua periode 2013-2018 dan kembali terpilih pada periode 2018-2023, sementara Anugrah Pata adalah komisioner Bawaslu Papua periode 2013-2018 dan kembali terpilih untuk periode 2018-2023.


DKPP menjatuhkan sanksi peringatan kepada Tarwinto dalam Perkara Nomor 158/DKPP-PKE-VII/2018 dengan pengadu Robbi Kamaniel Omaleng, Perkara Nomor 159/DKPP-PKE-VII/2018 dengan pengadu Anugrah Pata.


Sementara Anugrah Pata dijatuhi sanksi peringatan dalam Perkara Nomor 171/DKPP-PKE-VII/2018 dengan pengadu Yohanes Felix Helyanan dan Herman.
Keduanya mendapat sanksi peringatan dari DKPP karena tidak melaksanakan putusan DKPP Nomor 34/DKPP-PKE-VII/2018 yang berisi perintah untuk mengoreksi keikutsertaan pasangan calon (paslon) Hans Magal - Abdul Muis (HAM) pada Pilkada Mimika 2018.


Dalam putusan DKPP tersebut, KPU Provinsi Papua diperintahkan untuk mengambil alih KPUD Mimika untuk selanjutnya melakukan koreksi terhadap paslon HAM dengan pengawasan Bawaslu Papua, maksimal 7 hari setelah putusan dibacakan pada 18 April 2018.


Kenyataannya kemudian, KPU Papua hanya mengambil alih KPUD Mimika dan hingga 7 hari setelah putusan DKPP dibacakan mereka tidak melakukan koreksi terhadap keikutsertaan paslon HAM.


Ketidakseriusan KPU Papua menindaklanjuti putusan DKPP kemudian menjadi alasan bagi pasangan HAM untuk mengajukan keberatan ke Bawaslu Papua, yang saat itu juga mengambilalih Panwas Kabupaten Mimika.


Celah hukum ini yang pada akhirnya memaksa Bawaslu Papua dalam putusan sidang musyawarah sengketa Pilkada Mimika dengan pemohon paslon HAM, lalu membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 17/HK.03.Kpt/9109/KPU-Kab/V/2018 tentang perubahan kedua atas Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 12/HK.03.1-Kpt/ 9109/ KPU-Kab/IV/2018 tertanggal 7 Mei 2018.


Bawaslu Papua kemudian kembali memerintahkan KPU Papua untuk melakukan koreksi ulang syarat calon paslon HAM mengacu pada putusan DKPP.
Dari fakta sidang DKPP akhirnya terungkap ada 3 komisioner KPU Papua yang menolak melaksanakan putusan DKPP untuk mengoreksi paslon HAM, yakni Adam Arisoi, Musa Sombuk, dan Beatrix Wanane.


Mantan komisioner KPU Papua Musa Sombuk, saat itu, bahkan berpendapat bahwa DKPP tidak berwenang mengoreksi hasil syarat calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Mimika 2018. Dalam keterangan persidangan, KPU juga terbukti memperdebatkan putusan DKPP yang final dan mengikat.


KPU Provinsi Papua yang menjalankan tugas KPU Kabupaten Mimika secara nyata telah melanggar etika dengan tindakan yang semestinya.


"Terhadap rangkaian fakta tersebut DKPP menilai tindakan KPU Provinsi Papua tidak dibenarkan secara etika. KPU Provinsi Papua telah melanggar Ketentuan Pasal 14 huruf e Undang-undang Nomor 7 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi KPU berkewajiban, melaksanakan Putusan DKPP," kata Harjono membacakan pertimbangan hukum Putusan DKPP.


Dalam sidang DKPP juga terungkap malpraktik penetapan SK KPUD Mimika Nomor 20/HK.03.1.Kpt/9109/KPU-KAB/V/2018 yang ditetapkan pada pleno yang digelar di Kantor KPU Provinsi Papua di Jayapura.


“DKPP berpendapat, terhadap SK Nomor 19/HK.03.1.Kpt/9109/KPU-KAB/V/2018 dan 20/HK.03.1.Kpt/9109/KPUKAB/V/2018 cacat prosedur dan tidak berkepastian hukum terlebih lagi, dalam kedua SK tersebut ditandangani oleh Ocepina Magal yang secara nyata tidak mengikuti pleno,” kata Ketua DKPP Harjono membacakan putusan DKPP.


Dari fakta sidang DKPP, juga terungkap bahwa 2 dari 5 komisioner KPU Papua, Tarwinto dan Izak Hikoyabi menolak putusan KPUD Mimika yang kembali meloloskan paslon HAM pada Pilkada Mimika.


DKPP menilai keputusan Tarwinto mendukung dilakukannya konsultasi kepada KPU RI dalam rangka menindaklanjuti putusan DKPP dinilai sebagai tindakan yang tidak profesional dalam menghormati putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat.


"Berdasarkan fakta dan bukti tersebut dalil aduan pengadu meyakinkan DKPP dan jawaban Teradu I tidak dapat diterima. Teradu I Tarwinto terbukti melanggar prinsip integritas dan Profesionalitas serta berkepastian hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf b ayat (3) huruf a juncto Pasal 11 Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum," ujar Harjono.


Keputusan KPUD Mimika bersama KPU Papua untuk kembali meloloskan paslon HAM juga berujung pengaduan Bawaslu Papua ke DKPP yang tertuang pada Perkara Nomor 159/DKPP-PKE-VII/2018 dengan pengadu Anugrah Pata.


Dari fakta persidangan terungkap bahwa komisioner Bawaslu Papua Jacob Paisei telah mengingatkan terkait pemenuhan syarat calon pada Pasal 7 ayat (2) huruf o.


Akan tetapi, KPU Kabupaten Mimika tetap menetapkan paslon HAM memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tahun 2018. Terhadap keputusan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua menerbitkan Berita Acara Nomor 38/PL.03.1-BA/9109/KPU-Kab/V/2018 yang pada prinsipnya menyatakan keberatan atas ditetapkannya kembali paslon HAM.


Dari pengaduan Bawaslu tersebut, DKPP akhirnya menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada 3 komisioner KPUD Mimika yakni Theodora Ocepina Magal, Derek Mote, dan Yoe Luis Rumaikewi. Selain itu, DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan kepada komisioner KPUD Mimika Reinhard Gobai dan komisioner KPU Papua Tarwinto.


Sementara itu, 4 mantan komisioner KPU Papua yaitu Adam Arisoi, Musa Sombuk, Beatrix Wanane, dan Izak Hikoyabi luput dari sanksi kode etik karena sudah tidak menjabat sebagai komisioner KPU.


"Terhadap pihak terkait Adam Arisoi, Beatrix Wanane yang hadir dalam persidangan dan Sombuk Musa Yosep dan Izak Randy Hikoyabi yang tidak hadir dalam persidangan, dalam pengaduan Pengadu Perkara Nomor 158/DKPP-PKEVII/2018 dan Perkara Nomor 159/DKPP-PKE-VII/2018 tidak terpenuhi menjadi teradu sesuai Pasal 1 angka 30 Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017," ujar Harjono.


Dalam Putusan Perkara Nomor 171/DKPP-PKE-VII/2018 dengan pengadu Yohanes Felix Helyanan dan Herman, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan kepada komisioner Bawaslu Papua Anugrah Pata.


DKPP menilai putusan sidang sengketa Pilkada Mimika Nomor 05/PS/33.10/V/2018 tanggal 27 Mei 2018 dengan pemohon paslon HAM, multitafsir sehingga tidak memberikan kepastian hukum.


Faktanya, Bawaslu Papua selaku Panwas Kabupaten Mimika menerima permohonan sengketa terhadap SK KPU Nomor 17/HK.03.1-Kpt/9109/KPU-Kab/IV/2018 tertanggal 07 Mei 2018.


Walaupun Anugrah Pata dalam pembelaannya menyebut keputusan itu untuk menguatkan putusan DKPP, namun dalam amar putusannya tidak disebutkan secara rinci.


Bawaslu Papua selaku Panwas Kabupaten Mimika yang bertindak sebagai kuasa Peradilan Pemilu seyogyanya memberikan putusan yang jelas dan memberikan kepastian hukum.

Read 131 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.