Alokasi Belanja Negara di Papua Turun 2,1 Persen | Pasific Pos.com

| 16 November, 2018 |

Kepala Bidang Pembinaan dan Pelaksanaan Dirjen Perbendaharaan Negara Kanwil Papua, Syarif Donafan Solaiman. Kepala Bidang Pembinaan dan Pelaksanaan Dirjen Perbendaharaan Negara Kanwil Papua, Syarif Donafan Solaiman.

Alokasi Belanja Negara di Papua Turun 2,1 Persen

Info Papua Written by  Kamis, 13 September 2018 19:25 0
Rate this item
(0 votes)

Jayapura – Direkotrat Jenderal Perbendaharaan Negara Kanwil Papua mencatat alokasi belanja negara di Provinsi Papua tahun anggaran 2018 mencapai Rp59,49 triliun atau turun 2,1 persen dari tahun 2017 yang mencapai Rp60,40 triliun.

Kepala Bidang Pembinaan dan Pelaksanaan Dirjen Perbendaharaan Negara Kanwil Papua, Syarif Donafan Solaiman mengatakan, penurunan terbesar terdapat pada alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) yaitu mencapai 40,2 persen.


Alokasi DBH, kata Syarif, sangat tergantung pada kontribusi pendapatan daerah yang dihasilkan pada tahun sebelumnya. Alokasi belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp14,81 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp44,68 triliun.


“Rincian alokasi TKDD terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp22,45 triliun, DBH sebesar Rp3,15 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp4,89 triliun, DAK nonfisik sebesar Rp1,80 triliun, Dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Rp8,02 triliun, Dana insentif Daerah (DID) sebesar Rp84,75 miliar dan dana desa sebesar Rp4,29 triliun, “papar Syarif.


Dirjen Perbendaharaan Kanwil Provinsi Papua juga mencatat realisasi belanja konsolidasi hingga triwulan II tahun 2018 mencapai Rp14,67 triliun, meningkat sebesar 2,8 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.


Kondisi tersebut, kata Syarif, didorong oleh meningkatnya realisasi belanja pemerintah pusat khususnya dana desa tahap II yang pencairannya dilakukan paling lambat pada akhir bulan Juni 2018.


Syarif menegaskan, untuk mewujudkan pengelolaan APBN dan APBD yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel, diperlukan dukungan dan kerjasama yang baik antara Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia.


“Dan segenap instansi terkait, dengan demikian diharapkan pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2018 dapat memberikan manfaat yang lebih optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Provinsi Papua, “ucapnya, di Kota Jayapura. (Zulkifli).

Read 72 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.