DKP Bentuk Pokmaswas Jaga Laut Papua | Pasific Pos.com

| 25 September, 2018 |

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Diskanla) Provinsi Papua FX Mote. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Diskanla) Provinsi Papua FX Mote.

DKP Bentuk Pokmaswas Jaga Laut Papua

Info Papua Penulis  Kamis, 13 September 2018 19:21 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura,- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua membentuk kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas)di 13 kabupaten/kota pesisir Papua.

Kabupaten yang akan dibentuk Pokmaswas adalah Kota dan Kabupaten Jayapura, Sarmi, Mamberamo Raya, Supiori, Kepulauan Yapen, Waropen, Biak, Nabire, Mimika, Asmat, Mappi dan Merauke.


Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Diskanla) Provinsi Papua, FX Mote, mengatakan, dengan dibentuknya Pokmaswas menunjukkan bentuk partisipasi dan dukungan masyarakat dalam mengelola wilayah perairan di Papua.


Menurutnya, Pokmaswas sendiri adalah kelompok masyarakat pengawas yang merupakan komponen warga yang berpotensi ikut secara aktif dalam pengawasan perikanan di mana terdiri dari unsur agama, adat, nelayan, petani, pengusaha di bidang perikanan.


"Kewajiban Pokmaswas ini misalnya menjaga laut tetap bersih, jangan menangkap ikan menggunakan bom atau harus menggunakan alat-alat tangkap ramah lingkungan serta masyarakat nelayan juga harus memperhatikan orang yang keluar masuk di pesisir dan wilayah laut," ujarnya.


Dia menjelaskan meskipun demikian, pokmaswas tetap difasilitasi oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota bahkan bekerja sama dengan TNI serta Polri di bidang keamanan perairan.


"Untuk TNI maka bekerja sama dengan Angkatan Laut (AL), sedangkan Polri akan bekerja sama dengan Polair sehingga akan ada laporan yang jelas mengenai kondisi perairan," katanya lagi.


Selain itu, kata Mote, pihaknya juga terus melakukan pembinaan terhadap masyarakat khususnya para nelayan agar bersedia membantu dan berperan menjaga ekosistem laut dari kehancuran.


Pokmaswas ini juga ada kaitannya dengan perairan pantai sampai dengan dua mil laut yang merupakan wilayah hukum adat. “masyarakat nelayan dan sekitar pesisir juga diharapkan bisa ikut berperan dalam melakukan kegiatan pelestarian alam demi kelansungan hidup ke depan,” tutupnya.

Dibaca 37 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.