4 Komisioner KPUD Mimika Diberhentikan | Pasific Pos.com

| 25 September, 2018 |

Putusan DKPP Di kantor BAWASLU RI. Putusan DKPP Di kantor BAWASLU RI.

4 Komisioner KPUD Mimika Diberhentikan

Headline Penulis  Kamis, 13 September 2018 12:41 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

 

Jakarta - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada 4 komisioner KPUD Mimika. Keempat komisioner yakni Theodora Ocepina Magal, Yoe Luis Rumaikewi, Alfrets Petupetu, dan Derek Mote.

DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Ocepina Magal sebagai Ketua KPUD merangkap anggota bersama Yoe Luis berdasarkan 4 perkara berbeda yakni Perkara Nomor 142/DKPP-PKE-VII/2018 dengan pengadu Eltinus Omaleng, Perkara Nomor 158/DKPP-PKE-VII/2018 dengan pengadu Robbi Kamaniel Omaleng, Perkara Nomor 159/DKPP-PKE-VII/2018 dengan pengadu Anugrah Pata, dan Perkara Nomor 171/DKPP-PKE-VII/2018 dengan pengadu Yohanes Felix Helyanan dan Herman.


Sementara untuk Derek Mote dijatuhi sanksi pemberhentian tetap dalam 3 perkara berbeda yakni Perkara Nomor 158, 159, dan 171. Sedangkan Alfrets Petupetu dijatuhi sanksi pemberhentian dari 2 perkara berbeda yakni Perkara Nomor 142 dan 159.


Dari 4 pengaduan terhadap penyelenggara pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Mimika 2018, DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan kepada kepada komisioner KPUD Mimika Reinhard Gobai beserta 3 komisioner Panwas Kabupaten Mimika, yakni Toni Lehander Agapa, Imelda Rosita Ohee, dan Johanes Wato.


Reinhard Gobai dijatuhi sanksi peringatan pada Perkara Nomor 158 dan 159, sementara 3 komisioner Panwas Kabupaten Mimika dijatuhi sanksi berdasarkan Perkara Nomor 142.


Sanksi ini tertuang dalam putusan DKPP yang merangkum 4 perkara sekaligus terkait Pilkada Mimika yakni Perkara Nomor 142, 158, 159, dan 171. Keputusan tersebut dibacakan pada Rabu (12/9/2018).


Pertimbangan hukumnya dalam Perkara Nomor 142, DKPP menyatakan anggota KPUD Mimika dinyatakan bersalah karena tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar dan justru mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).


"Tindakan KPUD Mimika bertentangan dengan Pasal 154 ayat (12) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi KPU Provinsi atau KPU Kabupten/Kota Wajib menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara," ujar Ketua DKPP Harjono saat pembacaan keputusan.


Dalam pertimbangan DKPP dikatakan, pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika 2018 menjadi tidak efisien dan tidak efektif akibat penyelenggara pemilu (KPUD) tidak profesional dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya melayani pasangan calon.


DKPP menilai upaya hukum melalui kasasi ke MA yang dilakukan 3 komisioner KPUD Mimika yakni Ocepina Magal, Yoe Luis, dan Alfrets Petupetu tidak memiliki alasan hukum dan etika yang kuat kecuali keinginan dan upaya menggagalkan paslon OMTOB sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika.


"Meskipun upaya hukum menjadi hak bagi para pihak yang berperkara, namun secara materil langkah para teradu menempuh upaya hukum kasasi tidak memiliki alasan hukum maupun etika yang kuat," kata Harjono membacakan putusan DKPP.


"Ocepina, Yoe Luis, dan Alfrets terbukti telah melanggar prinsip mandiri, kepastian hukum, dan profesional berdasarkan Pasal 8 huruf a jo Pasal 11 huruf c jo Pasal 15 huruf d Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu," ujar Harjono menambahkan.


Para anggota KPUD Mimika juga dinyatakan bersalah karena tidak menghadiri Sidang DKPP yang digelar di Jayapura pada 3 Juli 2018 lalu dengan alasan persiapan pelaksanaan PSU di sejumlah TPS. Sidang itu akhirnya hanya diikuti oleh Reinhard Gobai yang kebetulan sedang berada di Jayapura.


"Sepatutnya para teradu (komisioner KPUD) hadir atau minimal 4 orang, mengingat pertanggungjawaban etik bersifat personal. Tindakan para teradu merupakan sikap tidak menghormati persidangan DKPP," ujar Harjono dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 142.


Mengabaikan Putusan DKPP


Anggota KPUD Mimika juga dinyatakan melanggar kode etik karena tidak melaksanakan Putusan DKPP RI Nomor 34/DKPP-PKE-VII/2018 tertanggal 18 April 2018 dengan kembali meloloskan pasangan calon Hans Magal-Abdul Muis (HAM) sebagai peserta Pilkada Mimika 2018.


KPUD Mimika melanggar Pasal 10 huruf C UU Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi KPU dalam penyelenggaraan pemilihan wajib melaksanakan putusan DKPP.


Dalam pelaksanaannya, DKPP menilai tindakan KPUD Mimika tidak dibenarkan secara hukum maupun etika.
Secara etika, KPU Kabupaten Mimika tidak Profesional dan tidak berkepastian hukum dalam menindaklanjuti Putusan Sengketa Nomor 05/PS/33.10/V/2018. Dari sisi waktu, batas waktu tindaklanjut putusan sengketa semestinya pada tanggal 30 Mei 2018, namun baru ditindaklanjuti pada tanggal 31 Mei 2018.


Fatalnya, berita acara nomor 38/PL.03.1-BA/9109/KPU-Kab/V/2018 yang dikeluarkan hanya ditandatangi Derek Mote dan Yoe Luis Rumakewi.


"Tindakan ini jelas melanggar kode etik dan bertentangan dengan Ketentuan Pasal 44 ayat (1) huruf a yang berbunyi Rapat pleno Kabupaten/Kota sah apabila dihadiri dan disetujui paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten yang hadir," dalam pertimbangan hukum DKPP.


Tindakan KPU Kabupaten Mimika tersebut telah mendapat peringatkan dari Bawaslu Provinsi Papua, namun tidak dihiraukan. Terhadap tindaklanjut Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 19/HK.03.1.Kpt/9109/KPUKAB/V/2018 tentang Pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 17.HK.03.1.Kpt/9109/KPU-KAB/V/2018 dan menerbitkan SK Nomor 20/HK.03.1.Kpt/9109/KPU-KAB/V/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika 2018.


"DKPP berpendapat, terhadap SK Nomor 19/HK.03.1.Kpt/9109/KPU-KAB/V/2018 dan 20/HK.03.1.Kpt/9109/KPUKAB/V/2018 cacat prosedur dan tidak berkepastian hukum terlebih lagi dalam kedua SK tersebut ditandangani oleh Ocepina Magal yang secara nyata tidak mengikuti Pleno," ujar Harjono.


"Ocepina Magal, Derek Mote, Yoe Luis, Reinhard Gobai, dan Alfrets Petupetu terbukti melanggar prinsip integritas dan profesionalitas serta berkepastian hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf b ayat (3) huruf a, Pasal 7, Pasal 11 juncto Pasal 15 Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum," kata Harjono menambahkan.


Dalam Perkara Nomor 171/DKPP-PKE-VII/2018, DKPP menilai langkah Reinhard Gobai menolak untuk menetapkan Hans Magal dan Abdul Muis sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 adalah tindakan yang tepat dan dapat dibenarkan secara hukum maupun etika.


Pengambilan Keputusan oleh KPU Kabupaten Mimika sesuai Berita Acara Nomor 38/Pl.03.1-BA/9109/KPU-Kab/V/2018, Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 19/HK.03.1.Kpt/9109/KPU-KAB/V/2018, dan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 20/HK.03.1.Kpt/9109/KPUKAB/V/2018 tidak berkepastian hukum.


DKPP menilai, Ocepina Magal, Derek Mote, dan Yoe Luis Rumakewi telah mengabaikan prinsip integritas, profesionalitas dan berkepastian hukum.


"Ketiga komisioner ini terbukti melanggar prinsip integritas dan profesionalitas serta berkepastian hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf b ayat (3) huruf a, Pasal 7, Pasal 11 juncto Pasal 15 Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum," ujar Harjono membacakan keputusan DKPP.

 

Panwas Kabupaten Mimika Melanggar Prinsip Kepastian Hukum dan Profesional


Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Mimika mengakui terjadinya kesalahan dalam penulisan tanggal dan bulan pembacaan Putusan Penyelesaian Sengketa Nomor 02/PS/PWSL.MMK.33.10/II/2018. Seharusnya tertulis hari Senin (5/3/2018) tetapi dalam dokumen Putusan tertulis hari Senin (6/2/2018).


Kelalaian dalam penulisan tanggal dan bulan pembacaan putusan dengan alasan terdapat tiga permohonan sengketa yang harus diputus secara bersamaan merupakan bentuk ketidakprofesionalan anggota Panwas Kabupaten Mimika.
"Mengingat rezim waktu dan tempat dalam tahapan pemilihan merupakan suatu yang sangat fundamental mengenai timbul dan hilangnya hak dan kewajiban calon peserta, peserta dan penyelenggara pemilu," kata Harjono dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 142.


Kesalahan penanggalan ini membuat jarak waktu mundur selama kurang lebih sekitar 27 hari. "Beruntung pengajuan gugatan sengketa ke PTTUN tidak dibatasi waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang," katanya.


Selain itu amar putusan yang dibuat komisioner Panwas Mimika yang membatalkan Keputusan KPUD Mimika Nomor 05/HK.03.1-Kpt/9109/KPU-Kab/II/2018 dan memerintahkan kepada komisioner KPUD Mimika memverifikasi ulang keabsahan ijazah SMP Pengadu melalui laboratorium forensik.


"Ini menunjukkan ketidakprofesionalan anggota Panwas Mimika yang tidak memahami secara utuh ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menentukan syarat pendidikan untuk dapat menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati paling rendah sekolah lanjutan atas atau sederajat," ujar Harjono.


Keputusan Panwas turut memperpanjang perjuangan Pengadu untuk memperoleh kepastian hukum atas haknya untuk dapat menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.


"Komisioner Panwas Mimika terbukti melanggar prinsip kepastian hukum dan prinsip profesional Pasal 11 huruf c dan huruf d juncto Pasal 15 huruf e, dan huruf f Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu," ujar Harjono dalam pembacaan pertimbangan hukum Putusan DKPP yang ditandatangani oleh anggota DKPP Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salamm, dan Ida Budhiati.


DKPP dalam putusannya memerintahkan agar putusan ini dilaksanakan dalam tenggat waktu 7 hari untuk dilaksanakan.

Dibaca 32 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.