Hakim MK Profesional dan Memiliki Integritas | Pasific Pos.com

| 16 November, 2018 |

Hakim MK Profesional dan Memiliki Integritas

Headline Written by  Minggu, 09 September 2018 23:14 font size decrease font size increase font size 0
Rate this item
(0 votes)

 

"Terkait Putusan Sengketa Pilkada Mimika"

 

Jayapura, - Gunjang ganjing pemilihan kepala daerah (pilkada) Mimika belum juga usai. Proses masih terus bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pada pekan lalu tepatnya 3 September 2018 dalam sidang pembuktian alat bukti di Mahkamah Konstitusi yang melibatkan lima pasangan independen sebagai pemohon, KPU Mimika sebagai termohon dan pasangan Omtob sebagai pihak terkait.


Namun sangat disayangkan, di beberapa media ada berita yang mempertanyakan kredibilitas dan konsistensi para hakim MK dalam membuat keputusan pada 17 September nanti. Bahkan ada yang mulai berani menyatakan jika pihaknya kalah, maka bisa jadi dikarenakan adannya permainan kotor yang dilakukan oleh pihak pemenang. Hal ini tentu berdampak buruk bagi opini masyarakat, dalam proses pembelajaran dan penegakan hukum (law enfircement).


Kuasa Hukum Tim Omtob (Eltinus Omaleng - Jhon Rettob), Marvey Dangeubun SH.MH, Sabtu (8/9) malam mengatakan persepsi ini keliru dan tidak beralasan karena tranparansi persidangan di Mahkamah Konstitusi saat ini berbeda dengan 2013 lalu.


“MK saat ini berbeda dengan dulu. Mungkin dengan pengalaman kelam di MK, pemeriksaan perkara saat ini sangat transparan dan sangat berbeda. Kenapa? karena semua orang bisa nonton secara live proses persidangan . Ini satu hal positif dan sudah pasti persidangan ini ada komisi yudisial mengikuti jalannya persidangan sehingga hakim pasti independen dan tidak memihak. Hakim MK mereka profesional dan transparan dan memiliki integritas,” jelasnya.


Lebih lanjut Marvey Dangeubun mengatakan, MK dalam membuat putusan hukum berdasarkan fakta persidangan sehingga siapapun tidak perlu melakukan justifikasi irasional di media sosial bahwa pendapatnya sama dengan majelis hakim. Apalagi membuat tuduhan yang tidak mendasar terhadap Lembaga peradilan tanpa didukung bukti yg kuat dapat dikalisifisir sebagai tindakan penghinaan terhadap Lembaga Peradilan ( contemp of court).


Ia menjelaskan, satu putusan dalam perkara di semua peradilan umum termasuk MK, hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir, mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, selanjutnya menemukan hukumnya.


“Bagian ini disebut bagian pertimbangan hukun atau tentang hukumnya suatu perkara yakni menampilkan semua fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Barulah menentukan hukumnya, perkara ini akan seperti apa. Jadi untuk saat ini kita tidak bisa menggunakan pandangan kita sendiri untuk menjustifikasi pandangan kita benar sebelum kita melihat apa yang diuraikan majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya,” jelasnya.


Ia meminta kepada semua pihak agar jangan mengambil kesimpulan sendiri sebelum membaca secara lengkap pertimbangan hukum majelis hakim terhadap suatu perkara.


“Kita memasuki ruangan MK saja sangat steril dan tidak semua orang bisa masuk. Majelis hakim MK itu punya integritas. Artinya kita tidak bisa komunikasi secara pribadi. Apalagi Ini sangat prinsipil karena menyangkut kehormatan lembaga peradilan. Kita tidak bisa menduga-duga, saya tidak bisa mengambil pendapat dalam hal ini, tapi bagi saya ini hal yang sulit dilakukan oleh siapapun. MK sudah banyak berbenah diri termasuk hukum acaranya sejak 2013 lalu. Mereka akan menjaga integritas mereka. Tapi kalau ada yang bersuara tentang hal ini, biarkan saja karena itu pandanganya mereka,” ungkapnya.


Marvey Dangeubun SH.MH mengatakan ia sangat optimis dengan putusan MK pada Senin (17/9). Walau demikian ia tetap menghargai dan menghormati asas peradilan yang berlangsung.


“Intinya kita melihat pada putusan saja baru kita bisa mengambil satu kesimpulan. Saya menghargai optimisme pihak pemohon maupun termohon tetapi sebagai pihak terkait, saya sangat optimis untuk hasil nanti. Optimis untuk menang karena kita mampu membantah apa yang dituduhkan kepada kita,” ujarnya.


Ia mengatakan, fakta persidangan beberapa waktu lalu di MK telah menguraikan semuanya dengan sangat jelas. Berbagai tuduhan yang dilayangkan kepada KPU maupun pihak terkait sudah dibuktikan dalam persidangan. Selain itu, dalam putusan pengadilan MK, pertimbangan hakim didasari pada petimbangan hukum yang menguraikan fakta-fakta yang ditunjukan.


“Kita punya saksi dan bukti saling mendukung satu dengan lain. Pembuktian kita cukup sempurna karena kita membantah bahwa sesungguhnya SK itu ada. Ahli juga mengatakan SK KPPS ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini sangat jelas dalam persidangan kemarin dan saya yakin banyak masyarakat Mimika mengetahui bagaimana jalannya sidang kemarin,” jelasnya.


Dikatakan, inti dalam persidangan itu, termohon telah memperlihatkan SK KPPS yang asli di hadapan majelis hakim dan disaksikan oleh kuasa hukum pihak terkait dan kuasa hukum pemohon sehingga dalil para pemohon tentang tidak adanya SK KPPS telah terbantahkan secara sempurna.


Pengacara KPU Mimika, Heru Widodo SH. MHum juga mengatakan hal yang sama. Menurutnya, pernyataan yang tidak mendasar seharusnya dipertimbangkan matang sebelum membuat tuduhan. Apalagi menyangkut legalitas dan keabsahan putusan peradilan.


“Kalau saya yakin di MK tidak akan bisa seperti itu. Kita yakin MK akan memutuskan sesuai dengan alat bukti di persidangan. Mereka tidak bisa dipengerahui oleh pendekatan dari siapapun. Kita juga tidak boleh seenaknya menuduh pihak tertentu melakukan sesuatu tanpa ada bukti permulaan,”tegasnya.


Sidang ketiga kemarin yang dimulai dengan pemeriksaan perkara Nomor 51/PHP.BUP-XVI/2018 paslon Robertus Waropea-Albert Bolang (RnB) dan perkara Nomor 52/PHP.BUP-XVI/2018 dari paslon Wilhelmus Pigai-Athanasius Allo Rafra.


Dalam persidangan itu, majelis hakim menegaskan persoalan yang diperiksa dipersidangan pada pokoknya untuk melihat apakah ada SK KPPS yang asli karena saat sidang pendahuluan yang diajukan KPU pada saat itu, hanya foto kopi SK KPPS yang dilegalisir.


Heru Widodo menjelaskan, pembuktian dalam hukum acara pilkada yang berlaku di MK hampir semua perkara yang diserahkan hanya berupa kopian yang dilegalisir, tidak pernah diminta yang aslinya. Hal ini berbeda dengan perkara perdata di pengadilan negeri.


“Sidang kemarin, Sekretariat KPU menyerahkan SK KPPS yang asli di persidangan dan disaksikan langsung oleh para pemohon, pihak terkait dan KPU. SK asli diserahkan ke persidangan untuk dikonfirmasi. Kami sudah pastikan tidak ada yang berbeda dan semua mengetahui hal ini di persidangan kemarin,” ungkapnya.


Dikatakan, dalam sidang itu, hakim MK juga mempertanyakan bagaimana proses penerbitan SK KPPS. Pihaknya menjelaskan bahwa penerbitannya berawal dari pengajuan nama calon KPPS oleh PPS ke KPU melalui PPD. KPU kemudian membuat draft SK yang ditandatangani masing-masing PPS.


“Jadi PPS-lah yang menandatangani SK KPPS di tingkat kampung dan kelurahan masing-masing. Jadi kalau soal SK KKPS, itu sudah clear dan sudah diserahkan ke MK dan saat ini belum dikembalikan ke Sekretariat KPU. MK masih pinjam aslinya,” jelasnya.


Selain itu, hal-hal lain yang berkaitan dengan pelanggaran yang ditujukan oleh pemohon, menurutnya tidak mampu membuktikan pelanggaran yang terjadi.


“Misalnya tuduhan bahwa ada kotak suara yang dibawah lari, ternyata bukan dibawah lari tapi sesuai pemutakhiran pada Januari terjadi ada perubahan tps dari 7 menjadi 5 di kampung Minabua. C1 dari TPS yang katanya dibawah lari dan tidak ada pencoblosan diajukan sebagai bukti oleh termohon.
Kemudian perintah PSU di dua TPS Kuala Kencana sudah dilakukan pemungutan suara ulang, bahkan saksi pemohon tidak keberatan. Pembuktian lainnya pun sama, tidak mendasar,” katanya.


Walau demikian, Heru Widodo berharap agara apapun isi putusan MK nanti, semua pihak baik pemohon, termohon dan pihak terkait menghormatinya.

Read 118 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.