Dishut Koordinasikan Dugaan Illegal Logging PT NKA ke Pemerintah Pusat | Pasific Pos.com

| 23 January, 2019 |

Dishut Koordinasikan Dugaan Illegal Logging PT NKA ke Pemerintah Pusat

Papua Barat Penulis  Jumat, 07 September 2018 14:11 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Papua Barat masih akan mengkonsultasikan kasus dugaan illegal logging di Km. 14, Kampung Wesiri, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat ke Pemerintah Pusat.

Berdasarkan catatan Tabura Pos, kasus dugaan illegal logging ini dibongkar penyidik Ditreskrimsus Polda Papua Barat yang diduga melibatkan PT NKA, milik seorang pengusaha ternama di Manokwari, Papua Barat, berinisial HA.

Namun setelah menangani kasus tersebut sekitar 6 bulan, penyidik Ditreskrimsus melimpahkan kasus ini ke Dishut Provinsi Papua Barat, tanpa barang bukti. Bahkan dikabarkan, barang bukti yang sempat diamankan di Polda Papua Barat dan mendapat surat penetapan dari Pengadilan Negeri (PN) Manokwari itu, telah dipulangkan ke pemiliknya dengan alasan perawatan.

Kepala Dishut Provinsi Papua Barat, Hendrik F. Runawery membenarkan jika pihaknya sementara masih mengkonsultasikan poersoalan ini ke Pemerintah Pusat.

“Nanti tanggal 5 baru saya balik lagi ke pusat untuk konsultasi, karena waktu itu Pak Dirjen Gakkum tidak ada, jadi nanti saya balik lagi,” kata Runawery kepada Tabura Pos di Kantor DPR Papua Barat usai Rapat Paripurna Pembukaan Pembahasan Raperdasi dan Raperdasus, belum lama ini.

Lanjut Runawery, setelah pihaknya melakukan konsultasi ke Pemerintah Pusat, pihaknya akan kembali berkoordinasi dengan Polda Papua Barat.

“Nanti kita lihat aturan yang ada, kita bisa tangani atau kita kembalikan ke Polda Papua Barat. Dari kita nanti lihat petunjuk dari hasil konsultasi dengan Pemerintah Pusat,” tukas Runawery. [FSM-R1] 

Dibaca 158 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.