Ada Musibah, Istri dan Anak Tak Dapat Hak Waris Pensiun Suami | Pasific Pos.com

| 15 December, 2018 |

Ada Musibah, Istri dan Anak Tak Dapat Hak Waris Pensiun Suami

Papua Barat Penulis  Kamis, 06 September 2018 10:32 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Papua Barat menjalin kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Manokwari, menggelar nikah massal catatan sipil bagi pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat.

Pernikahan massal yang digelar di salah satu gedung hotel di Manokwari, Selasa (4/9), diikuti 26 pasangan suami istri yang terdiri dari PNS, tenaga honor di lingkungan Pemprov Papua Barat, dan masyarakat.

Dua petugas pencatatan sipil Kabupaten Manokwari langsung mengambil sumpah dan janji ke-26 pasangan, diwakili pasangan Frits D. Satia dan Paskalina Kosamah didampingi saksi kedua mempelai.

Ketua DWP Provinsi Papua Barat, Ny. Sulastri Mandacan berharap tahun depan lebih banyak peserta. Sebab, program ini merupakan program rutin yang diadakan DWP setiap tahun.

Lanjut istri dari Sekda Provinsi Papua Barat, Nataniel D. Mandacan ini, selain akta dan sertifikat, peserta nikah massal juga mendapat pengurusan akta kelahiran anak secara gratis jika pasangan telah mempunyai anak.

“Akta kelahiran anak ini sangat penting, terutama untuk pengurusan jaminan kesehatan dan pendidikan ke depan,” tandas Sulastri.

Ia menegaskan, peserta nikah massal ini tidak dibebankan biaya apapun alias gratis, karena biaya telah dialokasikan dari kas DWP Provinsi Papua Barat yang berasal sebagian dibantu dari organisasi kewanitaan di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2018.

“Harapannya apa yang kami laksanakan ini berdampak terhadap kesejahteraan bapak dan ibu sekalian, terutama menyangkut status legal terhadap pengantin wanita dan perlindungan hukum,” ungkapnya.

Sulastri menuturkan, DWP merasa prihantin, banyak kejadian karena belum tercatatnya pernikahan secara legal, maka istri dan anak tidak masuk dalam gaji. Bukan itu saja, sambung Sulastri, termasuk tidak mendapat pelayanan kesehatan di rumah sakit rujukan.

“Yang paling memprihatinkan jika terjadi musibah terhadap suami yang berstatus PNS ini, maka istri dan anak tidak mendapat hak waris berupa pensiun suami. Jangan sampai hal itu terjadi lagi,” tandas Sulastri.

Sementara Sekda Provinsi Papua Barat, Nataniel D. Mandacan mengakui banyak pegawai, apalagi yang golongan II, sudah menikah secara agama, tetapi belum menikah catatan sipil. “Setelah saya lihat ada program DWP, makanya saya katakan ini perlu kita lakukan. Apabila pegawai mengetahui ada rekannya yang belum menikah pencatatan sipil, didata dan kita laksanakan meski itu hanya 20 pasangan,” kata Sekda.

Diutarakan Mandacan, pada 1970-an, tanpa akta nikah tidak masalah dan bisa bersekolah, tetapi sekarang, akta pernikahan, akta kelahiran, dan KTP sangat dibutuhkan dalam setiap pengurusan dokumen. “Ke depan, semua sudah harus pakai akta nikah, akta kelahiran dan surat-surat lain, termasuk e-KTP. Tanpa itu tidak bisa,” ujar Ketua Penasehat DWP Provinsi Papua Barat ini.

Ditambahkannya, untuk pegawai, dengan nikah catatan sipil, maka jatah beras pun bertambah. “Yang sebelumnya hanya 10 kg, nanti tambah jadi 20 kg. Kalau punya 2 anak, jatah setiap bulan 40 kg beras. Itu sudah sejahtera untuk ukuran 4 orang,” papar Sekda.

Tidak hanya beras, Mandacan berharap orang tua proaktif mengurus dokumen kependudukan, sehingga nanti memudahkan anak-anaknya dalam melanjutkan pendidikan.

Dia menegaskan, PNS hanya diperbolehkan memiliki 1 istri, tidak boleh lebih. Para suami, pesan Sekda, harus bertanggung jawab untuk menafkahi istri dan anak. “Jangan berpikir yang macam-macam,” ujar Mandacan. [HEN-R1] 

Dibaca 154 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.