Pemda Kabupaten/Kota se Papua Teken Perjanjian Kerjasama APIP-APH | Pasific Pos.com

| 19 March, 2019 |

Pemda Kabupaten/Kota se Papua Teken Perjanjian Kerjasama APIP-APH

Info Papua Penulis  Selasa, 21 Agustus 2018 03:14 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA,- Pemerintah Provinsi Papua melakukan penandatanganan kerjasama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Sinergitas Aparat Penegak Hukum APIP-APH dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat.

Penandatangan dilakukan juga bersama Kajati, Kajari, Kapolda dan Kapolres di wilayah Provinsi Papua, dan disaksikan langsung oleh Sry Wahyuningsih dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (20/8/2018).


Sri Wahyuningsih dalam sambutannya menjelaskan, penandatanganan kerja sama itu merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Mendagri, Jaksa Agung, dan Kapolri tentang Koordinasi APIP dengan APH terkait pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah ditandatangani 30 November 2017 lalu.


Ditambahkan, melalui kerja sama tersebut diharapkan dapat menyamakan persepsi APIP dan APH pusat dan daerah, khususnya dalam penanganan pengaduan masyarakat yang mengindikasikan adanya korupsi dalam penyelenggarakan pemerintahan daerah.


“Ada beberapa substansi yang telah disepakati, seperti batasan pelaporan yang terindikasi administrasi, yaitu yang tidak ada kerugian keuangan pemerintah daerah, maupun pidana,” bebernya.


Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen, berharap komitmen bersama tersebut dapat untuk mengefektifkan pencegahan berbagai tindak penyimpangan administrasi, tipikor, dan sejenisnya. Dia juga meminta jajaran APIP harus terus berbenah.


“Kita harus berkomitmen untuk bagaimana penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bisa berlangsung dengan baik, tentunya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Papua,” ujar Sekda.


Sekda menambahkan, upaya pencegahan korupsi yang dilakukan tidak akan berhasil tanpa adanya kemauan dan komitmen dari seluruh penyelenggaran pemerintahan daerah, baik dari kepala daerah, DPRD sampai unsur pelaksana. Maka tidak ada cara lain untuk meneguhkan komitmen kita untuk bekerja lebih keras lagi dalam pencegahan korupsi.


“mudahan-mudahan kita semua mampu menjauhkan dari dari praktek-praktek korupsi demi kemajuan dan kesejahteraan seluruh masyarakat yang ada diatas tanah Papua,” tutur Sekda.


Ditempat terpisah, Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Tony Tesar mengatakan, penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) APIP-APH yang sudah ditandatangani bersama ini, tentu kedepan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan dan Polres.


Dengan demikian, pelanggaran adminitrasi maupun temuan yang masih bisa diselesaikan bisa dikerjakan secara bersama-sama.


“kerjasama ini, bagaimana kita bisa mempercepat pelaksanaan pembangunan di daerah dan memantapkan koordinasi dalam melaksanakan tugas, saya berharap dengan penandatanganan perjanjian kerjasama ini antara APIP dan APH dapat lebih bersinergi mencegah korupsi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing," katanya.

Dibaca 299 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.