Komisi II DPR Papua Akan Dorong Perdasus Kampung Adat | Pasific Pos.com

| 25 September, 2018 |

Ketua Komisi II DPR Papua, Herlin Beatrix M. Monim, SE. (Foto Tiara/Pasific Pos) Ketua Komisi II DPR Papua, Herlin Beatrix M. Monim, SE. (Foto Tiara/Pasific Pos)

Komisi II DPR Papua Akan Dorong Perdasus Kampung Adat

Info Papua Penulis  Kamis, 16 Agustus 2018 21:51 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Herlin Monim : Kunjungan ke Meranti Motivasi untuk kami di Papua

 

 

Jayapura, - Ketua Komisi II DPR Papua yang membidangi Perekonomian, Herlin Beatrix M. Monim, SE mengungkapkan, beberapa waktu lalu pihaknya bersama Pemprov Papua berkunjung ke Kabupaten Meranti, Provinsi Riau melihat pengelolaan sagu di daerah itu.

Namun hal tersebut, tak membuat Srikandi Partai NasDem ini kaget ataupun terkejut. Justru itu menjadi motivasi untuk Provinsi Papua.


"Dalam tinjau kami di sana, terlihat hanya berapa kelompok saja yang mengelola sagu. Bahkan hutan yang mereka itu bukan hutan alam yang diberikan oleh Tuhan, mereka punya adalah hutan budidaya juga sagu hasil budidaya. Dan itu pemerintah pusat bisa memberikan perhatian, maka sudah pasti kalau disana ketika mendapat bantuan hampir dua miliar. Namun itu jadi motivasi kami di Papua, " kata Monim sapaan akrabnya ketika ditemui Wartawan di ruang kerjanya, Kamis (16/8/18).


Untuk itu kata Monim, pemerintah harus mendorong melalui pemerintah pusat melalui dana APBN, harus memberikan anggaran khusus dalam memperhatikan pangan lokal di Papua.


Padahal lanjut Monim, hutan yang dimiliki kabupaten Meranti itu tidak sampai 1000 Hektar, namun di Papua memiliki hutan sagu terbesar di dunia. Itu berarti perhatian pemerintah pusat akan lebih kepada Papua.


"Jadi hal yang perlu kita lakukan, yaitu pertama mendorong untuk penganggaran khusus menangani masalah sagu di Papua, bagaimana kita memproduksi, tapi bukan saja memproruksi tapi mengelola serta melakukan pembinaan mulai kepada masyarakat petani sampai pada hasil produksi dan pemasarannya," jelasnya.


Bersama dengan pemerintah juga SKPD terkait, kata Monim, maka sakarang ini yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana supaya masyarakat pemilik tanah ulayat ini terlibat langsung dalam pengelolaan Pangan lokal ini.


Meskipun ujar Monim, masyarakat punya pangan lokal, punya tanah, punya hak ulayat, dan punya hasil, tetapi masih terkendala dalam hal pemasaran yang juga harus ikut terlibat. dan juga perdasus.


Untuk itu tandas Monim,, DPR Papua melalui Komisi II juga akan mendorong Perdasus kampung adat dan perdasus tentang masyarakat hukum adat.


"Ini harus kita dorong dulu, sebagai pagar yang membentengi masyarakat untuk bisa bersama-sama terlibat langsung dalam membangun pangan lokal ini," jelasnya.


Dikatakan, ketika masyarakat adat diberikan ruang dalam suatu proses pembangunan, saya pikir ini tidak ada palang-memalang lagi.


"Maka ini bentuk dari suatu proteksi kita, sebagai bentuk perhatian kita dan bagaimana perlindungan terhadap masyarakat melalui perdasus ini. Kita dorong dan kita terus upayakan, supaya di tahun ini perdasus kampung adat termasuk perdasus hukum adat ini untuk bisa di gulirkan dan kita sahkan menjadi perdasus di Pemrov Papua," paparnya.


Terkait pangan lokal ini lanjutnya, pasti ceritanya akan berkelanjutan karena masyarakat membutuhkan aksi dari pemerintah.


Bahkan kata Herlin Monim, Pemerintah dibawa kepemimpinan bapak Lukas Enembe - Klemen Tinal, sejauh ini sudah membuat surat edaran untuk memproteksi pangan lokal. Itu arrtinya pemasarannya jelas,


"Misalnya pembeintahuan kepada seluruh hotel-hotel harus menyediakan pangan lokal sebagai bahan konsumsi," ucapnya.


Dengan demikan, ngan demikian masyarakat dapat menilai ada perhatian dari pemerintah, maka masyarakat atau petani bisa termotivasi, dalam meningkatkan nilai jual hasil pangan tersebut karena pemasaran jelas.


"Sehingga lima tahun mendatang kita melihat hasil yang nyata, tidak lagi semua SKPD merencanakan, kita fokus tiap SKPD. Fokuskan pada produk unggulan sagu, yakni di Kabupaten Jayapura," ujarnya.


Hanya saja kata legislator Papua itu, dibutuhkan anggaran yang cukup besar, terutama dalam APBN untuk membiayai semua itu.


Untuk bisa petani sagu ini berkembang dan petani bisa merasakan dampak dan manfaat nilai ekonomis, maka pemerintah harus membackuap itu.


"Membackuap itu tidak cukup hanya menggunakan anggaran pemerintah provinsi, karena kita punya hutan sagu yang begitu luas.


Monim menambahkan, kita bisa mulai dengan industri-industri keceli dulu, setelah itu, kita akan berkembang menjadi indutri yang besar. Tetapi harus didukung dengan sarana dan fasilitas untuk industri kecil juga butuh anggaran yang besar.


"Kendalanya harga disana beda dengan harga disini. Sehingga itu yang membedakan. Namun kita perlu ada regulasi yang menjadi pagar dan benteng dengan membangun industri yang kecil," tutup Herlin Monim. (Tiara)

Dibaca 84 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.