DPR Papua Dukung Penutupan Tambang Ilegal di Korowai | Pasific Pos.com

| 21 October, 2018 |

Laurenzius Kadepa bersama Kapolda Papua Irjen Boy Rafli Amar beserta Pdt.  Lipiyus Biniluk saat foto Bersama di dalam Helicopter. Laurenzius Kadepa bersama Kapolda Papua Irjen Boy Rafli Amar beserta Pdt. Lipiyus Biniluk saat foto Bersama di dalam Helicopter.

DPR Papua Dukung Penutupan Tambang Ilegal di Korowai

Sosial & Politik Penulis  Jumat, 10 Agustus 2018 21:31 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

 

Jayapura, - DPR Papua mendukung langkah pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Penjabat Gubernu Papua, Sodarmo untuk menutup penambangan emas illegal di Korowai termasuk di daerah lain di Papua.

Bahkan Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzius Kadepa mengapresiasi sikap tegas dari Pak Sodarmo selaku pemimpin di Papua, Pangdam XVII/Cenderawasih dan Kapolda Papua.


Sebelumnya, Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo bersama rombongan Forkompinda Papua, diantaranya Pangdam XVII/Cenderawasih, Kapolda Papua bersama sejumlah anggota DPR Papua meninjau langsung ke lokasi penambangan emas ilegal di Korowai, Jumat (10/8).

"Saya apresiasi dan hormat kepada Penjabat Gubernur Papua, Pangdam XVII/Cenderawasih dan Kapolda Papua yang sudah ambil sikap tegas ini,“ tegas Kadepa kepada Pasific Pos lewat pesan singkatnya.


Kadepa yang juga ikut dalam kunjungan ke Korowai ini, menilai keputusan untuk menutup pendulangan ilegal di Korowai maupun daerah lain di Papua ini, merupakan sikap bijaksana yang diambil pemimpin.


Untuk itu, legislator Papua ini mengajak semua pihak untuk mendukung langkah dan kebijakan Penjabat Gubernur Papua, Pangdam XVII/Cenderawasih dan Kapolda Papua, guna mewujudkan tujuan mulia tersebut.

Diakui Kadepa, ia sangat prihatin setelah melihat langsung kondisi yang terjadi lapangan (Korowai ), sehingga DPRP sangat mendukung langkah pemerintah Provinsi Papua menutup aktivitas penambangan ilegal.

“Jadi, bapak penjabat gubernur secara tegas telah menyatakan dihadapan masyarakat bahwa pendulangan ilegal di Korowai dan di wilayah lainnya di Papua, terhitung Jumat kemarin, ditutup,“ tandas Kadepa mengutip pernyataan penjabat gubernur.

Bahkan, kata Kadepa, pernyataan Pangdam XVII/Cenderawasih juga mendukung Pemprov Papua, karena hampir semua usaha pertambangan yang sedang beroperasi di Provinsi Papua adalah ilegal karena tidak memiliki ijin.


Menurutnya, penutupan itu, sesuai dengan apa yang menjadi harapan warga Papua agar perusahaan ilegal itu di tutup.


"Termasuk mereka pendatang ilegal yang masuk ke lokasi pendulangan ilegal dengan menggunakan helicopter, itu juga harus di tutup, " tandas Kadepa. (TIARA)

Dibaca 297 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.