Dewan Minta, Semua Investasi di Papua Harus Libatkan Masyarakat Adat | Pasific Pos.com

| 16 August, 2018 |

Wakil Ketua II DPR Papua,  Fernando Yansen Tinal,  BA (foto Tiara/Pasific Pos). Wakil Ketua II DPR Papua, Fernando Yansen Tinal, BA (foto Tiara/Pasific Pos).

Dewan Minta, Semua Investasi di Papua Harus Libatkan Masyarakat Adat

Sosial & Politik Penulis  Jumat, 10 Agustus 2018 21:24 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

 

Jayapura, - Wakil Ketua II DPR Papua, Fernando Yansen Tinal, BA mengatakan, semua investasi di Papua harus melibatkan masyarakat adat dalam setiap pembahasannya.

Bahkan kata Yansen Tinal, apa yang disampaikan pendemo itu merupakan tuntutan yang baik dan merupakan bagian dari pada aspirasi kelompok masyarakat.


"Tuntutan itu hanya salah satunya. Tapi terlepas dari itu, poin yang kami tangkap adalah permintaan atau menuntut bagaimana supaya ada keterbukaan, transparansi dan keterlibatan yang lebih besar dari pada orang asli Papua sebagai pemilik hak ulayat ," ujar Yansen Tinal kepada Pasific Pos di ruang kerjanya, Jumat (10/8).


Apalagi kata Politisi Partai Golkar ini, Freeport ini adalah salah satu garis besar dan pintu masuk. Sehingga orang asli Papua sebagai pemilik hak ulayat harus di perhatikan dan dilibatkan.


"Tapi ini sebenrnya menyangkut teknis hal-hal yang lain juga, termasuk perusahaan-perusahaan lain, seperti yang disampaikan tentang loging, dan perusahaan kayu lainnya," kata Yansen Tinal.


Menurut Yansen Tinal, ini sebenarnya masalah yang lebih besar dan sebuah pintu masuk membuka ruangan baru untuk diskusi diantara semua pemangku kepentingan sehingga ada solusi yang baik untuk semua pihak terkait.


"Khusunya keberpihakan kepada masyarakat adat asli pemilik hak ulayat di Tanah Papua, yang tidak pernah menjadi bagian dari pada diskusi yang dilakukan pada saat ini," ujarnya.


Bahkan, keterlibatan masyarakat adat kata Yansen Tinal, merupakan salah satu tuntutan kini.


Untuk itu, pihaknya akan menindaklanjuti hal ini, dengan membentuk Pansus. Dimana pansus tidak hanya membahas soal Freeport saja, tapi juga untuk meneliti dan menelisik hal apa saja selama ini, yang menjadi ketimpangan atau kekurangan dalam negosiasi.


"Jadi, bukan hanya PT Freeport saja tapi juga mungkin ada hal lain dalam pengembangan ekonomi. Dimana masyarakat adat Papua sebagai pemilik hak ulayat selalu terabaikan atau ditinggalkan terus," tutup legislator dari daerah penilihan Mimika ini. (TIARA)

Dibaca 61 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.