MK : LMA Lapago Tidak Memiliki Legalitas | Pasific Pos.com

| 21 October, 2018 |

MK : LMA Lapago Tidak Memiliki Legalitas

Headline Penulis  Jumat, 10 Agustus 2018 21:00 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jakarta, - Mahkamah Konstitusi menolak gugatan yang diajukan oleh Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Lapago dalam sidang pada Jumat (10/8) di Jakarta.
Gugatan LMA Lapago diajukan terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 di kabupaten Puncak , propinsi Papua.

Lembaga Masyarakat Adat Kerukunan Masyarakat Pegunungan Tengah Lapago, yang diwakili Paus Kagoya, S.IP. dan Alfius Tabuni, SE dinilai tidak mempunyai legalitas atau kapasitas karena pemohon bukanlah lembaga pemantau pemilihan dalam negeri.


Dalam amar putusan dinyatakan pemohon tidak berbadan hukum sebagaimana penjelasan kuasa hukum pada sidang sebelumnya (27/7).


Hakim juga menegaskan bahwa pemohon tidak terdaftar di KPU RI atau KPU propinsi Papua ataupun KPU kabupaten Puncak.


Sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) huruf e peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2017 tentang pedoman beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan satu Pasangan Calon (selanjutnya disebut “PMK No.7 / 2017”) menyatakan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara kepada Mahkamah Konstitusi dapat diajukan oleh “Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.


"Karena tidak terdaftar, dengan demikian pemohon tidak mempunyai kedudukan Hukum (Legal Staanding) dalam perkara ini," ujar Majelis Hakim saat membaca putusan.


LMA Lapago Tidak Terdaftar Sebagai Pemantau


Pasal 1 angka 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, yang menyatakan, ”Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan pemantauan Pemilihan.


Pasal 30 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, yang menyatakan, “Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut, terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.


Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Dengan Satu Pasangan Calon, yang menyatakan, ”Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati”.


Dengan demikian, legalitas Pemohon sebagai pemantau pemilihan haruslah terdaftar di pemerintah dan terakreditasi di KPU.


Sementara itu status LMA Lapago sebagai Pemohon bukanlah tim pemantau sebab tidak terakreditasi sesuai aturan yang berlaku.


Jumlah Selisih Suara Tidak Memenuhi Aturan


Dikarenakan paslon pada pilkada Puncak adalah calon tunggal maka, jumlah perbedaan perolehan suara antara tidak setuju dengan suara setuju (paslon) adalah paling banyak 2% x 158.340 suara (total suara sah) = 3.166 suara.


Perolehan suara tidak setuju adalah 14.813 suara, sedangkan perolehan suara setuju adalah 143.527 (143.527 suara setuju – 14.813 suara tidak setuju) = 128.714 suara (81%) sehingga lebih dari 3.166 suara.


Karena selisih tidak memenuhi syarat sesuai aturan maka gugatan pemohon tidak dapat dilanjutkan.


Sidang pada Mahkamah Konstitusi yang digelar Jumat siang ini dipimpin oleh Anwar Usman bersama 8 anggota lainnya, Aswanto, Arief Hidayat , Maria Farida Indrati , Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna , Manahan MP Sitompul , Saldi Isra, Wahiduddin Adams dengan panitera pengganti Saiful Anwar.

Dibaca 92 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.