Lukmen Siap Dilantik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi | Pasific Pos.com

| 16 August, 2018 |

Lukmen Siap Dilantik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Headline Penulis  Kamis, 09 Agustus 2018 21:14 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(2 voting)

Jakarta, Mahkamah Konstitusi dalam putusan selanya menyatakan menolak gugatan yang diajukan oleh pasangan calon nomor dua pada pemilihan kepala daerah (pilkada) propinsi Papua. Paslon nomor urut dua adalah Jhon Wempi Wetipo - Habel Melkias Suwae.

Mahkamah konstitusi dalam sidang yang digelar Kamis (9/8) dalam amar putusannya menyatakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.


Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Perselisihan Suara


Hakim menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017, syarat selisih suara adalah 1,5 persen.
"Sesuai dengan data kependudukan Provinsi Papua sebanyak 3.207.444 (tiga juta dua ratus tujuh ribu empat ratus empat puluh empat) jiwa, sehingga
berdasarkan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017 maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua," ujar Hakim.


Dikatakan lebih lanjut bahwa merujuk jumlah DPT Provinsi Papua sejumlah 3.409.445 DPT atau jika merujuk pada jumlah pemilih yang tercantum dalam DC1-KWK adalah berjumlah 3.447.808. Jika kemudian kita hubungkan dengan jumlah penduduk Provinsi Papua yang sejumlah 3.207.444, maka yang menjadi
pertanyaan adalah mengapa DPT atau jumlah pemilih dalam Pilkada Provinsi Papua jumlahnya melebihi penduduk Provinsi Papua secara keseluruhan?


Berarti patut diduga jumlah pemilih yang tercantum dalam DC1-KWK tersebut adalah “pemilih tak bertuan” dan bahkan bisa dipastikan masyarakat Papua yang tercantum atau ikut dalam pemilihan termasuk pula adalah anak-anak kecil yang tidak memiliki hak pilih.


"Total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua adalah sebesar 2.871.547 (dua juta delapan ratus tujuh puluh satu lima ratus empat puluh tujuh) suara, sehingga perbedaan perolehan suara sah antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5% x 2.871.547 suara sah = 43.073 (empat puluh tiga ribu tujuh puluh tiga) suara.


"Selisih suara telah melebihi ambang batas sehingga memperhatikan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Mahkamah menyatakan menolak gugatan pemohon," ujar Hakim ketua seraya mengetuk palu sidang.


Sidang ini dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap anggota, Aswanto, Saldi Isra, Manahan M.P Sitompul, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai anggota.

Dibaca 74 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.