MK Tolak Gugatan Paslon Nomor 3 Kabupaten Deiyai | Pasific Pos.com

| 16 November, 2018 |

MK Tolak Gugatan Paslon Nomor 3 Kabupaten Deiyai

Papua Tengah Written by  Kamis, 09 Agustus 2018 21:10 font size decrease font size increase font size 0
Rate this item
(2 votes)

Jakarta, - Mahkamah Konstitusi dalam putusan selanya memutuskan menolak gugatan yang diajukan oleh pasangan calon nomor 3 pada pemilihan kepala daerah (pilkada) kabupaten Deyai propinsi Papua. Adapun paslon nomor 3 ini atas nama Dance Takimai dan Robert Dewapa.

Putusan ini dijatuhkan pada sidang yang digelar Kamis (9/8) oleh sembilan hakim konstitusi dengan ketua Anwar Usman.


Hakim MK berpendapat bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Deiyai adalah 88.145 (delapan puluh delapan ribu seratus empat puluh lima) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Deiyai. Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 adalah paling banyak 2% x 60.998 suara = 1.219,96 atau dibulatkan menjadi 1.220 suara;


Pada kenyataannya perolehan suara pemohon adalah 16.472 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait, yaitu Pasangan Ateng Edowai, S.Pd.K. dan Hengky Pigai, S.Pt. yang merupakan pasangan calon peraih suara terbanyak, adalah 18.789 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (18.789 suara – 16.472 suara) = 2.317 suara (3,79% atau dibulatkan menjadi 3,8%) suara atau lebih dari 1.220 suara.


" Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.


"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima," ujar ketua majelis Hakim Anwar Usman seraya mengetok palu sidang.


Sidang kali ini dihadiri sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto,I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai anggota.

Read 458 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.