Demo FMPPF Tuntut Freeport Ditutup | Pasific Pos.com

| 16 August, 2018 |

Suasan demo FMPPF. Suasan demo FMPPF.

Demo FMPPF Tuntut Freeport Ditutup

Headline Penulis  Kamis, 09 Agustus 2018 20:59 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(1 Voting)

 

Jayapura, - Bertepatan Hari Pribumi Sedunia, Forum Masyarakat Papua Peduli Freeport (FMPPF) melakukan aksi demo damai secara serentak, baik di Papua dan Papua Barat di Kantor DPR Papua, Kamis (9/8/18), terkait keberadaan PT Freeport Indonesia.

Namun yang unik dari sebagian pendomo ini, mereka mengenakkan pakaian adat Papua.


Dimana, FMPPF menyatakan sikap meminta agar PT Freeport di tutup dan mendesak agar rakyat Papua dilibatkan dalam setiap kesepakatan yang dilakukan pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia saat ini dan dimasa yang akan datang, terutama mengakomodir hak-hak masyarakat pemilik hak ulayat di tembagapura dan porsite.


“Pemerintah Indonesia dan Freeport harus mengakui hak-hak masyarakat adat Papua diatas wilayah pertambangan,“ tegas salah satu tokoh intelektual Seireri, Sam Ayomi, saat membacakan pernyataan sikap FMPPF.


Selain itu, mendesak Freeport memperjelas skema pendanaan CSR yang selama ini diberikan 1 persen. Freeport harus melakukan sistem pengelolaan industri pertambangan yang berlangsung hingga pasca tambang berprespestif terhadap lingkungan.


Tidak hanya itu, lanjutnya, FMPPF juga meminta pemerintah Indonesia dan Freeport memperluas peluang bisnis atau manfaat ekonomi bagi masyarakat asli Papua.


“Pemerintah Indonesia dan Freeport harus memperluas peluang masyarakat asli Papua bekerja di Freeport dan perusahaan kontraktor lainnya,“ ujarnya.


Bahkan pihaknya meminta, pemerintah Indonesia dan Freeport harus memperbesar manfaat fiskal yang akan didapatkan pemerintah daerah. Juga pemerintah Indonesia dan Freeport bersama masyarakat asli Papua membangun kesepahaman sejarah Freeport di atas tanah Papua.


FMPPF juga mendesak Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), DPR Papua dan DPR Papua Barat untuk segera membentuk pansus dalam rangka mengevaluasi seluruh investasi nasional dan internasional di Tanah Papua, terutama Freeport di Timika dan Petrolium di Sorong.


"Kami juga mendesak kepada Gubernur Papua dan Papua Barat agar segera menindak aktivitas ilegal logging dan ilegal maining di Papua dan Papua Barat. Selain itu, jika tidak diperhatikan, kami mendesak agar Freeport ditutup,“ tegasnya


Ketua FMPPF, Semuel Tabuni menambahkan, jika keseluruhan aksi ini, rakyat Papua menuntut keadilan sosial, dimana orang Papua adalah warga negara yang harus dilindungi dan diberdayakan.


“Tidak hanya sumber - sumber keuangan dari pusat, tapi yang lebih penting adalah kita ada UU Otsus, yang sudah memberikan kewenangan untuk memanfaatkan semua sumber-sumber daya yang ada di tanah ini untuk menyiapkan orang Papua menjadi tuan di negeri sendiri,“ ucapnya.


Menanggapi aspirasi itu, Wakil Ketua II DPR Papua, Fernando AY Tinal, BA mengaku siap untuk menindaklanjuti dengan membentuk pansus dalam waktu dekat ini.


"Kami sudah terima dengan baik dan tentunya kami akan tindaklanjuti bahwa hari Senin minggu depan, kami akan lakukan rapat bamus untuk mendiskusikan bersama semua anggota DPR Papua untuk membentuk pansus dan dapat bekerja secepatnya,“ kata Fernando Tinal.


Dijelaskannya, Pansus bukan hanya membahas Freeport saja, tapi untuk meneliti dan menelisik hal-hal apa saja selama ini yang menjadi ketimpangan atau kekurangan dalam hal negosiasi, bukan hanya PT Freeport tapi mungkin ada hal-hal lain dalam pengembangan ekonomi dimana mungkin masyarakat adat Papua sebagai pemilik hak ulayat selalu terabaikan atau ditinggalkan terus.


Namun pun mengakui, sebelumnya sudah ada pansus Freeport, namun pansus yang akan dibentuk nanti akan lebih detail lagi, bukan hanya disvestasi saham Freeport, tetapi pemetaans etiap kewenangan termasuk pengaturan pajak, perekonomian, hak ulayat dan lainnya.


“Itu nanti akan di bahas lebih jauh dalam pansus itu. Karena pansus itu nanti akan berjalan beberapa bulan kedepan, sampai ada keputusan nah disitulah akan dilibatkan semua ilmiah, pakar-pakar, tokoh masyarakat, tokoh adat tokoh perempuan, tokoh agama, tokoh pemuda dan LSM, sehingga semua terakomodir,“ terangnya.


Apakah semua pemilik hak ulayat akan dilibatkan? Fernando Tinal menambahkan, jika hal itu akan didiskusikan lebih lanjut dan itu akan membuka pintu ke depannya, termasuk melibatkan Suku Amungme dan Kamoro dan suku kekerabatan lainnya.


Politisi Partai Golkar ini menambahkan, jika aksi itu memang tidak lepas keterlibatan rakyat Papua dan menuntut keterbukaan dan transparansi yang lebih besar sebagai pemilik hak ulayat.


"Sebab, sejak Freeport masuk tahun 1967 hingga saat ini, terkait disvestasi dan perpanjangan kontrak karya dan lainnya tidak melibatkan komponen masyarakat adat pemilik ulayat tempat Freeport beroperasi," bebernya. ( TIARA)

Dibaca 58 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.