Penduduk Perbatasan Perlu Diverifikasi | Pasific Pos.com

| 18 March, 2019 |

Kepala Biro Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Papua, Suzana Wanggai. Kepala Biro Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Papua, Suzana Wanggai.

Penduduk Perbatasan Perlu Diverifikasi

Lintas Daerah Penulis  Rabu, 08 Agustus 2018 19:04 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura,- Masih banyak warga Papua-Indonesia yang hidupnya selalu berpindah-pindah di wilayah perbatasan. Untuk itu, diperlukan kerjasama semua pihak guna melakukan verifikasi dengan turun langsung di lapangan.

Hal itu disampaikan Kepala Biro Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Papua, Suzana Wanggai, kepada wartawan di Jayapura, Rabu (8/8/2018).


Suzana mengatakan, sepanjang perbatasan negara pasti ada ditemui penduduk seperti itu, karena perbatasan yang ada saat ini tidak seperti daerah lain yang dipagari dan diberi tanda.


"Di Papua batas yang ada hanya ditandai dengan garis bayangan. Artinya tidak ada batasan fisik seperti gunung, atau sungai. Jadi kalau di kabupaten terdapat masyarakat kita yang selalu berpindah-pindah atau mengetahui tinggal di wilayah mana, itu memang ada," katanya.


Masalah ini, katanya, bukan pembiaran dari pemerintah Papua maupun Indonesia, tetapi ada masyarakat yang membuat pemukiman baru dan dalam penanganan, pemerintah harus hati-hati terhadap garis batas.


"Jadi keberadaan mereka bukan tidak diakui oleh pemerintah. Jadi perlu verifikasi mendalam terkait keberadaan mereka tepatnya dimana. Kalau memang di PNG dan mereka warga negara Indonesia, berarti harus kembali ke Indonesia, begitu sebaliknya," ujarnya.


"Kalau memang nantinya ada di wilayah PNG, berarti harus ada join verifikasi bersama. Artinya pemerintah Indonesia dengan PNG turun ke lapangan melihat kondisi itu," sambungnya.


Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Keerom, Papua Sucahyo Agung menjelaskan, di Distrik Yaffi ada terdapat wilayah tak bertuan yang luas daerahnya sekitar 2000 kilometer persegi (km²).


"Kalau ditanya mereka mengaku orang Indonesia, tapi memang dulunya mereka adalah warga negara kita, namun karena ada operasi militer pada tahun 80 an, mereka lari ke daerah tersebut dan menetap," kata Sucahyo.


Disamping ketidakjelasan wilayah tersebut, ujar ia, sering terdapat peredaran miras oplosan dan ganja yang sangat sering dilakukan masyarakat setempat. Bahkan kata ia, TNI tidak berani mengambil tindakan dengan keluar dari titik koordinat batas Indonesia, begitu juga dengan pihak Papua Nugini (PNG).

Dibaca 148 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.