Pilpres 2019 Terancam Diboikot Jika Masalah HAM di Papua Tidak Diselesaikan | Pasific Pos.com

| 16 August, 2018 |

Demo  Mahasiswa Yang tergabung dalam Solidaritas Ratapan Kemanusiaan Alguru di Nduga di Kantor DPR Papua, Kamis (19/7/18). Demo Mahasiswa Yang tergabung dalam Solidaritas Ratapan Kemanusiaan Alguru di Nduga di Kantor DPR Papua, Kamis (19/7/18).

Pilpres 2019 Terancam Diboikot Jika Masalah HAM di Papua Tidak Diselesaikan

Headline Penulis  Kamis, 19 Juli 2018 20:27 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

"Mahasiswa Minta Aparat Ditarik dari Nduga"

 

Jayapura, - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Ratapan Kemanusiaan Alguru di Nduga menggelar demo damai di halaaman kantor DPR Papua, Kamis (19/7/18) siang.

Dalam orasinya, mahasiswa meminta aparat keamanan menarik diri dari Nduga pasca penyerbuan ke kampung Alguru. Pemerintah juga harus bertanggunjawab terhadap korban penembakan warga sipil Alguru.

"Pemerintah segera bertanggung jawab terhadap pemulihan kondisi Keamanan warga sipil di Nduga, "kata
Koordinator aksi, Remes Ubruangge saat menyampaikan orasi dihadapan Ketua DPR Papua, DR. Yunus Wonda SH MH di dampingi beberapa Anggota DPR Papua, masing-masing, Ruben Magai, Nason Utty, Laurenzus Kadepa, Elvis Tabuni, Gerson Soma, Emus Gwijangge, dan Yohanes Ronsumbre juga hadir perwakilan dari Komnas HAM RI, Sandrayati Moniaga SH.

Selain itu, massa juga mendesak, pemerintah segera membuka akses untuk pembentukan Tim Pencari Fakta.
dan segera menarik pasukan non organik dan organik dari Nduga.

Dikatakan, masyarakat hanya ingin hidup di negerinya tanpa teror dan kini masyarakat Alguru berduka.

"Kami akan boikot Pilpres 2019, kalau Presiden Jokowi tidak bisa menyelesaikan masalah pelangggaran HAM yang terjadi di Papua, "tegas salah satu perwakilan mahasiswa STIE Ottow Geisler ketika menyampaikan orasinya.

Dalam pernyataan sikapnya, massa menyampaikan tiga hal yakni, mendesak Jokowi menghentikan operasi militer di Nduga.

Bahkan, massa mendesak presiden mencopot, Kapolri, Kapolda, Pangdam dan Panglima TNI karena dianggap telah melakukan pelanggaran HAM terhadap masyarakat sipil di Nduga.

Kemudian mendesak presdien membuka akses pekerja HAM independen ke Nduga untuk dapat fakta, juga membuka akses bantuan kemanusiaan di Nduga, serta mendesak pemerintah Australia, Inggris, Belanda, dan negara lainnya segera menghentikan bantuan militer kepada TNI/Polri ke Indonesia.

Ketua DPR Papua, Yunus Wonda yang menerima aspirasi mahasiswa didampingi beberapa anggota DPR Papua mengatakan, sejak peristiwa di Nduga pihaknya sudah mengambil sikap dan meminta penarikan semua pasukan di Nduga.

"Kami akan terus mendesak hingga kehidupan masyarakat kembali normal. Kami sudah melakukan apa yang mesti kami lakukan," tandas Yunus Wonda.

Bahkan Yunus Wonda meminta semua pasukan keamanan harus ditarik dari Nduga. Menurutnya, bukan hanya tanggungjawan Anggota DPR Papua utusan Nduga, tapi semua anggota DPR Papua.

"Apa pun alasannya, semua pasukan keamanan harus ditarik dari Nduga, karena disana bukan daerah operasi militer," tegasnya.

Sementara anggota Komnas HAM RI, Sandrayati Moniaga yang hadir menerima demonstrasi menyampaikan turut berduka cita yang mendalam kepada masyarakat yang menjadi korban atas kasus teraebut. Baik korban Nduga maupun korban yang terjadi di daerah lain di Papua.

"Bagi Komnas HAM, semua manusia sama, apakah dia orang Papua atau bukan, bagi kami semua sama.

Menurutnya, masalah seperti ini tidak hanya di Papua, tapi di Aceh, Maluku, Kalimantan dan Jawa juga mengalami hal yang sama. Sampai sekarang ribuan korban belum mendapat keadilan. Sehingga pemeintah bertanggung jawab menyelesaikan masalah ini.

"Kami lembaga independen akan terus mendorong pemerintah menindaklanjuti. Pernyataan dari suadara kami dengar dan kami akan terus sampaikan," kata Sandra.

Lanjut dikatakan, persoalan ini merupakan warisan dari rezim yang lalu. Baik rezim orde baru mauoun rezim-rezim sebelumnya.

Untuk itu, pemerintah dan Presiden Jokowi bertanggungjawan untuk menyelesaikan masalah ini.

"Kami Komnas HAM bukan pemerintah, kami adalah lembaga negara independen yang terus mendorong pemerintah untuk menghormati, melindungi dan menegakkan hak asazi manusia," jelasnya.

Namun ia mengingatkan, setiap masalah harus diselesaikan secara damai tanpa diskirminasi, karena ini bukan masalah agama, atau suku tapi masalah kemanusiaan.

"Perjalanan masih panjang, jadi kita tetap harus jeli siapa kawan dan siapa bukan kawan. Tapi yang lebih penting mari membangun sistem yang adil, siapa pun pemerintahnya," ujar Sandra.

Hanya saja lanjut Sandra, kalau sistimnya tidak adil dan tidak jelas maka penindasan, pembunuhan, serta kekeraaan akan terus berjalan.

Oleh karena itu pihaknya berjanji akan tetap menjalankan tugas untuk mengupayakan kondisi yang lebih baik.

"Kita harus berjuang bersama untuk kondisi yang lebih baik. Mari berjuang dengan damai sesuai ajaran cinta kasih yang diajarkan oleh agama yang kita yakin serta adat kita dan orang tua kita," imbuhnya.

Sementara itu, Anggota Komnas HAM lainnya, Munafrizal Manan juga meminta hentikan kekerasan, karena kekerasan akan melahirkan kekerasan dan tidak akan menyekesaikan masalah.

"Semua jajaran pemerintahan harus mendengarkan baik-baik semua aspiras ini dan mari membuka apa yang terjadi dengan sebenarnya dan sejujur-jujurnya agar keadilan dapat ditegakkan, " tandasnya. (TIARA)

Dibaca 145 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.