PUG di Papua Alami Hambatan | Pasific Pos.com

| 16 August, 2018 |

Asisten Bidang Pemerintah Sekda Papua, Doren Wakerkwa, SH ketika menyampaikan sambutan pada Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi OPD di Kota Jayapura, Rabu (18/7/2018). Asisten Bidang Pemerintah Sekda Papua, Doren Wakerkwa, SH ketika menyampaikan sambutan pada Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi OPD di Kota Jayapura, Rabu (18/7/2018).

PUG di Papua Alami Hambatan

Info Papua Penulis  Kamis, 19 Juli 2018 00:41 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA,- Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo menyatakan bahwa Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Papua masih mengalami berbagai hambatan.

Selain itu, masih rendahnya pemahaman gender serta komitmen Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dalam mengaplikasikan Perencanaan Penggaran yang Responsif Gender (PPRG).

Selain itu, kata Gubernur,  PPRG belum optimalkan dilaksanakan pada setiap SKPD melalui analisa gender kedalam program atau kegiatan berdasarkan data terpilah gender agar pemasalahan, kebutuhan dan aspirasi individu dari berbagai kelompok sosialdapat diakomodasikan kedalam pembiayaan atau pengeluaran dan pemasukan kebijakan.

“jadi kurang tersedianya data terpilah gender pada seluruh SKPD serta terjadinya perubahan nomenklatur dan struktur organisasi berdampak pada pelaksanaan pengarusutamaan gender,” Ungkap penjabat Gubernur dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Bidang Pemerintah Sekda Papua, Doren Wakerkwa, SH pada Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi OPD di Kota Jayapura, Rabu (18/7/2018).

Ia berharap perencanaan dan penyusunan anggaran skpd diharapkan melaksanakan analisa gender dengan melihat dan mendengar permasalahan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang terdiri dari kaum laki-laki, perempuan, anak-anak, lansia dan divable.

“Instrumen penting dalam melakukan analisa adalah pentingnya ketersediaan data terpilah gender serta perlunya penguatan kapasitas bagi para perencanaan program dan penyusun anggaran seperti yang saat ini dilaksanakan,” terangnya.

Salah satu wujud pug adalah adanya pprg, dimana dua proses tersebut

saling terkait dan terintegrasi untuk mengatasi kesenjangan akses, pertisipasi, kontrol dan manfaar dalam pelaksanaan pembangunan antara perempuan dan laki-laki.

“PUG melalui pprg sesuai surat edaran bersama sudah dilakukan di Provinsi Papua melalui pelaksanaan program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender yakni dengan terbentuknya kelompok pug maupun tim teknis analisa anggaran daerah tingkat provinsi dan kabupaten dan kota,” katanya lagi.

Dibaca 53 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.