Penyerapan Anggaran SKPD Bidang Ekonomi Dinilai Masih Rendah | Pasific Pos.com

| 18 October, 2018 |

Ketua Komisi II DPR Papua, Herlin Beatrix M. Monim, SE di dampingi Wakil Ketua Komisi II, Deert Tabuni, Sekretaris Komisi II, Pendis Enumbi dalam acara Panja Perekonomian DPR Papua,  bersama mitra. Ketua Komisi II DPR Papua, Herlin Beatrix M. Monim, SE di dampingi Wakil Ketua Komisi II, Deert Tabuni, Sekretaris Komisi II, Pendis Enumbi dalam acara Panja Perekonomian DPR Papua, bersama mitra.

Penyerapan Anggaran SKPD Bidang Ekonomi Dinilai Masih Rendah

Info Papua Penulis  Selasa, 17 Juli 2018 16:30 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

 

Jayapura, - Dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas DPR, Komisi II DPR Papua bidang Perekonomian, menggelar Panja Perekonomian bersama dengan mitra Komisi II, yang dilaksanakan di Hotel Horison Kota Jayapura, selama tiga hari, sejak Senin - Rabu (19/7/18).

Ketua Komisi II DPR Papua, Herlin Beatrix M. Monim, SE mengatakan, tujuan dilaksanakan rapat ini untuk membicarakan perkembangan perekonomian di Provinsi Papua dalam triwulan ke III tahun 2018 ini. Sehingga mitra terkait mengetahui apa yang menjadi harapan masyarakat.


"Selain itu kita juga mau mendengar secara langsung dari dinas atau SKPD terkait tentang penyerapan anggaran. Ya tentunya kami berharap roda pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan apa yang di harapkan, " kata Beatrix Monim kepada Pasific Pos, usia Raker Panja Perekonomian Komisi II DPR Papua bersama dengan mitra di Jayapura di Hotel Horison, Senin (16/7/18) malam.


Hanya saja ungkap Monim, sampai saat ini proses penyerapan anggaran di Provinsi Papua masih sangat rendah. Makanya lewat pertemuan ini, pihaknya menggelar rapat tersebut untuk mendorong dan ingin mengetahui faktor2 apa saja yang mempengaruhi sehingga penyerapan anggaran masih rendah," jelasnya.


Selain itu lanjutnya, di Provinsi Papua juga masih samgat rendah masuk triwulan III tahun 2018, terutama Dinas Perkebunan dan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua.


"Dan dari dua SKPD ini penyerapan anggarannya baru 40 persen. Harusnya sudah bisa mencapai diatas 50 persen. Nah tetapi sampai saat ini masih 40 persen," bebernya.


Untuk itu, kata Beatrix Monim, Komisi II DPR Papua mendorong dan ingin mengetahui faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga penyerapan anggaran masih rendah.


Lewat pertemaun tertutup ini, Komisi II DPR Papua juga ingin mendengarkan program-program yang langsung dilakukan oleh SKPD bidang ekonomi terutama pemberdayaan ekonomi rakyat, karena bidang ini menjadi sangat penting dan langsung bersentuhan dengan rakyat.


"Untuk pengembangan usaha-usaha ekonomi kerakyatan ini bagaimana programnya yang dijelaskan secara detail dan dilakukan dimana, sehingga dapat diketahui secara rinci;" terangnya.


Untuk itu, lanjutnya, dalam rangka menjalankan tugas fungsi DPRP, maka pihaknya menjalankan tugas Panja Perekonomian bersama dengan mitra.


"Hari ini kami melakukan rapat dengan 2 SKPD dari 12 SKPD dengan tujuan terkait hasil temuan kita di lapangan, baik melalui hearing dialog dan kegiatan lain termasuk kunker ke SKPD yang merupakan aspirasi masyarakat yang perlu kita sampaikan langsung kepada mitra terkait melalui apa yang menjadi harapan masyarakat," jelas Monim sapaan akrabnya.


Apalagi kata Monim, ini sudah masuk triwulan III, sehingga pihaknya ingin mendengar langsung dari SKPD terkait menyangkut penyerapan anggaran.


Menurutnya, anggaran itu ada dana Otsus dan Dana Alokasi Umum. Untuk itu, pihaknya meminta SKPD menyampaikan secara rinci dalam upaya pengawasan agar tepat sasaran.


"Karena selama ini kami sering turun ke masyarakat, dan mereka sampaikan tidak pernah rasakan dana Otsus, dan juga pemerintah kurang memperhatikan masyarakata, terutama dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Itu bisa dijawab dengan melihat langsung.


"Jadi kita mendengar apa yang telah di progrankan, sehingga dengn rapat ini, apakah penting nantinya di dorong dalam sidang perubahan atau tidak, " paparnya.


Oleh karena itu, pihaknya meminta SKPD menyampaikam secara terbuka sehingga ketika pihaknya turun ke lapangan bisa menjelaskan apa yang telah dan akan dilakukan pemerintah.


Pihaknya juga berharap, agar anggaran yang sudah ada, itu bisa digunakan semaksimal mungkin untuk kepetingan rakyat.


"Sebab kalau kita mau bahas anggaran perubahan, maka kita dengarkan dulu penjelasan penyerapan anggaran SKPD. Apakah penting didorong pada anggaran perubahan sehingga anggaran dapat digunakan semaksimal mungkin. Dan tidak dikembalikan, karena sayang masyarakat butuh pembangunan," tandas Beatrix Monim. ( TIARA)

Dibaca 128 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.