Gubernur: Pemekaran Desa Menjadi Kelurahan Tetap Mengacu pada Aturan | Pasific Pos.com

| 16 February, 2019 |

Gubernur: Pemekaran Desa Menjadi Kelurahan Tetap Mengacu pada Aturan

Papua Barat Penulis  Minggu, 08 Juli 2018 00:08 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa kecamatan merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga secara otomatis kelurahan menjadi bagian penting dari perubahan tersebut.

Sehubungan dengan lahirnya UU Desa dan pemberian Dana Desa, saat ini di Papua Barat juga mendapat aspirasi pemekaran desa menjadi kelurahan.

“Untuk hal tersebut, sebagai Gubernur saya tegaskan bahwa untuk usulan-usulan tersebut kami tetap mengacu kepada aturan yang berlaku saat ini,” ujar Gubernur Papua Barat, Domingus Mandacan, melalui Plt Sekda Papua Barat, Jakonias Sawaki pada pembukaan Sosialisasi Peraturan terkait Distrik, Kelurahan, dan Kampung di Hotel Fujita, Manokwari, Jumat (6/7).

Menurut dia, sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka terkait pembetukan distrik, kelurahan, dan desa atau kampung ada persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administrasi.

Hal tersebut, sebut Mandacan, sangat penting untuk diikuti secara seksama oleh peserta sosialisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas pejabat yang membidangi pemerintahan di desa atau kampung sebagai ujung tombak dalam membina, memberdayakan, dan melayani masyarakat di setiap kabupaten/kota di Papua Barat.

Dia juga mengharapkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dapat membagi pengetahuan dan memberi petunjuk teknis terkait tata kelola dan aturan-aturan terbaru menyangkut distrik, kelurahan, desa atau kampung. Dengan begitu, aparatur di kabupaten/kota maupun di provinsi mampu memahami dan mengimplementasikannya pada tugas masing-masing.

“Saya percaya bahwa kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, sehingga kita semua semakin memahami tugas serta mampu dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan secara berkesinambungan karena sasaran pembangunan dimulai dari distrik, kelurahan, dan desa atau kampung,” tukasnya.

Ketua Panitia Sosialisasi Peraturan terkait Distrik, Kelurahan, dan Kampung, Nimrod Idie mengatakan, sosialisasi dilaksanakan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan mendasar kepada aparatur penyelenggara pemerintahan pada tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Selain itu, untuk saling berkomunikasi dan berkonsultasi dalam rangka pembinaan terkait permasalahan pembentukan distrik, kelurahan, dan desa atau kampung bagi aparatur penyelenggara pemerintahan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

“Di samping itu, permasalahan dititikberatkan pada proses penataan distrik, kelurahan dan kampung persiapan karena saat ini usulan pembentukan distrik, kelurahan, dan desa atau kampung persiapan jumlahnya cukup banyak,” ujarnya.

Peserta dalam kegiatan sosialisasi itu sebanyak 50 orang, terdiri atas kabag pemerintahan umum, kabag pemeritahan kampung serta kepala distrik dan lurah masing-masing kabupaten/kota se-Papua Barat. Para peserta akan diberikan materi antara lain UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara khusus dibahas mengenai penataan desa, PP Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan yang secara khusus terkait pembentukan distrik baru, serta persoalan aktual tentang usulan distrik, kelurahan, desa atau kampung.[CR44-R3] 

Dibaca 315 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX