Bank Indonesia Dorong Pemda di Papua Terapkan Transaksi Non Tunai | Pasific Pos.com

| 18 February, 2019 |

Suasana sosialisasi Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) oleh Bank Indonesia di Kota Jayapura. Suasana sosialisasi Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) oleh Bank Indonesia di Kota Jayapura.

Bank Indonesia Dorong Pemda di Papua Terapkan Transaksi Non Tunai

Ekonomi & Bisnis Penulis  Jumat, 29 Jun 2018 18:23 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

 

JAYAPURA – Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua bersama Pemerintah Daerah menyelenggarakan sosialisasi, monitoring dan evaluasi implementasi transaksi non tunai di Provinsi Papua pada Jumat (29/6/2018).

Kegiatan itu dihadiri oleh perwakilan dari sejumlah instansi pemerintahan di Provinsi Papua.


Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua, Joko Supratikto mengatakan, pihaknya mendorong Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota untuk mengimplementasikan transaksi non tunai di lingkungan pemerintahan.


Hal itu, kata Joko, merujuk pada Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 910/1886/SJ dan 910/1887/SJ tanggal 17 April 2017 tentang implementasi transaksi non tunai masing-masing pada pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota.


“Ini adalah ketentuan yang mendasari dan wajib dilakukan oleh Pemda. Batas waktu oleh Pemda menerapkan transaksi non tunai pada 1 Januari 2018, namun hingga Juni ini hanya 6 Pemda yang melaksanakan, “kata Joko.


Pihaknya pun memahami hal itu lantaran kondisi di Papua berbeda dengan daerah lain, selain itu merubah pola transaksi dari tunai ke non tunai butuh waktu dan kesiapan infrastruktur jaringan telekomunikasi dan juga sumber daya manusia yang memadai.


Kepala Sub Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Irayatunisma mengatakan, Pemerintah Pusat menginginkan Pemerintah Provinsi Papua memanggil kepala daerah di masing-masing kabupaten dan kota untuk melakukan evaluasi sebab batas waktu penerapan transaksi non tunai pada 1 Januari 2018.


“Non tunai ini kan tidak harus 100 persen pelaksanaannya, disesuaikan dengan infrastruktur masing-masing daerah, yang terpenting setiap daerah melaksanakan walaupun hanya satu dua transaksi, “papar Irayatunisma.


Mengenai sanksi bagi Pemda yang belum menjalankan transaksi non tunai, Irayatunisma mengaku menjadi kewenangan bagian Pemeriksa.


Irayatunisma menegaskan, pihaknya telah berulangkali memberikan surat peringatan untuk segera melaksanakan intstruksi pusat tersebut, namun apabila belum dilaksanakan, bagian pemeriksa yang akan menanyakan mengapa tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pusat.

Dibaca 195 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.