Raperda PTKSP Untuk Pengendalian Tenaga Kerja Dari Luar Papua Barat | Pasific Pos.com

| 21 October, 2018 |

Raperda PTKSP Untuk Pengendalian Tenaga Kerja Dari Luar Papua Barat

Papua Barat Penulis  Kamis, 28 Jun 2018 16:45 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Ketua DPD Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Provinsi Papua Barat, Yohanes Akwan mengatakan, Raperda tentang Perekrutan Tenaga Kerja Satu Pintu (PTKSP) telah masuk dalam program pembentuk peraturan daerah (Propemperda) DPRD Teluk Bintuni dan akan dibahas di tahun ini.

“Kami cukup terlibat di dalam mendorong Raperda tentang PTKSP ini. Puji Tuhan karena disambut baik dan masuk dalam Propemperda DPRD Teluk Bintuni untuk dibahas tahun ini,” kata Akwan kepada Tabura Pos di ruang kerjanya, Selasa (26/7).

Lebih lanjut, kata Akwan, kalau hari ini masyarakat berteriak untuk membatasi tenaga kerja yang dikirim dari luar daerah ke wilayah Papua Barat, maka solusinya adalah Raperda tentang PTKSP ini.

Kemudian, lanjut dia, turunannya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Provinsi berkaitan dengan perekrutan tenaga kerja satu pintu, maka jauh lebih baik.

Menurut Akwan, Raperda ini sangatlah penting, maka harus dilakukan di setiap kabupaten dan kota, sehingga para pencari kerja (pencaker) yang adalah penduduk di Papua Barat bisa mendapatkan ruang untuk bekerja di dalam perusahan.

“Kalau tidak ada regulasi yang membatasi tenaga kerja dari luar, maka tidak menutup kemungkinan tenaga kerja dari mana saja bisa datang bekerja di Papua Barat dan akan menutup ruang bagi pencaker yang ada di Papua Barat,” kata Akwan.

Dikatakan Akwan, jika regulasi ini segera dilahirkan, maka pencaker dari mana saja bisa masuk tetapi dapat difilter melalui satu pintu. Ini juga, kata dia, dapat menjaga terjadinya perdangangan-perdagangan manusia, dan ini juga dalam ranka pengendalian tenaga kerja.

Misalnya, contoh kasus, terjadi perekrutan tenaga kerja dari luar daerah yang beberapa waktu lalu terjadi di Sorong. “Dimana, ada sekitar 100 orang karyawan yang didatangkan dari Kalimatan sampai Sorong diketahui para ikatan migas Sorong Bintuni dan gembalikan karyawan tersebut ke tempat asalnya,” terang Akwan.

Diutarakan Akwan, jika ada penerimaan tenaga kerja satu pintu, maka secara otomatis akan mengurasi angka pengangguran di daerah dan kemudian meningkatkan pendapat regional bruto di daerah.

Karena, lanjut dia, dengan orang mendapatkan pekerjaan di daerah, maka stabilitas keamanan dapat terjamin, orang dengan penghasilan baik dan tidak melakukan hal-hal yang bersifat stabilitas.

“Saya pikir beberapa raperda yang dilakukan oleh Bapemperda DPRD Teluk Bintuni, misalnya terkait Tanah, Upah, dan Kerja.

Kedepan kita masih membutuhkan pemikiran-pemikiran yang cemerlan untuk melahirkan regulasi-regulasi yang melindungi hak-hak para pekerja di Papua Barat,” jelas Akwan. [FSM] 

Dibaca 168 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.