Formulir C6 Belum Dicetak, Dewan Pertanyakan Kinerja KPU Papua | Pasific Pos.com

| 16 February, 2019 |

Wakil Ketua Komisi V DPR Papua, Maria Duwitau. Wakil Ketua Komisi V DPR Papua, Maria Duwitau.

Formulir C6 Belum Dicetak, Dewan Pertanyakan Kinerja KPU Papua

Sosial & Politik Penulis  Selasa, 26 Jun 2018 11:57 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Maria Duwitau : KPU Papua Harus Bertanggungjawab

 

 

Jayapura, - Waktu pemungutan suara Pilgub Papua tinggal dua hari lagi, yaitu Rabu 27 Juni 2018, namun Formulir C6 dikabarkan belum dicetak dan didistribusikan ke 15 kabupaten di Provinsi Papua dalam pelaksanaan Pilgub Papua tahun 2018.

Hal ini tentunya sangat disayangkan oleh Anggota DPR Papua, Maria Duwitau atas kinerja KPU Provinsi Papua tersebut.


Apalagi kata Maria, pada hari H pencoblosan itu, justru orang menuju ke TPS itu, dan dia akan mendapatkan formulir C6 itu.


“Jadi kalau hari ini, informasi yang beredar bahwa formulir C6 untuk 15 kabupaten itu, belum cetak. Lalu permainan apa lagi yang mau dilakukan oleh KPU Provinsi Papua?,“ tandas Maria Duwitau di DPR Papua kepada Wartawan di ruang Baleg DPR Papua, Senin (25/6/18) kemarin.


Namun pihaknya tetap mempertanyakan kinerja KPU Provinsi Papua yang belum melakukan pencetakan formulir C6 tersebut.


“Ini menjadi pertanyaan kami DPR Papua, karena kami ada di lembaga politik, sehingga kami bertanya terkait hal itu. Kenapa itu bisa terjadi? Permainan apa lagi yang dilakukan teman-teman di KPU Provinsi Papua,“ ketus Wakil Ketua Komisi V DPR Papua ini.


Untuk itu, dengan tegas pihaknya meminta agar KPU Provinsi Papua segera mempertanggungjawabkan akibat dari formulir C6 yang belum dicetak tersebut.


“Ketika terjadi apa-apa, berani nggak mereka mempertanggungjawabkan semua ini?,“ ttegasnya.


Menurut Maria, jika tidak ada formulir C6 tersebut, tentu akan merugikan pemilih karena persyaratan pada pemilihan umum tahun ini, karena ketika pemilih tidak membawa formulir C6 yang datang ke TPS, dianggap tidak sah.


“Dia membawa KTP saja, tanpa formulir C6 pun tidak sah. Tapi kalau dia membawa KTP dan formulir C6 baru dianggap sah dan nanti itu banyak merugikan kandidat,“ jelas mantan komisioner KPU Nduga ini.


Akibat dari pada itu lanjut Maria, partisipasi pemilih dalam Pilgub Papua akan menurun dan banyak surat suara yang tidak dapat dicoblos.


Untuk itu, dengan kejadian seperti ini, Politisi Partai Demokrat ini meminta KPU harus mempertanggungjawabkan dan memastikan bahwa pada 29 kabupaten/kota, formulir C6 itu harus sudah turun ke daerah.


“Kami menunggu itu. Jadi jangan sampai pada hari H-nya, formulir C6 itu tidak ada,“ tekannya.


Harusnya, kata Maria Duwitau, formulir C6 itu sudah harus sampai pada H-3 Pilgub.


“Kami harap KPU menjelaskan terkait informasi formulir C6 untuk 15 kabupaten belum dicetak. Hari Senin ini sudah H-3, tinggal dua hari lagi pencoblosan. Jadi, hari Selasa hari ini, harus sampai di daerah,“ tegasnya.


Maria menambahkan, kalau untuk daerah-daerah yang menggunakan sistem noken, tidak masalah. Tetapi jangan sampai terjadi untuk daerah-daerah perebutan, karena akan merugikan kandidat.


Hanya saja, ketika berita ini diturunkan, dari pihak KPU Provinsi Papua belum memberikan penjelasan terkait hal itu.


Pasalnya, Komisioner KPU Papua, Izak R Hikoyabi ketika dikonfirmasi saat tiba di Kantor KPU Papua terkait hal itu, justru mempertanyakan informasi tersebut darimana? “Itu informasi darimana?,“ kata Izak balik bertanya ke wartawan.


Namun setelah dijawab, jika informasi itu disampaikan anggota DPR Papua, tetapi Isak Hikoyabi enggan menjawab pertanyaan wartawan lalu buru-buru masuk ke ruangan tanpa memberikan penjelasan. (TIARA)

Dibaca 236 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.