Doren Wakerkwa : Saya Bekerja Sesuai Prosedur | Pasific Pos.com

| 22 July, 2018 |

Pjs. Bupati Jayawijaya, Doren Wakerkwa. Pjs. Bupati Jayawijaya, Doren Wakerkwa.

Doren Wakerkwa : Saya Bekerja Sesuai Prosedur

Lintas Daerah Penulis  Jumat, 15 Jun 2018 09:38 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Wamena, Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah aparatur sipil negara (ASN) melaksanakan tugas tugas sesuai prosedur , mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian dikatakan Pjs. Bupati Jayawijaya Doren Wakerkwa dalam keterangan persnya Kamis (14/6) di Wamena.

Lebih lanjut Doren mengatakan berdasarkan asas tersebut dirinya sebagai Pjs. Bupati Jayawijaya tentunya berusaha melaksanakan tugas sebagai penjabat sementara dengan sebaik baiknya terutama dalam penggunaan anggaran.


Pengelolaan APBD 2018 , lanjut Doren sudah ditetapkan dan dianggarkan sesuai kebutuhan daerah yaitu untuk belanja rutin kantor, belanja modal dan belanja pembangunan/publik dan juga bantuan sosial lainnya . "Saya sangat paham postur APBD yang telah ditetapkan pemerintah bersama DPRD Jayawijaya. Setelah saya dilantik pada tanggal 14 Pebruari 2018 sebagai bupati Jayawijaya, saya masuk aktif tanggal 20 Pebruari 2018 dan melaksanakan pemerintahan dan menggunakan anggaran sesuai prosedur," tegas Doren.


Perlu disampaikan bahwa dalam pelaksanaan anggaran daerah harus sesuai proporsi yang ada yaitu Pjs bupati Jayawijaya punya kewenangan menggunakan uang pos KDH untuk menyelenggarakan roda pemerintahan. "Saya Cek anggaran pos bupati ( KDH) Jayawijaya yang telah ditetapkan dalam APBD 2018 berjumlah Rp. 38 Milyar . Dan sebelum saya masuk anggaran yang telah digunakan oleh bupati sebesar 28.700.000.000 (dua puluh delapan milyar tujuh ratus juta rupiah ) dari total anggaran pos KDH berjumlah Rp. 38.700.000.000.00," ujar Doren Wakerkwa.


Doren lebih lanjut mengatakan penjelasan ini perlu diberikan sehubungan adanya berita di salah satu media di Papua pada tanggal 13 Juni yang memuat pernyataan Bupati non aktif Jhon Wempi Wetipo bahwa dirinya sebagai penjabat sementara telah menggunakan uang negara tanpa prosedur.


Dijelaskannya pula sebagai Pjs bupati Jayawijaya dalam menyelenggarakan roda pemerintahan dan menyukseskan Pilkada Bupati dan Gubernur telah menggunakan anggaran pos KDH sebesar Rp. 5.300.000.000 (lima milyar tiga ratus juta rupiah) sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku . "Saya menggunakan pos KDH itupun setelah saya koordinadikan dengan pimpinan tinggi pemerintah di provinsi Papua dan pemerintah pusat," ujarnya.


Dalam penyelesaian pertikaian Woma, Pjs Bupati mengatakan bahwa hari ini forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompimda) telah melalukan rapat dan melakukan negoisasi atas tuntutan keluarga korban kepada pemerintah sebanyak Rp 3 milyar . " Ini bukan kebijakan pemerintah daerah tetapi ini adalah tuntutan masyarakat yang harus dinegosiasikan lalu diseselesaikan dengan masyarakat. Diharapkan dengan adanya penyelesaian ini pemilukada dapat berjalan dengan baik," ujar Doren Wakerkwa.

Dibaca 187 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.