Kontraktor Biak Ancam Demo ke Pemda | Pasific Pos.com

| 20 June, 2018 |

Ketua Lembaga Adat (LMA) Kabupaten Biak Numfor,Yulius Steven Rawar. Ketua Lembaga Adat (LMA) Kabupaten Biak Numfor,Yulius Steven Rawar.

Kontraktor Biak Ancam Demo ke Pemda

Lintas Daerah Penulis  Rabu, 13 Jun 2018 22:58 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura,- Pemerintah Kabupaten Biak Numfor bakal di demo oleh para kontraktor. Penyebabnya adalah tak kunjung dibayarnya proyek yang dikerjakan sejak tahun 2015, 2016 dan 2017 lalu. Ketua Lembaga Adat (LMA) Kabupaten Biak Numfor,Yulius Steven Rawar,  menuntut pemerintah segerah membayar hak-hak mereka.

"Terlepas dari kepentingan politik, saya minta pemerintah segera selesaikan pembayaran hak para kontraktor, apalagi sebagian besar mereka akan merayakan hari raya Idul Fitri,’’ tegas Yulius Rawar, di Jayapura, Rabu (13/6/2018).
Julius mengaku, para kontraktor juga sudah berjanji untuk tidak memilih (golput) di Pilkada 27 Juni nanti. Hal itu sebagai bentuk kekecewaan terhadap Pemda Biak yang selama ini hanya memberikan janji-janji.


Menurut Rawar, kontraktor yang datang mengadu ke LMA puluhan orang dan rata-rata mendapat pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum. Sementara berdasarkan aspirasi yang masuk, hal yang sama juga dialami para kontraktor yang mendapat pekerjaan pada dinas-dinas lainnya.


Oleh karena itu, kami dari LMA berharap dalam waktu dekat pemerintah bisa segera membayar hak-hak para kontraktor
Rawar mengatakan, sebelumnya para kontraktor sudah lebih dulu bertemu dengan pihak Pemda, tapi pemerintah tidak bisa memastikan kapan semua pekerjaan akan dibayar, padahal sebagian besar pekerjaan sudah selesai 100 persen.


"saya minta dengan hormat pemerintah bisa segera menyelesaikan hak-hak para kontraktor. Apalagi kami ketahui anggaran besar ada pada pemerintah, tapi implementasi dilapangan ternyata masih ada masyarakat yang berteriak (mengeluh) tentang hak-hak mereka," katanya.


Sementara Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustofa Kamal membenarkan adanya beberapa kontraktor yang mendatangi Mapolda Papua untuk melaporkan apa yang dialami mereka.


"Meraka datang melapor karena ada berapa pekerjaan beberapa tahun yang lalu masih belum terselesaikan adiminitrasi dan pembayarannya. Untuk itu, saat ini sedang ditangani oleh kriminal khusus (Krimsus) Polda Papua," kata Kamal.
Untuk menindaklanjuti itu, ujar ia, dalam waktu dekat Krimsus akan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, karena semua harus melalui audit berapa persen sudah berjalan dan bagaimana proses kerja, lelang dan sebagainya.


"Prosedur hukum akan dijalankan, karena dari situ akan jelas siapa yang bersalah, siapa tidak. Apakah nantinya apa yang dilakukan penjabat bupati Biak salah atau tidak. Intinya kepolisian hanya menjadi jembatan menuju proses keadilan, jadi kami sedang dalami ini mengingat kejadian ini sudah berapa tahun yang lalu," ujarnya.

Dibaca 99 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

Trending Topik