Jangan Ragukan Nasionalisme Rakyat Mamberamo Tengah | Pasific Pos.com

| 20 June, 2018 |

Jangan Ragukan Nasionalisme Rakyat Mamberamo Tengah

Sosial & Politik Penulis  Rabu, 13 Jun 2018 19:49 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Wamena-Calon Bupati Mamberamo Tengah, R. Ham Pagawak menegaskan jangan pernah meragukan nasionalisme rakyat Mamberamo Tengah terhadap Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal itu disampaikan Calon Bupati Mamberamo Tengah, R. Ham Pagawak didampingi Wakil Calon Bupati Yonas Kenelak menjawab pertanyaan panelis dalam talk show ketiga yang digelar KPU Mamberamo Tengah di gedung Ukimearek Asso Wamena, Selasa (12/6) kemarin.


Dikatakan orang Papua sangat kental dengan nasionalisme.


“Kita orang Papua ini kental dengan Nasionalisme. Buktinya dalam hidup sehari-hari bersahabat dengan orang lain. Membangun salah satu kabupaten atau membangun dalam kabupaten, dalam bekerja itu kita melibatkan semua suku. Itu bukti daripada orang Papua,”kata Ham sapaan akrabnya


Menurut Ham, rasa nasionalisme yang ditunjukan rakyat Mamberamo Tengah dengan menerima program-program dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten tanpa menghalangi.


Ia pun memberikan contoh, ketika pemerintah membangun perkantoran maupun rumah sakit atau sekolah, justru masyarakat memberikan tanahnya tanpa meminta ganti rugi. Yang diminta hanya pemerintah mengganti biaya tanam maupun kebun yang akan dijadikan lokasi pembangunan perkantoran, rumah sakit maupun sekolah.


Tak hanya itu, masyarakat Mamberamo Tengah dengan suka rela memberikan kesempatan kepada saudara-saudara dari luar untuk bekerja maupun berusaha di Kabupaten Mamberamo Tengah.


“Disini juga banyak saudara-saudara dari luar Papua sepeti Jawa, Toraja, Batak, Maluku dan lain-lainn yang menjadi pejabat di Pemda Mamberamo Tengah, dan itu tidak pernah dipersoalkan masyarakat disini,” ujarnya.


“Bicara nasionalisme, Mamberamo Tengah bisa dijadikan rujukan, mereka yang dari luar bisa belajar disini, “ tambahnya.


Ham menuturkan, selama lima tahun pembangunan yang dibuat pemerintah, tidak pernah ada penghalangan di yang dilakukann masyarakat, walaupun disini ada lima suku yang berbeda karakter satu dengan yang lainnya.


Soal Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua, Ham menilai bagaimanapun mereka adalah rakyat Papua yang merupakan bagian dari NKRI sehingga mereka perlu dirangkul.


“Mereka bisa seperti itu mungkin karena ketikdakpuasan selama ini, untuk itu perlu dibuat program lewat Kesbangpol maupun Dispora untuk merangkul mereka,” ucapnya.


Bahkan, dia juga meminta pemerintah pusat untuk memberikan perhatian kepada mereka yang masuk dalam OPM, sebab bagaimanapun mereka adalah orang Papua yang menjadi bagian dari NKRI.


Sinergitas Pusat dan Daerah


Untuk itu jika diberikan kepercayaan lagi memimpin Kabupaten Mamberamo Tengah yang berjuluk The Blue City lima tahun kedepan. Baik Ham maupun Yonas meminta kepada pemerintah pusat, agar dalam program pembangunan daerah jangka menengah dan jangka panjang harus melihat kondisi Papua. Saat ini persoalan yang dihadapi adalah harga barang mahal. Tetapi nilai bantuan dana yang diberikan sangat rendah. Seraya mengambil contoh seperti di Mamteng yang sebelum jalan terbuka, harga semen Rp. 2,1 juta. Namun sekarang setelah jalan terbuka menjadi Rp. 1,1 juta.


“Ini masih sangat mahal dengan APBD kita yang hanya Rp. 900 milyar lebih membangun untuk lima distrik dengan kesulitan yang tinggi. Karakteristik masyarakat yang sangat sulit, semua sulit,”akunya.


Dirinya juga meminta, jika ingin membangun Papua. Maka pemerintah pusat harus betul - betul dan tidak main-main. “Nasionalisme orang Papua sudah tinggi. Terus pemerintah pusat hanya lihat setengah. Di Jawa bisa bangun tol kesana kemari. Bandara tidak ada orang juga dibangun. Sementara contoh kami untuk bandara. Tidak pernah pemerintah pusat bantu,”ucapnya.


Pasangan HANAS ini meminta agar pusat jangan membuat program di Jakarta untuk ke daerah. Akan tetapi harus datang melihat sendiri terlebih dahulu. Seharusnya pusat melihat apa keinginan daerah. Karena kebanyakan mereka hanya mendengar dan bukan melihat. Inilah yang menjadi persoalan.


“Kalau mau datang kesini. Dari kementerian mana datang melihat. Membuktikan bahwa apa yang kita bicara ini benar atau tidak. Supaya dana dikasih kita juga bisa membangun. Jadi dana 5 tahun untuk membangun tidak cukup. 10 tahun saya jamin kami tidak akan mampu untuk membangun. Dengan dana yang hanya Rp. 900 milyar,”akunya.


Tawarkan Solusi


Untuk itu sebagai orang Papua. pasangan ini menawarkan solusi. Bahwa seharusnya pemerintah pusat membuat satu perencanaan khusus. Misalnya tingkat kesulitan di daerah Meepago, Lapago, Animha, Tabi dan Saireri berapa. Maka ini harus dipetakan. Nantinya setelah dipetakan baru pemerintah menurunkan dana.


“Kalau selama ini kan mereka hanya baca dan dengar. Papua tidak bisa dibangun dengan dengar – dengar. Harus dibangun dengan melihat. Ko (Mereka-red) datang sendiri. Bila perlu dari Wamena datang naik mobil atau motor ke Kobakma untuk melihat kesulitannya seperti apa. Tinggal disana selama seminggu. Baru bisa melihat kesulitan disana. Itu baru kita bisa merasakan,”sarannya.


Sebab sebagai negara kepulauan dengan banyak pulau – pulaunya hal inilah yang menjadi resiko. “Jadi kalau Bappenas membuat program hanya dengan standar harga sama. Itu tidak bisa. Siapapun berganti presiden dia tidak akan maju menjawab itu,”ucapnya lagi.


Dirinya menyarankan agar APBD harus ditambah.


Seraya memberikan contoh dalam APBD misalnya Kabupaten Mamberamo Tengah mereka harus datang melihat yang menjadi program pemerintah daerah.


Seperti bangunan yang semi permanen. Dimana di Mamberamo Tengah 1 meter persegi seharga Rp. 21 juta. Sedangkan di Jayapura hanya Rp. 8 juta/meter persegi.


Kemudian satu bangunan paling rendah Rp. 5 milyar. Padahal uang Rp. 5 milyar di Pulau Jawa sudah menjadi beberapa bangunan.


“Makanya kadang pemerintah pusat selalu katakan ini dana banyak yang masuk. Tetapi orang Papua tidak membangun. Dana ini tidak pernah dia taputar. Orang Papua bupati. Dibawahnya pejabatnya pasti semua dari luar. Pengusahanya dari luar. Yang punya kios dari luar. Jadi uang tidak pernah ada disini. Dia kembali masing – masing mau ke Jawa atau Sumatera kha. Jadi uang tidak pernah ada di Papua,”bebernya.


Makanya, kata Ham kalau mau nasionallisme. Maka belajar bagaimana hidup berbudaya yang baik. Maka belajarlah di Papua.

Dibaca 88 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

Trending Topik