Kepala BP3D Mamberamo Raya Dinilai Lakukan Pembohongan Publik | Pasific Pos.com

| 14 August, 2018 |

Elimas Luther Yensenem. Elimas Luther Yensenem.

Kepala BP3D Mamberamo Raya Dinilai Lakukan Pembohongan Publik

Sosial & Politik Penulis  Rabu, 13 Jun 2018 09:06 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura : Merasa namanya disebut-sebut, Elimas Luther Yensenem menilai pernyataan Kepala Badan Perencanaan, Penilitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Mamberamo Raya, Watori Yulius Yoseph, terkait klarifikasinya atas laporan Pemuda Lira dan Gerakan Solidaritas Mahasiswa Mamberamo Raya ke Kejaksaan Tinggi Papua, adalah pembohongan publik.

"tu pembohongan publik. Nama saya telah disebut dengan memberikan laporan yang tidak benar dengan dalih untuk membela diri, sehingga saya merasa tindakan saudara Watori Yulius Yosep adalah tindakan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik,“ tegas Yensenem via telepon selulernya, baru-baru ini.


Untuk itu, Elimas Yensenem pun merasa harus mengklarifikasi dan tanggapan balik atas pernyataan Kepala BP3D Mamberamo Raya tersebut, bahwa pernyataan itu terhadapnya tidak benar.


"Pernyataan itu terhadap saya itu tidak benar, asal bunyi dan terkesan mencari-cari alasan untuk membela diri sehingga hal ini merupakan pembohongan publik, tindakan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik,“ tandasnya.


Untu itu, lanjut Elias Yensenem, dengan data dan bukti yang ia miliki, agar semua menjadi terang benderang, tentunya ia akan meminta pertanggungjawaban terhadap yang bersangkutan denghan proses lebih lanjut kepada pihak berwajib.


Bahkan, Yensenem membeberkan jika Kepala BP3D tidak pernah berkomunikasi dengannya, dan yang bersangkutan tidak pernah punya itikad baik untuk hal itu.


Buktinya, ungkap Yensenem, SK Sekretaris masih ditahan sampai saat ini, sehingga ia tidak bisa melaksanakan tugas karena tidak ada SK itu.


Dan bukan hanya dirinya saja, kata Yensenem, perlakuan sama juga terhadap pejabat eselon III, Jakobus Maniagasi dan pejabat eselon IV, Elkana Iriori bahwa terdapat tindakan tidak menyenangkan dengan tidak menggunakan tenaga mereka yang resmi dilantik oleh Bupati Mamra dan punya SK. Namun, Kepala BP3D mengabaikan mereka dengan dalih akan ada revisi atau perubahan SK.


Padahal, kata Yensemem, Bupati Mamra sendiri telah memerintahkan untuk semua pimpinan SKPD/OPD agar menyerahkan SK itukepada pejabat eselon III dan IV dan juga ditegaskan bahwa tidak ada revisi lagi.


"Justru, pernyataan Bupati Mamra tidak diindahkan oleh Kepala BP3D Mamberamo Raya dan terus melakukan tindakan pembiaran dan dengan seenaknya membawa pejabat dari luar untuk membantu, bahkan sebagian besar tenaga honorer yang selama ini bekerja bertahun-tahun di BP3D dikeluarkan dan dibawa tenaga honorer dari luar,“ bebernya.


Terkait soal pernyataan Watori Yulius Yoseph yang menyingung semua pejabat belum ada ditempat tugas tapi bisa keluarkan dana Rp 7 miliar, belum lagi disebutkan sampai dengan Desember 2017 respek belum masuk, menurut Yensemen, hal itu pernyataan tidak mendasar.


"Mana mungkin semua pejabat belum ada di tempat baru bisa mengeluarkan dana, sementara proses permintaan anggaran ada mekanismenya yaitu melalui pejabat keuangan dan harus diketahui kepala Badan Keuangan dan apa hubungannya permintaan anggaran BP3D dgn respek? Respek dikelola oleh BPMKdan dana Rp 7 miliar itu apa saja? Disamping itu antaraJanuari - Juni 2017. Watori bukan siapa-siapa diMambra, bukan juga PNSMambra, Dia baru dilantik dibulan Juli 2017,“ ungkapnya.


Paranya lagi, ujar Yensenem, yang bersangkutan dengan seenaknya menyatakan semua pejabat belum ada di tempat.


"Ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan asal bunyi dan terkesan tidak paham tentang mekanisme, " keselnya.


Jistru ia (Yensenem) mempertanyakan jika pernyataan itu benar, mengapa saat pemeriksaan oleh BPK RI, justru Kepala BP3D, Watori Y Yospeh tidak hadir.


"Jika memang apa yang dikatakannya itu benar, mengapa pada saat pemeriksaan BPK RI, saudara Watori Y Yosep tidak hadir supaya dapat keterangan sehingga tidak simpang siur. Tetapi yang terjadi pada saat pemeriksaan BPK, saudaraWatori malah menghindar, mungkin karena takut diperiksa sehingga tidak hadir dalam pemeriksaan, bahkan telah dipanggil sebanyak 3 kali, namun tidak hadir juga dengan alasan mengikuti Musrenbang,“ ketusnya.


Padahal, ujarnya, Musrenbangnas telah selesai dan Musrenbang otsus mengalami penundaan sehingga dapat diwakilkan kepada kepala bidang saja dan yang bersangkutan dapat memenuhi panggilan BPK.


"Saya selaku mantan Plt hadir walaupun tidak dipanggil, namun merasa bertanggungjawab untuk memberikan keterangan, karena terhitung Januari – Juni 2017, saya masih menjabat sebagai Plt Kepala BP3D dan bertanggungjawab sebagai pengguna anggaran,“ kata Yensemen.


Kemudian terkait pernyataan Kepala BP3D Watori Y Yoseph, bahwa telah mengeluarkan dana sebesar Rp 800 juta untuk membayar RPJMD yang sudah dikerjakan oleh pihak ketiga dan tinggal dibayar, sehingga uang tersebut dicairkan dan sdr Watori Y.Yosep menyelesaikannya atau menyerahkan dananya melalui Sekda Mambra,Drs Alfons Sesa, MM, (saat itu), Yensenem mempertanyakan apakah sekda adaah pihak ketiga sehingga danya harus diserahkan melalui sekda.


Mestinya, kata Yensenem,dana itu disetor ke rekening pihak ketiga yang melaksanakan kerjasama dengan Pemda Mambra melalui BP3D sesuai MOU dan kontrak kerja karena itu kegiatan BP3D. Namun danaitu diserahkan ke sekda (Drs. Alfons Sesa, MM) dansaudara Watori Y Yosephkatakan tidak makan satu senpun.


"Hal ini dapat diduga bahwaada indikasi penggelapan anggaran. Karena pembayaran jasa pihak ketiga atas penyusunan RPJMD tidak melalui prosedur pembayaran yang benar yaitu ditransfer melalui rekening giro pihak ketiga. Sementara itu dari data DPA 2017 BP3D, tidak ada kegiatan penyusunan RPJMD,“ jelasnya.


Yensemen mangatakan, malah yang ada hanyalah penyusunan RPJPD senilai Rp 1,25 miliar kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Bappenas RI.


"Lalu dana RPJMD diambil dari mana? Karena penyusunan RPJMD berbeda dengan penyusunan RPJPD. Selain itu kegiatan monitoring tahap II yang seharusnya dilaksanakan pada bulan Desember 2017 namun anggarannya telah dikeluarkan pada 8 Agustus 2017 dan tidak jelas, itu digunakan untuk apa?. Akibatnya kegiatan monitoring tahap II tidak pernah dilaksanakan sampai dengan sekarang sudah memasuki bulan Juni 2018 dan dana tersebut telah cair 100 persen,“ terangnya.


Apalagi tambahnya, menurut Yulius Tiranda (bendahara pengeluaran), dana ini sudah dicairkan dan diserahkan kepada Kepala BP3D Mamberamo Raya, Watori Y Yosep dan Keliopas Duwith untuk mengaturnya dan dia sama sekali tidak tahu tentang penggunaan dana tersebut dan tidak ada SPJ-nya serta laporan hasil monev tahap II Tahun 2017 sampai dengan pemeriksaan BPK dilakukan.


Namun pada kesempatan ini, Yensenem juga menyarankan Pemuda LIRA dan Gerakan Mahasiswa Mamberamo Raya agar melaporkan juga Drs Alfons Sesa, MM (Mantan Sekda) untuk penggunaan dana Rp800 juta dan Sdr. Keliopas Duwith atas keterlibatannya untuk dana monev tahap II sebesar Rp 1,334 miliarguna dimintai keterangan. (TIARA)

Dibaca 186 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.