Anggota DPRP 14 Kursi Hearing Publik Dengan Masyarakat Adat | Pasific Pos.com

| 20 June, 2018 |

Anggota DPR Papua 14 Kursi Foto Bersama Usai Hearing Dialog. Anggota DPR Papua 14 Kursi Foto Bersama Usai Hearing Dialog.

Anggota DPRP 14 Kursi Hearing Publik Dengan Masyarakat Adat

Sosial & Politik Penulis  Senin, 04 Jun 2018 13:08 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

 

Jayapura : Lima orang Anggota DPR Papua lewat pengangkatan 14 kursi memggelar hearing publik dengan masyarakat adat, terkait draf Raperdasus masyarakat adat, ynag berlangsung di Kantor Dewan Adat Papua, Kamkey, Abepura, Sabtu (2/6/18).

Kelima anggota 14 Kursi DPR Papua itu diantaranya, John Gobai, Yonas Nusi, Timotius Wakur, Frits Tobo Wakasu, Feri Omaleng.


Menurut John Gobai, hearing publik ini merupakan kegiatan setiap anggota DPR Papua. Oleh karena itu, pihaknya melakukan kegiatan ini karena regulasi draf raperdasus masyarakat adat sudah ia siapkan sebelum masuk ke DPRP.


"Sehingga kami harapkan ada pendapat atau masukan dari masyarakat, Akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh perempuan. Apakah raperdasus ini penting bagi masyarakat adat," kata Gobai.


Apalagi kata Gobay, dari hasl hearing itu diketahui jika hal itu penting, terutama terkait masalah tanah ulayat, hutan dan lainnya.


"Ada yang diambil orang yang tak punya hak. Seperti masalah kayu dari hutan masyarakat adat. Mereka merasa ini memang sebuah kebutuhan," tuturnya.


Jhon Gobay memgungkapkan, pada tahun 2008 lalu pernah ada perdasus nomor 18 dan 23 yang disahkan. Namun perdasus itu hanya bicara masalah hak ulayat dan hutan. Tidak spesifik seperti draf raperdasus yang kini dirancang oleh pihaknya.


"Jadi masyarakat mengharapkan raperdasus ini dapat disahkan dan dilaksanakan sungguh-sungguh. Tidak seperti perdasus sebelumnya," kata Jhon Gobay.


Semebtata itu, hal yang sama dikatakan anggota 14 kursi lainnya, Yonas Nusi memgatakan bahwa, dalam sistem penganggaran terkait Otsus di Papua terkait Otsus, masih menggunakan UU Nomor 23 tentang pemerintahan daerah atau sama dengan wilayah lain di Indonesia.


"Makanya regulasi yang digagas oleh John Gobai ini, coba diberikan masukan untuk disesuaikan dengan UU yang ada. Kita cari kekuatan hukum yang kuat dan tidak multi tafsir saja, sehingga memiliki kekuatan saat didorong lalu disahkan dan diberlakukan," jelas Nusi.


Untuk itu, pihaknya meminta dukungan dewan adat agar mendorong MRP menggelar rapat yang dihadiri semua perwakilan dari wilayah adat di Papua, untuk bagaimana agar dana Otsus ini dipisahkan dengan dana APBD.


Salah satu akademisi yang hadir dalam hearing itu, Marinus Yaung mendukung draf tersebut. Katanya, ini cara untuk mmelindungi wilayah adat.


Hanya saja lanjut Marinus, yang harus diperhatikan, jangan sampai isi perdasus ini multi tafsir. Karena ini menyangkut masyarakat adat. Apakah perdasus dalam bahasa konstektual sudah sesuai dengan wilayah adat di Papua.


Sehingga menurutnya, perlu ada pasal khusus yang mengatur tentang hak atas tanah dan air oleh masyarakat adat.


"Itu harus jelas supaya masyarakat adat juga tahu persis sejauh mana hak atas tanah dan airnya. Kemudian tentang hak masyarakat adat atas hutan. Itu harus khusus," terangnya.


Namun lanjutnya, jangan digabung karena hutan di Papua ini sudah dikapling oleh investor. Kalaupun ini nanti perdasus, tapi dia leg spesialis, sehingga bagaimana drafnya dibahasakan agar tidak mengandung multi tafsir.


Hal yang sama dikatakan perwakilan perempuan, Fien Yarangga, bahwa iini mungkin dalam proses dan ini sudah ada referensi lain termasuk perdasus yang pernah dibuat dan disahkan pada era Barnabas Suebu.


"Tapi sekarang saya bingung mengenai masyarakat adat dan masyarakat hukum adat. Yang saya tangkap dari diskusi-diskusi masyarakat hukum adat, secara norma terikat pada norma-norma yang sifatnya nasional. Jadi saya bayangkan kalau ini tak jelas akan mengecilkan makna apa yang dipahani orang Papua sebagai masyarakat adat," ujar Fien Yarangga.


Bahkan kata Fien,, ini perlu dipertegas karena yang didorong secara nasional adalah masyarakat hukum adat.


Namun, Fien setuju, jangan sampai perdasus itu multitafsir seperti perdasus yang sudah ada.


"Misalnya hak masyarakat adat atas tanah. Yang terkandung di dalamnya juga perlu. Tapi langsung saja tanah dan isi kandunganya," tukasnya.


Begitu juga dengan hutan tambah Fiem, karena nanti investor yang akan berinvestasi mengambil keuntungan dan meninggalkan kesengsaraan.


"Jadi kami juga usul mengenai laut. Karena di Papua juga ada laut yang dibatasi oleh wilayah adat. Senigga ini juga harus diperhatikan dalam perdasus ini. Intinya jangan sampai perdasus ini jadi multi tafsir," ketusnya. (TIARA)

Dibaca 61 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

Trending Topik