Putusan Bawaslu Papua Dinilai Multi Tafsir | Pasific Pos.com

| 18 November, 2018 |

Anggota KPU Provinsi Papua, Tarwinto. Anggota KPU Provinsi Papua, Tarwinto.

Putusan Bawaslu Papua Dinilai Multi Tafsir

Headline Written by  Selasa, 29 Mei 2018 19:26 font size decrease font size increase font size 0
Rate this item
(1 Vote)

JAYAPURA, Anggota KPU Provinsi Papua, Tarwinto menilai putusan Bawaslu Papua dalam sidang musyawarah sengketa pilkada Mimika dengan pemohon pasangan calon Hans Magal-Abdul Muis (HAM) dan termohon KPU Papua dan KPUD Mimika multi tafsir.

Dalam putusan tersebut, disebutkan bahwa permohonan pemohon diterima untuk sebagian dan membatalkan SK Nomor 17 17/HK.03.Kpt/ 9109/KPU-Kab/V/2018 tentang perubahan kedua atas Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 12/HK.03.1-Kpt/ 9109/ KPU-Kab/IV/2018 tertanggal 7 Mei 2018.


Selanjutnya, dalam putusan itu kemudian diperintahkan untuk mengoreksi syarat calon paslon HAM berdasarkan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).


“Putusan itu multi tafsir. Dikatakan mengabulkan sebagian, sebagiannya itu yang mana. Kemudian membatalkan SK Nomor 17 lalu diperintahkan untuk mengoreksi. Lantas kalau SK-nya dibatalkan, apanya yang dikoreksi,” kata Tarwinto melalui telepon selulernya, Senin (28/5/2018).


“Kalau misalnya mau menerima permohonan paslon HAM untuk kembali diakomodir, ya langsung saja menerima permohonan untuk seluruhnya. Tapi kan perintahnya hanya menerima untuk sebagian,” kata Tarwinto menambahkan.


Mengenai perbedaan tafsir “belum pernah menjabat” bupati yang kini menjadi permasalahan, kata Tarwinto, sebenarnya sudah sangat jelas dalam penjelasan KPU RI dan DKPP.


“Putusan kemarin kan (SK Nomor 17) melaksanakan perintah dari 2 lembaga kan, pertama KPU RI dan DKPP. Nah kalau putusan kemarin dianggap salah, ya langsung saja membuat keputusan permohonan diterima atau ditolak, jangan mengambang begitu,” kata Tarwinto.


Sebelumnya, dalam putusan DKPP menguraikan tentang pasal yang dikutip dalam angka (3) surat KPU RI tidak berkaitan dengan frasa “belum pernah menjabat” dalam ketentuan Pasal 7 huruf o UU Nomor 10 Tahun 2016 jo Pasal 4 ayat (1) huruf p Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017.


Menurut DKPP, Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 harus dipahami sebagai ketentuan yang mengatur tentang penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota.


“Dua ketentuan pasal dalam UU yang kemudian dipertegas PKPU tersebut yakni Pasal 7 ayat (2) huruf n dan o pada UU Nomor 10 Tahun 2016 serta Pasal 4 ayat (1) huruf o dan huruf p angka 3 pada PKPU Nomor 15 Tahun 2017 telah memenuhi prinsip hukum lex scripta, lex certa, dan lex stricta, sehingga masing-masingnya telah tertulis dengan jelas, tegas, dan ketat tidak memberikan celah interpretasi,” bunyi penjelasan DKPP dalam putusan DKPP Nomor 34/DKPP-PKE-VII/2018.
Pendapat berbeda disampaikan oleh Robert Masreng, Ahli Bahasa Indonesia dari Universitas Cenderawasih yang dihadirkan paslon HAM sebagai saksi ahli dalam sidang musyawarah sengketa pilkada Mimika. Ia berpendapat bahwa membaca pasal tersebut harus satu kesatuan sehingga yang dikatakan bupati adalah yang pernah menjabat paling singkat selama 2½ tahun.


“Kemungkinan perumusan pasal ini belum selesai. Tapi semangat dari UU kan sudah jelas untuk membatasi agar yang sudah pernah menjabat 2 periode agar tidak maju lagi, dengan menjadi wakil. Dan kalau sudah pernah menjadi bupati, janganlah maju lagi sebagai wakil, kan itu namanya turun tahta,” ujar Tarwinto.


KPU Papua Ambil Alih KPUD Mimika


Untuk pembuatan SK baru menggantikan SK Nomor 17 yang sudah dibatalkan Bawaslu Papua, kata Tarwinto, kemungkinan KPUD Mimika akan diambil alih oleh KPU Papua.


Pasalnya, anggota KPUD Mimika saat ini sudah tidak kuorum untuk mengambil keputusan.


“Alfrets Petupetu sudah mengundurkan diri, Reinhard Gobai dinonaktifkan, sementara Ocepina Magal sudah ada surat dari KPU Papua bahwa ia tidak dapat mengambil keputusan karena hubungan saudara dengan Hans Magal. Jadi kemungkinan besar akan diambil alih lagi oleh KPU Papua,” kata Tarwinto.


Demikian halnya dengan Panwaslu yang saat ini masih diambil alih oleh Bawaslu Papua.


“Kan untuk pembuatan SK baru harus dengan pengawasan Panwaslu. Panwaslu-nya sudah diambilalih Bawaslu, ya kita tunggu saja pelaksanaan putusan Bawaslu seperti apa karena dia juga hadir untuk mengawasi pelaksanaan putusan Bawaslu,” kata Tarwinto.


Menyinggung kemungkinan tak ada perubahan dalam SK KPUD yang baru, kata Tarwinto, sangat dimungkinkan karena koreksi yang dimaksud Bawaslu mengacu pada putusan DKPP.

Read 591 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.