Demokrat Papua Mulai Buka Pendaftaran Bakal Caleg | Pasific Pos.com

| 14 August, 2018 |

Sekretaris DPD Partai Demokrat Papua, Carolus K Bolly, SE, MM didampingi pengurus, Jefry Kaunang, Mustakim dan Yumin Wonda memberikan keterangan pers di Hotel Aston Jayapura. Sekretaris DPD Partai Demokrat Papua, Carolus K Bolly, SE, MM didampingi pengurus, Jefry Kaunang, Mustakim dan Yumin Wonda memberikan keterangan pers di Hotel Aston Jayapura.

Demokrat Papua Mulai Buka Pendaftaran Bakal Caleg

Sosial & Politik Penulis  Jumat, 25 Mei 2018 20:42 0
Beri rating artikel ini
(2 voting)

 

Jayapura, - Sesuai edaran dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat meminta untuk seluruh DPD Partai Demokrat se-Indonesia boleh membuka pendaftaran bakal Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI, DPR Papua, DPRD kabupaten/kota secara online sejak 21 Mei hingga 10 Juni mendatang.

Untuk itu, DPD Partai Demokrat Provinsi Papua melakukan Rapat Pengurus Harian Terbatas yang dipimpin langsung oleh Ketua DPD Partai Demokrat Papua di Hotel Aston Jayapura, Kamis (24/5/18) malam.

Sehingga salah satu dari hasil rapat itu, DPD Partai Demokrat Provinsi Papua memutuskan untuk mulai membuka pendaftaran bakal calon Anggota Legislatif (Caleg) untuk DPR RI, DPR Papua dan DPRD kabupaten/kota secara online, terhitung sejak hari ini, Jumat (25/5/18).

Hal itu dikatakan, Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Papua, Carolus Kelen Bolly, SE, MM kepada Wartawan usai mengikuti rapat pengurus harian terbatas di Hotel Aston Jayapura, semalam.

"Jadi kami juga mulai hari ini, secara resmi telah membuka pendaftaran secara online. Meskipun surat edarannya dari DPP sudah membuka sejak tanggal 21 Mei 2018, tetapi karena kami belum rapat sehimgga untuk DPD Partai Demokrat Provinsi Papua, baru hari ini kami laksanakan pembukaan pendaftaran Caleg secara online sampai 10 Juni 2018 yang akan datang," jelas Carolus atau yang biasa di sapa dengan CB.

Selain itu lanjut CB, DPD Partai Demokrat Papua juga sudah membentuk Tim Penjaringan Caleg Provinsi Papua, yang namanya Tim Penjaringan Caleg Demokrat Menuju Parlemen Provinsi Papua.

"Yang diketuai oleh, Pak Jefry Kaunang SE. Tentu semua kepanitiaan ini ada personilnya yang sudah ditetapkan dalam rapat kerja," ujarnya.

Menurut Politisi Partai Demokrat ini, beberapa keputusan penting dalam rapat ini, diantaranya pertama, yakni Pengurus Harian Terbatas (PHT) terdiri dari Ketua dan para wakil ketua, sekretaris dan para wakil sekretaris, bendara bersama para wakil bendahara dan direktur eksekutif dan wakil direktur eksekutif.

"Kita melaksanakan rapat untuk memutuskan beberapa hal, pertama adalah pembentukan Panitia Panitia Rakerda Partai Demokrat Provinsi Papua, karena setelah pelantikan pengurus DPD Partai Demokrat beberapa waktu lalu, kami belum melaksanakan Rakerda, sehingga tadi sudah dibentuk panitia dan tadi dalam waktu dekat sudah bisa dilaksanakan rakerda," paparnya.

Selanjut ujar Carolus, pembentukan Panitia Musyawarah Cabang serentak se Provinsi Papua, yang waktunya akan ditentukan kemudian, tetapi panitia sudah dibentuk tadi oleh RPHT Partai Demokrat.

"Ketiga, pembentukan Panitia Rakerda diketuai oleh salah satu wakil ketua, yakni Befa Jigibalon, SE, MSi. Dan Ketua Muscab Serentak DPC Partai Demokrat adalah Usman G Wanimbo, SE, MSi, " terangnya.

Selanjutnya kata Carolus, keputusan juga diambil pada tiga kabupaten. Tiga kabuoaten ditetapkan untuk pelaksana tugas (Plt) Ketua DPC Partai Demokrat.

"Dengan adanya kondisi dan keadaan yang terjadi dengan DPC-DPC yang bersangkutan, yakni pertama DPC Partai Demokrat Kabupaten Biak Numfor tadi secara resmi diputuskan Pelaksana Tugas Ketua DPC adalah Boy M Dawir, SP. Sedangkan yang mengganti Boy M Dawir sebagai Plt Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Supiori adalah Neles Manufandu, yang ditunjuk untuk menjadi Plt Ketua DPC Kabupaten Supiori," ungkapnya.

Kabupat ke dua adalah , Kabupaten Puncak Jaya yang ditunjuk sebagai Plt Ketua DPC Partai Demokrat yakni Yumin Wonda, SSos, sedangkan Plt Sekretaris DPC Partai Demokrat Puncak Jaya adalah Lekas Telenggen.

"Kemudian di Tolikara, juga terjadi penunjukkan pelaksanaan tugas pada posisi Wakil Ketua DPC Partai Demokrat, yakni Dinus Wanimbo, SH, sebagai Plt Ketua DPC Partai Demokrat Tolikara, "kata Carolus.

Kemudian, pihaknya juga melakukan Rapat Pengurus Harian Terbatas juga membahas evaluasi pelaksanaan Pilkada Gubernur dari Keluarga besar Partai Demokrat.

"Kita mendengarkan laporan perkembangan situasi dari pada tim-tim kita yang ada di kabupaten/kota, atau Partai Demokrat di kabupaten/kota yang selama ini bekerja untuk pelaksanaan Pilgub Papua tahun 2018," tandasnya.

Dikayakan, evaluasi tadi tentu dibicarakan banyak hal, yang tidak bisa kita ungkapkan satu persatu, karena didalamnya banyak strategi-strategi politik internal Partai Demokrat yang dibahas oleh pimpinan DPD Partai Demokrat menghadapi Pilgub pada 27 Juni 2018.

Terkait Pembukaan Penjaringan Bakal Caleg secara Online. Pendaftaran Caleg secara online sesuai tingkatan, Carolus menjelskan, untuk Caleg yang mau mendaftar menjadi anggota DPRD kabupaten/kota, ya dia mendaftar online dan nanti pendaftaran manual juga ada, waktunya sesuai tingkatan, yang menjadi Caleg di DPRD kabupaten/kota dia mendaftarnya di tingkat DPC Partai Demokrat kabupaten/kota.

Namun, tutur Carolus, yang mau menjadi Aleg di tingkat provinsi, mendaftarnya di provinsi, dan seterusnya DPR RI mendaftarnya ke DPP Partai Demokrat.

“Batasnya sampai 10 Juni, untuk manualnya belum ditentukan," bebernya.

Terkait soal kendala jaringan internet, pihaknya sudah sarankan untuk daerah yang keterbatasan jaringan.

"Dia mencari wilayah yang ada jaringan internetnya terdekat. Tetapi, juga dalam rapat dengan batasan sampai 10 Juni 2018, bagi Papua kita tentu meminta DPP untuk mempertimbangkan batas waktu dengan kondisi dan keadaan kita yang ada di Papua. Karena ditutup 10 Juni, sehingga kalau bisa kita ada perpanjangan waktu. Karena ini masih internal, sehingga kita masih bisa meminta DPP untuk perpanjangan waktu untuk pendaftaran secara online di Papua," imbuhnya.

Hanya saja tandas Carolus, yang tidak bisa ditolelir adalah pendaftaran Aleg dari partai ke KPU. Itu jadwal nasional, tidak bisa ditolelir. Kerja-kerja tim penjaringan baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat, semua muaranya tertuju kepada jadwal yang nanti kita akan sesuaikan jadwal pusat. Yang sekarang ini, jadwal internal Demokrat.

Ketika disinggung soal kriteria khusus calon anggota legislatif yang diinginkan Partai Demokrat, Carolus Bolly mengatakan, kalau sampai sekarang masih umum, dan masih terbuka untuk umum. Tetapi dalam internal, setiap partai tentunya Partai Demokrat juga sudah pasti punya rambu-rambu sendiri untuk seleksi calon.

"Kenapa? karena didalam tahapan yang kami punya, ada titik dimana keputusan penetapan DCS (Daftar Calon Sementara) itu kembali kepada internal partai sendiri, dalam hal ini pengurus atau pimpinan DPD atau kalau seperti Demokrat di DPRD kabupaten/kota penetapan calon anggota legislatif sesuai AD/ART akan diputuskan DPC bersama Majelis Pertimbangan Cabang, di Provinsi yakni DPD bersama Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) dan pusat yakni DPP bersama Majelis Tinggi Partai (MTP), "pungkasnya.

Apalagi kata Carolus, ketentuan pertama persyaratan sesuai undang-undang, yang pasti sekarang disuruh membuka secara umum, syaratnya syarat umum. Nanti MPD dan DPD akan mempertimbangkan, tentu dengan pertimbangan terhadap kualitas ketokohan, kader yang ebrsangkutan, latar belakangnya, pasti kita akan lihat keterpilihannya dan lainnya.

"Tapi pasti kita akan cek dan seleksi. Tentu juga akan memperhatikan kuota-kuota daerah pemilihan, karena terbatas. Dalam kuota terbatas itu, ada undang-undang mengharuskan soal keterwakilan perempuan 30 persen. Jadi, tidak bisa semua laki-laki ada di situ. Kalau 10 di satu dapil, paling tidak 3 perempuan. Jadi, pasti ada kriteria-kritera khusus yang akan diterapkan untuk seleksi caleg tersebut," jelasnya lagi.

Ia pun mengakui, untuk caleg perempua, Partai Demokrat siap bahkan lebih untuk memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.

"Dulu kita susah, kalau sekarang saya lihat banyak. Karena begini, kenapa Demokrat lebih siap menghadapi Aleg atau Caleg 30 persen perempuan, karena kami saat ini disetiap susunan kepengurusan itu sudah diwajibkan 30 presen perempuan. Jadi stok perempuan cukup untuk bisa ikut Caleg, " tukasnya.


Namun ketika disinggung soal pembaharuan Caleg pada Pileg 2019 termasuk yang kesandung hukum, Carolus Bolly menyatakan, yang pasti bersih-bersih itu ada. Itu yang saya bilang, Demokrat punya mata, punya telinga, punya data dan informasi. Makanya, dititik akhir daripada penetapan DCS itu, itulah akan berfungsi pimpinan DPD dan MPD-nya untuk memutuskan siapa-siapa yang bisa diajukan sebagai caleg oleh Partai Demokrat.

"Saya kira ini bukan hal baru, Demokrat sudah untuk keempat kalinya sekarang mengikuti Pemilu, kita berharap proses ini bisa terselenggara dengan baik, "harapnya.

Namun tambah Carolus Bolly, pihaknya juga belum tahu kalau ada dari partai lain yang mendaftar ke Partai Demokrat.

"Kita juga belum tahu. Nanti kita cek di online sampai 10 Juni 2018, apakah ada nama-nama yang masuk, baru bisa kita tahu. Tetapi, apa yang terjadi, ada yang pindah ke sana, ada yang pindah ke sini, itu hak politik orang yang dilindungi orang. Tapi, soal keterpilihannya dia bisa masuk Caleg atau tidak, tentu dia harus melalui kriteria internal yang akan dibahas oleh DPD dan MPD, " tutup Carolus Bolly. (TIARA)

Dibaca 533 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.