Penetapan Sebagai Tersangka Korupsi, DJM Hormati Proses Hukum | Pasific Pos.com

| 14 August, 2018 |

Djuli Mambaya. Djuli Mambaya.

Penetapan Sebagai Tersangka Korupsi, DJM Hormati Proses Hukum

Headline Penulis  Senin, 21 Mei 2018 20:40 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA,- Mantan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Djuli Mambaya (DJM), membenarkan dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan terminal Nabire 2016 sebesar Rp1,7 Miliar.

DJM yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua ini secara tegas menyatakan akan mengikuti semua proses hukum yang berjalan terkait kasus ini.


"Saya memang sudah ditetapkan tersangka oleh Tipikor (Direktorat Kriminal Khusus) Polda Papua. Penetapan itu melalui surat yang saya diterima pada 18 Mei 2018. Terkait dengan itu, saya tetap patuhi dan hargai kinerja tipikor yang meminta bantuan BPKP," kata Djuli kepada wartawan, Minggu (20/5/2018).


Djuli menjelaskan, pembangunan terminal Nabire ini sudah ada pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2016 yang mana terdapat kekurangan volume pekerjaan pada divisi struktur dengan jenis pekerjaan beton K-350 senilai Rp169.554.554,04, dan sudah dikembalikan ke kas negara melalui Bank Papua nomor rekening 1000102065776 pada 28 April 2017 dengan bukti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) resmi dari BPK.


"Artinya melalui pemeriksaan BPK sudah tidak ada temuan, tetapi berdasarkan laporan masyarakat dan pemeriksaan BPKP ada lagi temuan senilai Rp1.7 miliar. Saya baru tahu ini semua ketika diantarkan surat tersangka dan itupun pemberitahuan soal kerugian disampaikan secara lisan," ujarnya.


Dia menambahkan, selama pemeriksaan sebagai saksi, dirinya selalu menyatakan sependapat dengan penyidik. Artinya, jika ada kerugian negara maka dia akan memerintahkan kepada pihak ketiga (kontraktor) untuk mengembalikannya.


"Jadi intinya bila ada kerugian negara, saya akan minta kontraktor untuk mengembalikan kerugian dari pekerjaan itu, terlepas proses hukum (sebagai tersangka) yang berjalan tetap akan saya ikuti sebagai warga negara yang baik dan taat hukum," tegasnya


Djuli mengapresiasi penyidik dalam menangani kasus ini. "Kasus ini dilaporkan oleh masyarakat pada 18 Januari 2018, dan saya telah mengikuti pemeriksaan sejak dilaporkan tersebut, dan hasilnya cepat sekali, jumat kemarin saya sudah ditetapkan sebagai tersangka.


Djuli menjelaskan, terminal yang dimaksud adalah bukan bangunan tetapi hanya cor beton yang merupakan tahap ketiga. "Tahap ini yang saya kerjakan, dan pekerjaannya sudah selesai 100 persen dalam artian tidak ada yang fiktif," katanya.


Dia menambahkan, proyek pembangunan terminal Nabire dengan nilai paket sebesar Rp7.5 miliar sampel awalnya sudah sesuai dengan dikeluarkannya surat dari Lab PU melalui tes kubus yang sesuai dengan K-350.
Sementara dalam pemeriksaan terakhir mutu beton yang dilakukan BPKP memakai alat core drill, yang biasanya dipakai untuk mengukur ketebalan aspal.


"Ini dilakukan sampai mengenai besi sehingga hasil atau mutu beton jelas turun karena dipengaruhi getaran. Sebenarnya cara ini justru merusak karena sudah memotong besi yang ada, seharusnya alat yang dipakai adalah hammer test," kata Djuli.


Meskipun demikian, sebagai warga negara yang taat hukum, dirinya siap dipanggil kapan saja. Dan soal kasus yang menimpa dirinya, Djuli mengaku sudah memberitahukan ke Penjabat Gubernur untuk meminta waktu.
"Rencana saya akan bertemu langsung dengan beliau dalam minggu ini, untuk menjelaskan secara rinci masalah yang dihadapi dirinnya,”ujarnya.


Sebelumnya, Penyidik Direskrim Khusus Polda Papua menetapkan Djuli Mambaya bersama tiga orang lainnya yakni YYY selaku PPTK, JAS sebagai penyedia jasa/kontraktor dan SRU selaku konsultan pengawas sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembanguna terminal Nabire sebesar Rp1,7 Miliar.


Pembangunan terminal ini sendiri dilaksanakan sesuai alokasi dana dari Dinas Perhubungan Papua tahun anggara 2016 sebesar Rp8 Miliar.


"Dari hasil audit BPKP terungkap kerugian negara sebesar Rp1,7 Miliar," ungkap Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Papua, Kombes Pol Edi Swasono.


Dia menambahkan setelah penetapan empat tersangka, pihaknya akan melakukan pemeriksaan intensif meski jadwalnya belum ditentukan.

Dibaca 303 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.