Pemerintah Kota Jayapura Sulit Mengambil Kebijakan Guru Honor | Pasific Pos.com

| 25 September, 2018 |

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, Fachruddin Pasolo. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, Fachruddin Pasolo.

Pemerintah Kota Jayapura Sulit Mengambil Kebijakan Guru Honor

Kota Jayapura Penulis  Rabu, 09 Mei 2018 19:08 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

 

JAYAPURA - Pemerintah Kota Jayapura belum bisa mengambil kebijakan akan hak dan kewajiban guru honor, karena belum tersedianya data yang akurat.

"Jadi, kami memang punya kelemahan di data base sehingga saya akan mencoba programkan untuk memiliki data base yang akurat," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, Fachruddin Pasolo di Kantor DPRD Kota Jayapura, Rabu (9/5/18).


Dengan data, kata mantan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura, jumlah guru, rasio guru dengan mata pelajaran dan kenaikan pangkat tinggal dapat diperoleh dengan mudah.


"Ini masih kurang. Sehingga saya mencoba untuk membangun sistem yang diprogramkan 2019 sehingga akses data lebih cepat, sehingga program dan kegiatan bisa lebih efektif," kata Fachruddin.


Diakui, huru honor juga memiliki potensi dalam proses belajar mengajar, namun bila tidak memiliki data yang akurat, maka sulit untuk menentukan dalam mengambil kebijakan, terutama dalam penyelesaian hak dan kewajiban guru honor.


Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru mengatakan guru honor belum terdaftar resmi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura.


"Selama ini sekolah masih wewenang penuh menerima sesuai dengan kebutuhan sekolah. Guru agar didata sehingga menyesuaikan dengan gaji dan kebutuhan guru honor di sekolah," kata Rustan.


Masalahnya sekarang ini, lanjut Rustan, ketika sekolah menerima banyak guru honor tentu memberi anggaran.


"Perlu intervensi khusus dari Dinas P dan K untuk menentukan karena ini juga termaksud kesejahteraan guru untuk menentukan nilai standar gaji honor itu berapa yang perlu diberikan, karena selama ini berbeda-beda," kata Rustan.


Lanjut Rustan, bila sudah mendata guru honorer di Kota Jayapura, maka disesuaikan dengan kebutuhan setiap sekolah.


"Kalau sudah cukup jangan ditambah lagi, kalau kurang maka ditambah. Mencarikan solusi, bisa dengan dana APBD bisa juga melalui sekolah dengan hal-hal bantuan orang tua siswa dan komite sekolah," kata Rustan.

Dibaca 184 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.