Ratusan Guru Honorer Sambangi Gedung DPRD Manokwari | Pasific Pos.com

| 16 November, 2018 |

Ratusan Guru Honorer Sambangi Gedung DPRD Manokwari

Papua Barat Written by  Selasa, 08 Mei 2018 18:55 0
Rate this item
(0 votes)

Manokwari, TP - Ratusan guru honorer di Kabupaten Manokwari dari tingkat PAUD hingga SMP menyambangi kantor DPRD Kabupaten Manokwari, Senin (7/5).

Kedatangan para guru yang berada di bawah wadah Forum Honorer Indonesia ke gedung DPRD Manokwari ini bermaksud untuk menyampaikan sejumlah aspirasi.

Beberapa diantaranya, mereka mendesak Pemerintah derah (pemda) Manokwari membuat data base dan pendataan demi kepentingan peningkatan status menjadi honorer daerah dan sertifikasi.

Selain itu, mereka juga menolak guru kontrak dari luar Manokwari. Ketua Forum Honorer Indonesia di Manokwari Dolfinus Moktis mengungkapkan, selama ini banyak guru kontrak yang didatangkan dari luar daerah.

Padahal di Manokwari sendiri masih banyak yang statusnya belum jelas. “Rata-rata gaji guru honor ini nilainya jauh dibawah UMR. Yang tentunya tidak cukup untuk membiayai kehidupan guru, sehingga banyak yang berprofesi ganda. Kalau sudah begitu tentu tidak bisa hanya fokus mengajar saja. Mau menggaji guru honor dengan dana BOS juga nilainya terbatas,"ujar Moktis.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Manokwari, jumlah guru honor di Manokwari mencapai lebih dari 700 orang.

Dimana, sebagian besar pengangkatan guru honor menggunakan SK kepala sekolah sehingga masih banyak guru honorer yang tidak terdata.

Menanggapi itu, Ketua komisi A DPRD Manokwari Ayu H. Batarai mengatakan, yang terpenting adalah sinkronisasi data antara dinas pendidikan dan kebudayaan dengan forum honor.

Menurutnya, data sangat penting sebagai acuan dalam pengangkatan menjadi guru kontrak. Menindaklanjuti permintaan itu, Batarai mengaku, pihaknya berencana akan memanggil para kepala sekolah agar tidak menerima guru honor baru.

“Sambil kita upayakan bertahap agar guru honor yang ada saat ini bisa menjadi guru kontrak. Setidaknya 2019 kita akan alokasikan anggaran untuk bisa meningkatkan kesejahteraan guru,” ujar Batarai.

Selain mendorong para kepala sekolah tidak menerima guru honorer baru, pihaknya juga akan mendorong para guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“Tentu guru honor itu harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan Pemda nantinya. DPRD Manokwari sendiri akan terus mengawal aspirasi yang disampaikan,” jelas Batarai.

Lebih lanjut Batarai mengatakan, Komisi A DPRD Manokwari akan memberikan opsi bagi Pemda Manokwari agar menggaji guru honorer yang berada di daerah pinggiran menggunakan dana desa. [SDR-R3] 

Read 319 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.