Jabatan Kepala BPK Papua Diserahterimakan | Pasific Pos.com

| 18 October, 2018 |

Suasana serah terima jabatan kepala BPK Perwakilan Papua Suasana serah terima jabatan kepala BPK Perwakilan Papua

Jabatan Kepala BPK Papua Diserahterimakan

Info Papua Penulis  Senin, 16 April 2018 21:33 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

“Adi Sudibyo Pimpin BPK Perwakilan Papua”



Jayapura,- Jabatan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua diserahterimakan dari Beni Ruslandi kepada Adi Sudibyo.

Acara serah terima jabatan tersebut disaksikan langsung Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis para Bupati dan Walikota, Sekretaris Daerah Provinsi Papua di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin (16/4/18).


Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis dalam arahannya meminta pejabat baru BPK perwakilan Papua Adi Sudibyo untuk bekerja lebih baik lagi, khsusnya dalam pemeriksaan keuangan pemerintah daerah.


"Sekarang kami sedang lakukan pemeriksaan yang terperinci di provinsi dan kabupaten/kota se-Papua, mohon diberikan waktu oleh pemeriksa-pemeriksa dan apabila ada sesuatau yang masih bisa diperbaiki selama proses pemeriksaan segera beritahu pejabat terkait, jangan ditunda atau sampaikan diujung akhir pemeriksaan," kata Harry.


Mengenai opini, katanya, sudah disampaikan ke Presiden, dan beliau mengatakan sudah menjadi kewajiban pemerintah di pusat maupun daerah, WTP bukan tujuan tapi kewajiban. Jadi kalau diperguruan tinggi sama dengan nilai A (terbaik).


"Jadi dari 30 pemerintah daerah di Papua, baru sembilan yang mengelola keuangan daerah dan keuangan negara dengan nilai "A". Sementara yang dibawah penilaian itu, ada nilai lain "B" (lulus dengan nilai pas-pasan, dibawah itu ada yang tidak lulus dan jumlahnya ada 11 daerah," ujarnya.


"Kalau terus-menerus murid tidak lulus mungkin gurunya yang salah, jadi saya harap pejabat BPK yang baru harus bisa komunikasi dengan pemerintah yang belum lulus ini supaya bisa lebih baik kedepan," sambungnya.


Ia katakan, jika dilihat dari perkembangan nasional, dari sejak 2019 pemerintah daerah yang meraih WTP baru tiga persen, sekarang di seluruh Indonesia sudah mencapai 70 persen.


"Presiden Jokowi mengatakan target pemerintah pusat di 2019 yakni 100 persen WTP, pemerintah daerah 80 persen. Memang sedikit lagi, jadi memang pengelola keuangan yang menjadi konsen para bupati, DPRD terutama yang masih memperoleh opini discalimer. Itu berarti anda tidak memperhatikan pengelolaan keuangan untuk rakyat," kata dia.


Menanggapi itu, Harry katakan pengelolaan keuangan negara dan daerah harus memenuhi tiga unsur, yakni pertama bersifat terbuka dan transparan karena anggaran bukan milik pemerintah daerah atau pemerintah pusat dan BPK, tapi milik rakyat.


Kedua bertanggung jawab. Artinya jika sudah diputuskan dalam peraturan daerah (perda) atau undang-undang, maka taatilah peraturan. "Jangan misalnya untuk dibelikan mobil, dialihakan untuk membeli sepeda, beli kursi dibelikan piring. Ini tentu akan jadi temuan BPK dan harus dikembalikan," katanya.


Sedangkan yang ketiga, setiap rupiah yang dipercayakan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. "Berapun uang yang dibawa atau diperuntukan untuk Papua tidak akan pernah cukup kalau tidak dikelola dengan baik. Uang itu harus bisa jadi emas bagi rakyat agar lebih makmur, sejahtera dan nyaman dengan pengelolaan keuangan di pemerintah," ujarnya.


Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen mengaku saat ini pemerintah provinsi terus tingkatkan komunikasi dan koordinasi dengan BPK demi terciptanya pemerintahan yang bersih. "Semua ini sesuai referensi hasil rekomendasi dari BPK dari tahun ke tahun," kata Herry.

Dibaca 270 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX