Presiden Diminta Desak Freeport Bayar Tagihan PAP Sebesar Rp. 5,3 T | Pasific Pos.com

| 18 October, 2018 |

Presiden Joko Widodo didampingi Bupati Mimika Eltinus Omaleng saat berada di Timika. Presiden Joko Widodo didampingi Bupati Mimika Eltinus Omaleng saat berada di Timika.

Presiden Diminta Desak Freeport Bayar Tagihan PAP Sebesar Rp. 5,3 T

Headline Penulis  Jumat, 13 April 2018 01:01 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Mathea : Sudah 1 Tahun Lebih, Freeport Belum Bayar PAP

 

Jayapura, - Kunjungan Kerja (Kunker) Presiden RI, Ir Joko Widodo ke Provinsi Papua yang ke delapan, baik di Jayapura, Timika dan Asmat, harus dimanfaatkan oleh Pemprov Papua untuk meminta Presiden Jokowi agar mendesak PT Freeport Indonesia membayar Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp 5,3 triliun.

Sekretaris Komisi I DPR Papua, Mathea Mamoyao, S. Sos meminta Pemprov Papua untuk melaporkan kepada Presiden Jokowi soal PT Freeport Indonesia yang enggan membayar tunggakan dan denda Pajak Air Permukaan (PAP) pasca gugatan mereka ditolak oleh Pengadilan Pajak di Jakarta.


“Saya pikir ini momentum yang tepat untuk dilaporkan kepada Presiden Jokowi, jika Freeport belum membayar PAP kepada Pemprov Papua, " kata Mathea ketika ditemui Pasific Pos di ruang kerjanya, Kamis (1/4/18).


Menurut Mathea, ini sangat penting dilaporkan kepada Presiden Jokowi agar Freeport segera membayar PAP tersebut kepada Pemprov Papua.


“Karena sudah 1 tahun lebih, Freeport belum membayar Pajak Air Permukaan kepada Pemprov Papua. Ini mestinya ditagih, kalau kita tunggu, bisa ada indikasi orang bermain disitu,” tegas Mathea.


Untuk itu, dengan tegas pihaknya meminta Pemprov Papua untuk tidak memberikan peluang kepada PT Freeport Indonesia, tetapi harus terus mendesak kepada perusahaan tambang emas itu untuk segera membayar karena sudah 1 tahun lebih pasca gugatan Freeport ditolak Pengadilan Pajak di Jakarta.


Bahkan, kata Politisi PDI Perjuangan ini, jika dalam persidangan beberapa waktu lalu, PDI Perjuangan terus mendesak Pemprov Papua untuk menagih pembayaran PAP Freeport tersebut.


“Kami tahu karakter dari petinggi-petinggi di PT Freeport. Tidak bisa mereka memberikan 1 kali, tapi apa yang sudah ada di depan kita, harus kita ambil. Kalau kita biarkan, itu akan ditinggal dan orang lain akan memanfaatkan itu dan dia akan hilang,” ungkapnya.


Apalagi kata Mathea, saat ini Pemprov Papua membutuhkan anggaran yang besar untuk pembangunan infrastruktur Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020 di Papua, termasuk pembayaran gaji guru pasca pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi.


“Ini kita lagi butuh dana besar. Saya harap Pemprov Papua jangan diam, tapi harus melaporkan kepada Presiden terkait Freeport yang belum membayar PAP tersebut, meskipun Presiden Jokowi datang hanya sebentar, " pungkasnya.


Mathea menambahkan, ini momentum yang paling penting sekali, untuk disampaikan hal itu kepada Presiden Jokowi tentang keadaan Papua.


"Bahwa keadaan Papua seperti ini, jadi Freeport harus didesak membayar PAP kepada Pemprov Papua, " tutup Mathea. (TIARA)

Dibaca 387 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.