2016, Tercatat Ada 398 Pengguna Lem Aibon Hanya di Manokwari | Pasific Pos.com

| 18 November, 2018 |

2016, Tercatat Ada 398 Pengguna Lem Aibon Hanya di Manokwari

Papua Barat Written by  Minggu, 01 April 2018 21:25 0
Rate this item
(0 votes)

Manokwari, TP – Berdasarkan hasil survei Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Papua Barat dan Dinas Kesehatan (Dinkes), pada 2016, terdapat 398 pengguna lem Aibon, hanya di Kabupaten Manokwari.

“Itu masih yang ada di Manokwari, padahal kita di Papua Barat itu ada 12 kabupaten dan 1 kota. Itu hanya tingkat kabupaten saja, datanya sudah 398 pengguna pada 2016. Bayangkan dalam kurun waktu 2 tahun ini, angkanya mungkin menurun atau meningkat, kita tidak tahu,” ungkap Kepala BNN Provinsi Papua Barat, Untung Subagyo dalam Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi Lintas Program Lintas Sektor di salah satu hotel di Manokwari, kemarin.


Lanjut Subagyo, jika mereka diproses hukum, pengguna lem Aibon bukan suatu tindakan pidana, selama tidak mengganggu ketertiban umum. “Tidak bisa dijerat pidana,” ujarnya.


Ia berharap dengan rapat koordinasi bersama instansi terkait, bagaimana mencegah anak-anak tidak lagi menghirup lem Aibon. Dia mengaku, BNN tidak bisa bekerja sendiri tanpa sinergitas lintas sektor, dimana semua pihak harus bahu-membahu menangani atau mencegah penyalahgunaan lem Aibon.


Langkah penanganan terhadap pengguna lem Aibon, Subagyo mengaku, BNN sudah membuat MoU dengan beberapa rumah sakit untuk merujuk dan menangani pengguna lem Aibon. Apalagi, ungkap dia, di Papua Barat belum ada tempat medis yang memadai untuk menangani pengguna lem Aibon atau narkotika.


“Beberapa rumah sakit sudah care, bahkan sudah menampung beberapa pengguna lem Aibon untuk melakukan perawatan,” tukas Subagyo.


Diungkapkannya, beberapa faktor menjadi penentu seorang anak menghirup lem Aibon, yakni faktor lingkungan, faktor sosial budaya, faktor lingkungan keluarga (pengawasan orang tua atau saudara), dan faktor lingkungan sebaya.


Ditambahkan Kepala BNN, merawat anak-anak yang kecanduan menghirup lem Aibon atau narkotika, tidak sama dengan merawat orang yang sedang sakit di rumah sakit. “Merawat mereka, selain pengobatan, perlu diberikan ketrampilan,” katanya seraya berharap ada strategi atau terobosan yang diberikan peserta untuk mencegah anak-anak menghirup lem Aibon.


Sementara Ketua Granat Kabupaten Manokwari yang juga anggota DPRD Kabupaten Manokwari, Romer Tapilattu menyesalkan tidak ada tindak lanjut Perda tentang Narkotika yang sudah diputuskan DPRD Kabupaten Manokwari pada 2017.


Dengan adanya Perda tentang Narkotika ini, bisa ditindaklanjuti dengan membuat peraturan bupati (perbup) dengan memasukkan lem Aibon sebagai dasar hukumnya. Tapilattu pun setuju penanganan anak-anak yang menghirup lem Aibon dan pencegahannya menjadi program prioritas untuk diusulkan Pemkab Manokwari.


“Jangan alasan kekurangan uang sampai anak-anak Papua nanti habis, baru bilang kekurangan uang,” tandas Tapilattu.


Pada kesempatan itu, Kasie Pascarehabilitasi Bidang Rehab, BNN Provinsi Papua Barat, dr. Arianta Damanik mengungkapkan tentang kendala dalam merujuk anak yang kecanduan lem Aibon. Pasalnya, BPJS Kesehatan tidak menanggung anak-anak yang kecanduan lem Aibon.


Menyikapi hal ini, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, dr. Firman menjelaskan, seharusnya, apa pun penyakitnya, entah itu sakit gara-gara penyakit atau kecanduan napza, semestinya bisa dicover BPJS Kesehatan.


Apabila tidak tercover BPJS Kesehatan, lanjut Firman, sebenarnya bisa dianggarkan dari APBD masing-masing kabupaten atau provinsi. “Sebenarnya hal seperti hanya soal kebijakan yang semestinya bisa diambil para pengambil kebijakan,” ujar mantan Direktur RSUD Manokwari ini.


Di samping itu, ia mengatakan, untuk mencegah atau menangani anak yang kecanduan lem Aibon atau narkotika, harus ada aturan tegas bagi anak usia sekolah yang berkeliaran di jam sekolah.


“Mereka harus ditangkap, kemudian penanganan selanjutnya. Kan ada Satpol PP yang bisa melakukan razia terhadap anak-anak yang berkeliaran di jam-jam sekolah,” sebut Firman.


Dari pantauan Tabura Pos, hal yang mencuat dalam rapat koordinasi, selain minimnya perhatian pemerintah daerah dalam alokasi anggaran, ternyata sampai sekarang di Papua Barat belum ada rumah rehabilitasi atau rumah damping untuk pengguna lem Aibon maupun narkotika. [HEN-R1] 

Read 361 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.