Pengadaan Tanah di Dinas Perumahan | Pasific Pos.com

| 14 August, 2018 |

Pengadaan Tanah di Dinas Perumahan

Papua Barat Penulis  Jumat, 23 Maret 2018 15:59 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Direskrimsus Tegaskan KPA dan PPTK Patut Bertanggung Jawab

 

Manokwari, TP – Penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda Papua Barat belum menerima hasil perhitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi pengadaan tanah di Dinas Perumahan Provinsi Papua Bara senilai Rp. 4,5 miliar dari BPKP Perwakilan Papua Barat.

“Banyak PR yang belum diselesaikan BPKP. Informasinya, semua masih dalam perhitungan kerugian negara,” jawab Direskrimsus Polda Papua Barat, AKBP Budi Santoso kepada para wartawan di Polda Papua Barat, Rabu (21/3).

Lanjut Santoso, jika hasil perhitungan kerugian negara sudah diterima, pihaknya akan melakukan gelar perkara. Diakuinya, semua data dan dokumen yang berkaitan dengan pengadaan tanah, sudah dikantongi penyidik Ditreskrimsus.

Ia menegaskan, berbicara tentang pengadaan tanah di Dinas Perumahan, karena proses awalnya sudah tidak beres, maka sangat jelas menimbulkan kerugian. Dirinya menambahkan, untuk perkara ini, bisa saja mengarah ke tindak pidana pencucian uang (TPPU), karena diduga proses ini sudah direncanakan sejak lama.

Ditegaskan Direskrimsus, kuasa pengguna anggaran (KPA) dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), patut bertanggung jawab atas perkara tersebut.

Sebelumnya, Santoso mengaku, pihaknya sudah memeriksa 16 saksi, termasuk KPA. Jika diteliti dari sisi pelanggaran prosedur, lanjut dia, terdapat indikasi korupsi, tetapi untuk memastikan semua itu, masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara.

Mengenai proses pengadaan tanah, Santoso mengaku, prosesnya tidak menggunakan jasa appresial, tetapi melalui penunjukkan langsung.

Ditanya tentang berapa nilai yang dibayarkan panitia pengadaan tanah atas tanah seluas 1 hektar ke pemilik hak ulayat, Santoso menyebut, seperti laporan awal yang diterima pihaknya, nilai tanah yang seharusnya Rp. 150 juta per sertifikat, hanya dibayarkan Rp. 15 juta.

Mengenai aliran dana sisa pengadaan tanah, Santoso masih enggan membeberkannya. “Kita tunggu hasil perhitungan kerugian negara saja dulu, kalau sudah ada langsung gelar perkara,” pungkasnya. [BOM-R1] 

Dibaca 221 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.