Papua Usulkan Dana Rp 6 Miliar ke Bappenas | Pasific Pos.com

| 17 August, 2018 |

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Drs. Hans Y. Hamadi, MSi. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Drs. Hans Y. Hamadi, MSi.

Papua Usulkan Dana Rp 6 Miliar ke Bappenas

Info Papua Penulis  Rabu, 21 Maret 2018 19:37 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA,- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengusulkan anggaran sebesar Rp 6 Miliar ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), ketika Rakornis Perpustakaan dan Arsip Daerah di Mataram (NTB) tanggal 6-8 Maret 2018 lalu.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Drs. Hans Y. Hamadi, MSi diruang kerjanya, Rabu (21/3) mengatakan, tim Pemprov Papua dipimpin Asisten Sekda Papua Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Drs. Elia I. Loupatty, MM, dihadiri Kementerian-kementerian terkait, sebagaimana perintah Presiden Joko Widodo untuk percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat, terutama pendidikan dan kesehatan harus berjalan baik.


Dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua bahwa ada 19 Kabupaten di wilayah adat La Pago, Mee Pago yang IPM-nya rendah. “IPM itu kan rata-rata lama sekolah, lahir hidup dan pendapatan perkapita masyarakat. Itu yang menjadi ukuran,” ujarnya.


Sementara Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua, katanya, ia mengusulkan minat baca masyarakat ditingkatkan di masing-masing Kabupaten/Kota, agar IPM juga bisa ditingkatkan. “Sehingga sasaran kami tetap adalah 19 Kabupaten yang IPM-nya rendah, yakni memberi bantuan buku.


Karena itu, ujarnya, pihaknya merencanakan untuk membiayai setiap Kabupaten paling sedikit 1 -3 Kampung untuk memberi buku dalam jumlah 1 Kampung 1.000 buku. “Dana yang kami butuhkan untuk 19 Kabupaten kurang lebih Rp 3, 5 Miliar. Itu yang kami usulkan,” jelasnya.


Sedangkan untuk arsip, terangnya, perintah UU Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kabupaten/Kota menjadi tanggungjawab Provinsi untuk melakukan pembinaan.


Dikatakan, pihaknya tahun sebelumnya telah melakukan pembinaan untuk perciptaan arsip di masing-masing Kabupaten/Kota. Dan pihaknya tahun ini turun untuk melakukan monev apakah Bimtek kepada masing-masing Kampung sudah jalan atau tidak, termasuk melatih PNS, untuk bisa melakukan tugas-tugas pengarsipan sesuai perintah aturan yang berlaku.


“Karena daerah-daerah yang kita pergi termasuk daerah-daerah yang mahal seperti daerah La Pago dan Mee Pago. Kita butuhkan biaya lebih murah kita datang ke Jakarta dari pada ke La Pago dan Mee Pago, sehingga kurang lebih kami hitung Rp 2, 5 Miliar,” ujar dia.


Menurutnya, pihaknya mengusulkan dalam Rakortek di Mataram ke Bappenas, sehingga nanti ditindaklanjuti dalam pembahasan Rakornas 26-28 Maret 2018 di Jakarta dibuka Wapres Jusuf Kalla. “Mudah-mudahan saja bisa terakomodir apa yang telah kami usulkan di Mataram,” ungkapnya.


Ia menuturkan, pihaknya telah mengumpulkan seluruh pejabat stuktural untuk mencoba menjembatani hal-hal yang telah dibicarakan di Rakortek.


“Kalau itupun terjadi apakah 100 persen terjadi atau separohnya terjadi minimal kita disini sudah ada langkah yang kita ambil untuk melakukan hal-hal tersebut dengan mendata 19 Kabupaten/Kota dengan sasaran kampung-kampung yang akan kita tujuh. Hal ini memang sesuai dengan Visi Misi Gubernur Papua Bangkit Mandiri dan sejahtera. Dimana pembangunan dimulai dari lingkaran luar yakni Kampung.

Dibaca 202 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.